UnnasUnnas

JURNAL MEDIA ADMINISTRASIJURNAL MEDIA ADMINISTRASI

Penelitian ini bertujuan mengetahui diskresi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, analisis, dan pengurangan data sesuai topik. Hasil menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi tiga kelompok utama: program penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Diskresi yang tinggi pada level birokrasi street‑level dianggap penting untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan kondisi lokal, namun juga dapat menimbulkan penyimpangan dari regulasi pusat.

Penelitian menunjukkan bahwa diskresi merupakan ciri khas birokrasi tingkat bawah dalam penanganan kemiskinan daerah.Diskresi memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal, namun juga berpotensi memperburuk kesenjangan jika tidak diarahkan secara bijaksana.Penguatan regulasi dan mekanisme evaluasi berbasis bukti diperlukan untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat dapat memoderasi penggunaan diskresi pada birokrasi street‑level; menilai dampak jangka panjang penerapan kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan berbasis UMKM dalam mengurangi angka kemiskinan regional; serta mengkaji peran teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen program (SIM-PP) dalam memantau dan menstandardisasi penyaluran bantuan, sehingga dapat meminimalisir ketidakpastian dan meningkatkan transparansi aplikasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Read online
File size119.96 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test