IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO
Invest Journal of Sharia & Economic LawInvest Journal of Sharia & Economic LawTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Ditinjau Fatwa DSN No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dilihat dari proses peralihan hak milik melalui jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 1) Kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee dalam Islam termasuk kedalam kepemilikan tidak sempurna karena hanya berupa saldo emas (tidak berwujud) 2) Proses pemilikan atau peralihan hak milik emas virtual melalui jual beli di aplikasi Shopee dianggap tidak sah karena tidak memenuhi akad muamalah yaitu tidak adanya serah terima barang (emas). 3) Status kepemilikan Emas virtual ditinjau fatwa DSN MUI No.75/DSN MUI/VII/2009 tentang Jual Beli Emas tidak tunai di aplikasi Shopee hukumnya boleh (Mubah). Status kepemilikan akan emas virtual yang dibeli secara tidak tunai itu sah jika ada serah terima barang/objek. Namun, pada aplikasi Shopee tidak terdapat serah terima barang sehingga kepemilikan dianggap tidak sah.
Kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee termasuk kepemilikan tidak sempurna karena hanya berupa saldo emas.Proses peralihan hak milik emas virtual melalui jual beli di aplikasi Shopee dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun akad muamalah, yaitu tidak adanya serah terima barang.Status kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee menurut Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah mubah, namun kepemilikan dianggap tidak sah karena tidak ada serah terima barang.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji implikasi hukum dari praktik tabungan emas virtual di aplikasi Shopee terhadap perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi harga emas dan keamanan data pribadi. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai mekanisme serah terima emas virtual yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dengan mengembangkan model akad yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin atau perantara. Selanjutnya, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan praktik tabungan emas virtual di berbagai platform e-commerce, dengan mempertimbangkan perbedaan fitur, biaya, dan risiko yang ditawarkan, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pemerintah dan pelaku industri. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa praktik investasi emas virtual dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.
| File size | 340.74 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Kitab al-Dur al-Mansur karya al-Suyuti merupakan tafsir bi al-Masur yang komprehensif, disusun dengan metode pengumpulan riwayat dari berbagai sumber tanpaKitab al-Dur al-Mansur karya al-Suyuti merupakan tafsir bi al-Masur yang komprehensif, disusun dengan metode pengumpulan riwayat dari berbagai sumber tanpa
UNARSUNARS Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor tiga. Pengemudi kendaraan masih melakukan aktivitas lain saat berkendara, yaitu merokok sambilDi Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor tiga. Pengemudi kendaraan masih melakukan aktivitas lain saat berkendara, yaitu merokok sambil
UNARSUNARS Pembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukanPembubaran Partai Politik melalui aspek hukum ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan
UNARSUNARS Ketidakpatuhan terhadap integritas dan komitmen oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mempengaruhi citra profesi notaris secara keseluruhan.Ketidakpatuhan terhadap integritas dan komitmen oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mempengaruhi citra profesi notaris secara keseluruhan.
UNARSUNARS Banyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagiBanyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagi
UNARSUNARS Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalianPengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian
UNARSUNARS menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.
UNARSUNARS Administrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikanAdministrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan
Useful /
UBUB PH-LHD merupakan indikator penting peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien gagal jantung, baik gagal jantung dengan fraksi ejeksi terpreservedPH-LHD merupakan indikator penting peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien gagal jantung, baik gagal jantung dengan fraksi ejeksi terpreserved
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Quraish Shihab, kegaiban tersebut ada yang bersifat mutlak dan ada pula yang nisbi. Perbedaan penafsiran kedua mufasir ini terlihat pada gaib kedua danQuraish Shihab, kegaiban tersebut ada yang bersifat mutlak dan ada pula yang nisbi. Perbedaan penafsiran kedua mufasir ini terlihat pada gaib kedua dan
UNARSUNARS Perubahan ini ditandai dengan isi dari pertimbangan RUU KUHAP, yang menyatakan bahwa UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuaiPerubahan ini ditandai dengan isi dari pertimbangan RUU KUHAP, yang menyatakan bahwa UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang