UPN VeteranUPN Veteran

Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Pandemi Covid-19 memaksa setiap penduduk untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena merupakan salah satu persyaratan pencairan bantuan sosial bagi warga terdampak. Namun, pelayanan KTP-el di Kota Malang masih mengalami kendala seperti antrian panjang dan sistem yang lambat. Kondisi pandemi seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum positif untuk beralih dari pelayanan tatap muka ke sistem online menggunakan Teknologi Informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah menerapkan standar pelayanan dengan mengurangi jam pelayanan tatap muka, membatasi jumlah pemohon hingga 60 orang per hari, mengalihkan konsultasi dan pengumpulan berkas melalui layanan WhatsApp, tidak memungut biaya, menyediakan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan, menempatkan petugas sesuai kompetensi, serta memberikan pelatihan berkala. Namun, ditemukan pula adanya perubahan kebijakan yang cepat sehingga minim sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan.

Manajemen pelayanan KTP-el di Kota Malang selama pandemi telah menerapkan standar pelayanan secara komprehensif, termasuk pembatasan jumlah pemohon, pengalihan layanan ke sistem online, dan penyediaan fasilitas protokol kesehatan.Kendala utama yang ditemukan adalah perubahan kebijakan yang cepat dan minimnya sosialisasi, sehingga menyulitkan adaptasi masyarakat.Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan turut menghambat efektivitas pelayanan publik di masa pandemi.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas sosialisasi kebijakan pelayanan publik selama pandemi, khususnya dalam mengukur sejauh mana informasi dari Dispendukcapil tersampaikan melalui media cetak, daring, dan perangkat jemput bola seperti petugas TPOK di kelurahan. Kedua, penting untuk meneliti faktor-faktor psikososial yang memengaruhi resistensi masyarakat terhadap perubahan prosedur layanan, seperti keterbatasan akses teknologi, kecemasan terhadap sistem baru, atau preferensi terhadap layanan langsung. Ketiga, diperlukan studi mengenai pemanfaatan data real-time dari sistem perekaman KTP-el untuk merancang sistem antrian pintar yang terintegrasi dengan notifikasi WhatsApp, sehingga masyarakat bisa memantau ketersediaan blangko, jadwal pelayanan, dan estimasi waktu tunggu secara akurat. Penelitian-penelitian ini akan membantu meningkatkan adaptasi kebijakan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang lebih responsif dan inklusif di masa krisis maupun normal.

  1. #tatap muka#tatap muka
  2. #administrasi negara#administrasi negara
Read online
File size431.5 KB
Pages11
Short Linkhttps://juris.id/p-19g
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test