UnnasUnnas
JURNAL MEDIA ADMINISTRASIJURNAL MEDIA ADMINISTRASIPerkawinan anak dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja pemerintah dalam menangani pernikahan anak di Kabupaten Grobogan, faktor determinasi pernikahan anak, serta dinamika kehidupan rumah tangga pasca 2‑3 tahun pernikahan anak. Metode kualitatif dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelayanan pernikahan anak telah terstruktur, determinasi ditopang dorongan kuat dari calon pengantin dan dukungan restu orang tua, dan pasca 2‑3 tahun pernikahan belum muncul konflik keluarga yang serius.
Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pernikahan anak di Kabupaten Grobogan sudah terstruktur dan berjenjang, determinasi pernikahan anak timbul dari keinginan kuat calon pengantin dan dukungan otoritas keluarga, serta pasca 2‑3 tahun pernikahan anak tidak menimbulkan konflik keluarga serius.Kesimpulan ini menegaskan pentingnya peran lembaga pemerintah dan keluarga dalam mengawasi dan mendukung pernikahan anak agar terjadi secara aman dan terkontrol.Kerangka kerja tersebut dapat dijadikan pedoman bagi kebijakan perlindungan anak di wilayah lain.
Penelitian lanjutan dapat meneliti dampak jangka menengah hingga jangka panjang dari pernikahan anak terhadap kesehatan mental remaja, serta mengeksplorasi peran program pendidikan seks di sekolah dasar sebagai intervensi preventif. Selanjutnya, studi komparatif antara kabupaten dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi dan rendah dapat mengidentifikasi faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah. Terakhir, penelitian longitudinal dapat mengukur efektivitas kolaborasi lintas sektor (pemerintah desa, KUA, puskesmas, dan lembaga swadaya) dalam menurunkan angka pernikahan anak dan mencegah konflik keluarga pasca pernikahan.
| File size | 111.92 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur transportasi berbasis aplikasi telah melebihi batas kewenanganPenelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur transportasi berbasis aplikasi telah melebihi batas kewenangan
UNESAUNESA Dengan pendekatan kualitatif normatif, penulis menelaah undang‑undang nasional dan daerah, putusan Mahkamah Konstitusi, rancangan Kitab Undang‑UndangDengan pendekatan kualitatif normatif, penulis menelaah undang‑undang nasional dan daerah, putusan Mahkamah Konstitusi, rancangan Kitab Undang‑Undang
UINSAUINSA Fenomena pernikahan anak di Desa Pagelaran, Cianjur Selatan, yang terjadi dalam tiga periode perubahan menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. PenelitianFenomena pernikahan anak di Desa Pagelaran, Cianjur Selatan, yang terjadi dalam tiga periode perubahan menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Penelitian
UnnasUnnas Namun, dalam tahapan implementasi kebijakan ternyata masih banyak menemui berbagai hambatan dan kendala. Pendistribusian bantuan sosial yang belum tepatNamun, dalam tahapan implementasi kebijakan ternyata masih banyak menemui berbagai hambatan dan kendala. Pendistribusian bantuan sosial yang belum tepat
UnnasUnnas Penelitian ini bertujuan mengetahui diskresi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatifPenelitian ini bertujuan mengetahui diskresi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif
UnnasUnnas Perilaku anti korupsi menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Disadari sepenuhnya upaya mencapai reformasi birokrasi sebagaimana yang dicanangkanPerilaku anti korupsi menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Disadari sepenuhnya upaya mencapai reformasi birokrasi sebagaimana yang dicanangkan
UMAUMA 23 Tahun 2002. Namun, masih banyak pelanggaran di masyarakat yang mungkin hukuman terhadap pelaku masih dirasa kurang berat dan tidak memberikan efek jera.23 Tahun 2002. Namun, masih banyak pelanggaran di masyarakat yang mungkin hukuman terhadap pelaku masih dirasa kurang berat dan tidak memberikan efek jera.
UMAUMA Penerapan prinsip restorative justice dan diversi dianggap lebih manusiawi namun masih terbatas. Faktor hukum, struktural, dan budaya menjadi hambatanPenerapan prinsip restorative justice dan diversi dianggap lebih manusiawi namun masih terbatas. Faktor hukum, struktural, dan budaya menjadi hambatan
Useful /
UINSAUINSA Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah bijak untuk mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan peluang teknologi digital demi peningkatan partisipasiOleh karena itu, diperlukan langkah-langkah bijak untuk mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan peluang teknologi digital demi peningkatan partisipasi
UINSAUINSA As well as its massive social movement actions because it is distributed through virtual media and is not only concentrated in one area, but is carriedAs well as its massive social movement actions because it is distributed through virtual media and is not only concentrated in one area, but is carried
UnnasUnnas Hal ini sesuai dengan asas prioritas pada reformasi birokrasi, yakni pengembangan atau program reformasi dengan karakteristik sumber daya yang dihadapi.Hal ini sesuai dengan asas prioritas pada reformasi birokrasi, yakni pengembangan atau program reformasi dengan karakteristik sumber daya yang dihadapi.
UnnasUnnas Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi sistem meritPenelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi sistem merit