UNBITAGOUNBITAGO
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (J-PMas)Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (J-PMas)Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan melalui penguatan pemahaman aparatur terhadap prinsip Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengabdian ini dilaksanakan sebagai respons atas masih terbatasnya pemahaman dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik kelurahan, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur kelurahan terhadap konsep dan prinsip transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik, yang mulai diikuti dengan perubahan positif dalam praktik pelayanan, khususnya terkait keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban administratif. Kegiatan pengabdian ini berperan sebagai katalisator perubahan dalam mendorong penerapan prinsip Hukum Administrasi Negara dan AUPB secara lebih konsisten. Kesimpulannya, pengabdian masyarakat ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat kualitas pelayanan publik kelurahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pengabdian masyarakat terbukti berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kelurahan melalui peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.Kegiatan ini berhasil mendorong penerapan awal prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari serta berperan sebagai katalisator perubahan tata kelola pelayanan.Meskipun masih menghadapi kendala struktural dan kultural, pendampingan hukum dan penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pendekatan andragogi dalam pelatihan hukum administrasi bagi aparatur kelurahan di daerah dengan tingkat pendidikan dan latar belakang berbeda, untuk melihat sejauh mana metode pembelajaran orang dewasa dapat meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku secara berkelanjutan. Kedua, penting untuk mengkaji penerapan mekanisme akuntabilitas partisipatif, seperti forum evaluasi layanan yang melibatkan masyarakat secara rutin, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan dan kepercayaan publik di tingkat kelurahan. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang integrasi prinsip AUPB ke dalam sistem penilaian kinerja aparatur kelurahan, untuk mengeksplorasi bagaimana insentif institusional dapat mendorong konsistensi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam jangka panjang. Ketiga saran ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih mendalam, partisipatif, dan terinstitusionalisasi agar perubahan yang dimulai melalui pengabdian masyarakat dapat berkelanjutan dan lebih luas dampaknya.
- Open government: connecting vision and voice - Albert J. Meijer, Deirdre Curtin, Maarten Hillebrandt,... doi.org/10.1177/0020852311429533Open government connecting vision and voice Albert J Meijer Deirdre Curtin Maarten Hillebrandt doi 10 1177 0020852311429533
- Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework1 - Bovens - 2007 - European Law Journal... doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.xAnalysing and Assessing Accountability A Conceptual Framework1 Bovens 2007 European Law Journal doi 10 1111 j 1468 0386 2007 00378 x
- Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future - Fung... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.12361Putting the Public Back into Governance The Challenges of Citizen Participation and Its Future Fung onlinelibrary wiley doi 10 1111 puar 12361
| File size | 584.44 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNWAHAUNWAHA Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kepemimpinan kolaboratif, kemampuan reflektif dalam perumusan visi dan misi komunitas, serta penguatanHasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kepemimpinan kolaboratif, kemampuan reflektif dalam perumusan visi dan misi komunitas, serta penguatan
UMSUMS Temuan ini menunjukkan alur kerja pemberitaan yang lebih terstruktur dan konsisten. Implikasinya, collaborative journalism berkontribusi pada penguatanTemuan ini menunjukkan alur kerja pemberitaan yang lebih terstruktur dan konsisten. Implikasinya, collaborative journalism berkontribusi pada penguatan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kurikulum Merdeka menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistemik, termasukKurikulum Merdeka menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistemik, termasuk
UNMUHUNMUH Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan yang adaptif dan penelitian empiris lebih lanjut untuk mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif danStudi ini merekomendasikan penguatan kebijakan yang adaptif dan penelitian empiris lebih lanjut untuk mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif dan
UNESAUNESA Dimensi empati menunjukkan sikap ramah petugas, namun belum konsisten terutama pada kondisi pelayanan padat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatanDimensi empati menunjukkan sikap ramah petugas, namun belum konsisten terutama pada kondisi pelayanan padat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan
ITSCIENCEITSCIENCE Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan pengukuran cognitive flexibility melalui instrumen baku dan penilaian akurasiDesain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan pengukuran cognitive flexibility melalui instrumen baku dan penilaian akurasi
UMSUMS Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan kader, pemberian materi edukasi terkait persiapan persalinan normal, serta pendampingan kepada ibu hamil diKegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan kader, pemberian materi edukasi terkait persiapan persalinan normal, serta pendampingan kepada ibu hamil di
PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
Useful /
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Namun, hukum memfasilitasi remediasi melalui rectifikasi atau transformasi—penggantian, pengurangan, atau penambahan unsur kontrak—yang memungkinkanNamun, hukum memfasilitasi remediasi melalui rectifikasi atau transformasi—penggantian, pengurangan, atau penambahan unsur kontrak—yang memungkinkan
UNBITAGOUNBITAGO Kegiatan pendampingan pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola data sosial secara lebih efektif dan sistematis. PengelolaanKegiatan pendampingan pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola data sosial secara lebih efektif dan sistematis. Pengelolaan
PUBMEDIAPUBMEDIA Menurut temuan penelitian ini: Pertama, mengenai perubahan tanda tangan yang tidak diakui oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, hal ini mengkompromikanMenurut temuan penelitian ini: Pertama, mengenai perubahan tanda tangan yang tidak diakui oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, hal ini mengkompromikan
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilanStudi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilan