Publisher

UAIUAI

Journal Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu SosialJurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Abstract

Penelitian ini bertujuan menelaah potensi integrasi Hukum Kanonik ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip konstitusional negara hukum Pancasila dan membandingkannya dengan model integrasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Kanonik, sebagai sistem hukum Gereja Katolik, memiliki karakteristik kodifikatif, hierarkis, dan moralistik yang berfokus pada keadilan internal umat Katolik. Melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan akomodasi prinsip-prinsip Hukum Kanonik tanpa melanggar asas netralitas negara dan kesetaraan antaragama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi Hukum Kanonik bersifat terbatas dan dapat diwujudkan melalui pengakuan otonomi keagamaan serta inkorporasi nilai-nilai substantifnya dalam kebijakan hukum nasional. Studi perbandingan dengan KHI menegaskan bahwa akomodasi hukum agama tidak harus berbentuk legislasi formal, tetapi dapat diwujudkan melalui pengakuan administratif dan moral yang sesuai dengan prinsip pluralisme hukum dan kebebasan beragama.

Conclusion

Hukum Kanonik memiliki potensi integrasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pengakuan fungsional dan inkorporasi nilai-nilai substantif tanpa perlu formalisasi legislasi.Integrasi ini dapat dilakukan dalam ranah internal umat Katolik dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional negara hukum.Pengakuan terhadap Hukum Kanonik harus dinilai secara proporsional agar tidak menciptakan keistimewaan hukum bagi satu komunitas agama dan tetap memelihara kesetaraan serta netralitas negara.

Future Research

Melihat kebijakan KHI yang berhasil menata hukum Islam secara tidak formal, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi model pengakuan administratif bagi Hukum Kanonik, termasuk analisis dampaknya terhadap praktik pernikahan dan warisan dalam komunitas Katolik. Selain itu, studi tentang penerimaan publik terhadap integrasi hukum agama dalam sistem hukum nasional dapat membantu merumuskan mekanisme partisipatif antara pemerintah dan lembaga keagamaan. Terakhir, perlu diteliti efek integrasi nilai etika Hukum Kanonik terhadap kebijakan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, guna memastikan bahwa nilai-nilai moral gereja mendukung prinsip keadilan universal dan pluralisme yang diamanatkan oleh Pancasila.

References

1. Perspectives on Civil Law and the Canon Law of the Catholic Church in a Multireligious Society | Hanifiya:... journal.uinsgd.ac.id/index.php/hanifiya/article/view/33604Perspectives on Civil Law and the Canon Law of the Catholic Church in a Multireligious Society Hanifiya journal uinsgd ac index php hanifiya article view 33604
2. Jurnal Masalah Pastoral (JUMPA). relationship code canon law second vatican council pastoral theology... doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.193Jurnal Masalah Pastoral JUMPA relationship code canon law second vatican council pastoral theology doi 10 60011 jumpa v13i1 193
3. Gereja sebagai Communio: Implementasi dalam Struktur Hukum Kanonik Pasca Konsili Vatikan II | Gaudium... ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/241Gereja sebagai Communio Implementasi dalam Struktur Hukum Kanonik Pasca Konsili Vatikan II Gaudium ojs stkpkbi ac index php jgv article view 241

Metadata

File size	360.33 KB
Pages	14
DMCA	Report