UAIUAI
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu SosialJurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu SosialPenelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran sighat taliq sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang kemudian disahkan melalui isbat nikah. Isu ini penting karena praktik perkawinan siri masih banyak terjadi dan kerap menempatkan istri pada posisi rentan akibat tidak adanya pengakuan hukum negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sighat taliq secara normatif diakui dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pernyataan bersyarat yang menimbulkan akibat hukum. Namun, dalam konteks perkawinan siri, kekuatan mengikatnya baru efektif setelah adanya putusan isbat nikah. Isbat nikah berfungsi sebagai prasyarat yuridis yang mengaktifkan keberlakuan sighat taliq dalam hukum positif, sehingga dapat menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak keperdataan istri. Meski demikian, terdapat keterbatasan pengaturan normatif terkait penerapannya, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan pembuktian. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan konstruksi normatif guna memperjelas kedudukan sighat taliq dalam sistem hukum nasional serta memperkuat perlindungan hukum bagi istri tanpa mengabaikan asas tertib administrasi perkawinan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sighat taliq memiliki kedudukan normatif penting sebagai instrumen perlindungan hukum istri dalam perkawinan siri yang diisbatkan.Secara normatif, sighat taliq diakui dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pernyataan bersyarat yang menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar, namun efektivitasnya baru terwujud setelah adanya pengakuan hukum negara melalui isbat nikah.Isbat nikah berfungsi sebagai prasyarat utama yang mengaktifkan kekuatan mengikat sighat taliq dalam hukum positif, sehingga dapat menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak keperdataan istri.Meskipun terdapat keterbatasan pengaturan normatif dan persoalan pembuktian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan bagian latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, penelitian empiris perlu dilakukan untuk mendalami bagaimana penerapan sighat taliq dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam kasus perkawinan siri yang diisbatkan, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh hakim dan pihak berperkara. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan pengaturan sighat taliq di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum keluarga Islam yang serupa, untuk mencari model perlindungan hukum yang lebih efektif dan komprehensif. Ketiga, penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat, khususnya istri dalam perkawinan siri, terhadap hak-hak mereka dan pemahaman mengenai fungsi sighat taliq sebagai instrumen perlindungan hukum perlu dilakukan. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk menggali perspektif dan pengalaman masyarakat secara langsung. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan dan program peningkatan perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang diisbatkan, serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai wujud tertib administrasi dan kepastian hukum.
- El-Usrah;Jurnal El-Usrah;Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Kelua. praktik ta liq talak negeri perak ditinjau... doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7633El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal Hukum Kelua praktik ta liq talak negeri perak ditinjau doi 10 22373 ujhk v1i2 7633
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGABULAN ISBAT NIKAH PADA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRRI... ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/18614TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGABULAN ISBAT NIKAH PADA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRRI ojs unimal ac jimfh article view 18614
| File size | 315.45 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STAISARSTAISAR Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna isbat nikah dalam konteks kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi posisi hukum isbat nikahTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna isbat nikah dalam konteks kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi posisi hukum isbat nikah
MULIADARMAMULIADARMA Sampel penelitian ini berjumlah 35 responden. Kriteria responden yang dipilih adalah pria dan wanita yang berusia 20 sampai denngan 40 tahun yang menjadiSampel penelitian ini berjumlah 35 responden. Kriteria responden yang dipilih adalah pria dan wanita yang berusia 20 sampai denngan 40 tahun yang menjadi
UIIDALWAUIIDALWA Pengawasan pelaksanaan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan aspek penting dalam memelihara keadilan dan kebenaran di masyarakat Islam. Khalifah—AbuPengawasan pelaksanaan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan aspek penting dalam memelihara keadilan dan kebenaran di masyarakat Islam. Khalifah—Abu
STIMSUKMAMEDANSTIMSUKMAMEDAN Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menguji model secara empiris dengan teknik analisis regresi berganda dengan bantuanPenelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menguji model secara empiris dengan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan
STIE AASSTIE AAS Temuan menunjukkan bahwa kualitas konten, konsistensi posting, dan responsif admin secara signifikan memengaruhi keterlibatan pengikut. Di antara semuaTemuan menunjukkan bahwa kualitas konten, konsistensi posting, dan responsif admin secara signifikan memengaruhi keterlibatan pengikut. Di antara semua
IJBLEIJBLE Saat ini, kerangka penuntutan perusahaan di Indonesia, yang berakar pada KUHAP dirancang untuk era sebelumnya, secara fundamental tidak memadai untuk menanganiSaat ini, kerangka penuntutan perusahaan di Indonesia, yang berakar pada KUHAP dirancang untuk era sebelumnya, secara fundamental tidak memadai untuk menangani
STIAAMUNTAISTIAAMUNTAI Responsiveness, kecepatan dan respon pegawai masih perlu ditingkatkan, namun assurance dan emphaty sudah baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasResponsiveness, kecepatan dan respon pegawai masih perlu ditingkatkan, namun assurance dan emphaty sudah baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
UNISUNIS Upaya perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial intelligence (AI) meliputiUpaya perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial intelligence (AI) meliputi
Useful /
STAISARSTAISAR 41 of 2004 specifically does not relate to waqf for nature conservation or natural disaster prevention facilities, but innovation in strengthening waqf41 of 2004 specifically does not relate to waqf for nature conservation or natural disaster prevention facilities, but innovation in strengthening waqf
DAS INSTITUTEDAS INSTITUTE Berdasarkan analisis keekonomian penggunaan Hydraulic Pumping Unit (HPU), didapatkan hasil yaitu NPV bernilai positif sebesar $1,002,309.33 dan POT selamaBerdasarkan analisis keekonomian penggunaan Hydraulic Pumping Unit (HPU), didapatkan hasil yaitu NPV bernilai positif sebesar $1,002,309.33 dan POT selama
UIBAUIBA Hasil penelitian menunjukkan lebih dari separuh responden Generasi Z memiliki tingkat loyalitas sedang terhadap produk lipstik lokal, yang mencerminkanHasil penelitian menunjukkan lebih dari separuh responden Generasi Z memiliki tingkat loyalitas sedang terhadap produk lipstik lokal, yang mencerminkan
UNISUNIS Tujuan penelitian untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang penahanan ijazah dalam hubungan kerja dan menganalisis ijazahTujuan penelitian untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang penahanan ijazah dalam hubungan kerja dan menganalisis ijazah