USMUSM

Information Science and LibraryInformation Science and Library

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan dukungan dalam bentuk tanggung jawab pemerintah pusat beserta pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode studi literatur. Dipilih tiga artikel jurnal bereputasi yang membahas tentang implementasi program TBIS di lapangan dan menelusur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam bentuk produk hukum berupa peraturan melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Perpustakaan Nasional. Penelitian ini membahas jenis implementasi program TBIS di berbagai tingkat daerah, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pemerintah, dan merangkum artikel terpilih. Ditemukan terdapat tiga perpustakaan dari berbagai daerah yang mengimplementasikan program ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno. Terdapat enam belas daerah yang sudah memiliki kebijakan program TBIS atau sekitar 42%. Untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji kebijakan TBIS di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) diimplementasikan di perpustakaan umum pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan unit pelaksana teknis (UPT) perpustakaan nasional dengan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah.Tanggung jawab pemerintah terwujud dalam bentuk peraturan kepala perpustakaan nasional dan peraturan atau keputusan gubernur, meskipun baru sekitar 42% provinsi di Indonesia yang telah memiliki kebijakan terkait TBIS.Implementasi program ini mencakup pelatihan keterampilan, peningkatan layanan informasi, dan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna perpustakaan.

Untuk penelitian lanjutan, pertama, perlu dikaji secara mendalam bagaimana kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TBIS) diimplementasikan di tingkat kabupaten dan kota, mengingat baru 42% provinsi yang memiliki kebijakan, sehingga penting untuk mengetahui apakah kabupaten/kota di luar cakupan tersebut juga menerapkan program tanpa dasar regulasi formal. Kedua, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pemustaka, khususnya dengan mengukur perubahan pendapatan jangka panjang peserta pelatihan di berbagai daerah. Ketiga, perlu dikembangkan studi tentang strategi inklusi bagi kelompok difabel dan masyarakat terpinggirkan lainnya dalam program TBIS, mengingat masih terbatasnya akses dan partisipasi mereka meskipun program bertujuan inklusif, serta bagaimana perpustakaan dapat menjadi ruang akses yang benar-benar terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

  1. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Library Based on Social Inclusion | Talenta Conference Series:... talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/728Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Library Based on Social Inclusion Talenta Conference Series talentaconfseries usu ac lwsa article view 728
Read online
File size509.29 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test