UGMUGM

Jurnal PolGovJurnal PolGov

Tulisan ini mendiskusikan tentang kontestasi nilai-nilai Asia dan penegakan norma HAM di Indonesia tahun 1991-1999 pada masa akhir pemerintahan Soeharto dan awal pasca Reformasi. Saat itu, para pemimpin ASEAN termasuk Indonesia, gencar menggaungkan nilai-nilai Asia. Nilai Asia pada masa Soeharto mengedepankan gotong-royong dan mendiskreditkan hak individu; serta membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui program Pancasila (P4). Penelitian ini menunjukkan keterkaitan bagaimana rezim otoritarian menggunakan nilai-nilai Asia dan norma HAM untuk tujuan politik. Hak sipil dan politik menjadi dasar norma HAM yang didengungkan masyarakat sipil dan dunia internasional untuk menekan pemerintah Indonesia. Perkembangan HAM tidak bisa dipisahkan dari wacana demokrasi, karena norma demokrasi merupakan bagian integral dari realisasi HAM. Dengan menggunakan kerangka teoretis pilihan rasional, artikel ini berargumen bahwa pemimpin Indonesia menggunakan nilai-nilai Asia dan norma HAM sebagai instrumen dan tujuan politik. Tujuan artikel ini untuk menginvestigasi karakter otoritas pemerintah Orde Baru menggunakan nilai-nilai Asia dan norma HAM sebagai instrumen politik.

Menjawab rumusan masalah yang sudah disinggung di awal, tulisan ini menunjukkan nilai-nilai Asia dan norma HAM pada tahun 1990-an di Indonesia yang digunakan sebagai sebuah instrumen dan tujuan politik.Teori Davies tentang teori pilihan rasional terlihat pada masa Soeharto.Sejak tahun 1980-an, nilai-nilai Asia digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat melalui program P4.Nilai-nilai Asia sebagai instrumen politik dapat menjaga stabilitas pemerintahan untuk waktu tertentu.Namun, seiring dengan terjadinya perkembangan regional dan internasional, nilai-nilai Asia mulai mendapat tantangan dan norma HAM menjadi tujuan politik baru.Tekanan semakin keras ketika masyarakat sipil yang berpendidikan, yang merupakan hasil pembangunan dan kemajuan ekonomi, menggunakan norma HAM sebagai tujuan politik.Pada tahap ini, norma HAM digunakan pemerintah Orde Baru sebagai tujuan politik, sekaligus mempertahankan posisinya.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa arah penelitian lanjutan yang menarik dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia berinteraksi dengan norma HAM internasional, dan bagaimana interaksi ini memengaruhi implementasi kebijakan HAM di tingkat daerah. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi peran media sosial dan platform digital dalam membentuk opini publik tentang isu-isu HAM, serta bagaimana aktor-aktor politik dan masyarakat sipil memanfaatkan platform ini untuk advokasi dan mobilisasi. Ketiga, penelitian dapat meneliti bagaimana pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian ini penting untuk dilakukan guna memperdalam pemahaman kita tentang kompleksitas isu HAM di Indonesia dan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

  1. Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia | Constitutional Review. revisiting... doi.org/10.31078/consrev415Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia Constitutional Review revisiting doi 10 31078 consrev415
Read online
File size178.25 KB
Pages30
DMCAReport

Related /

ads-block-test