UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENABanyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagi masyarakat harus bertindak ketika menjadi korban investasi digital ilegal. Perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi online menjadi dua macam yaitu; Perlindungan hukum preventif yaitu pihak dari kepolisian, otoritas jasa keuangan dan yayasan lembaga perlindungan konsumen lebih mengedepankan proses pencegahan sebelum tindak pidana tersebut terjadi, yaitu dapat berbentuk penyuluhan hukum investasi bodong, dan perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan proses hukum acara pidana yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri. Peraturan mengenai investasi online secara umum terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor sarana dan fasilitas masih terdapat kekurangan dari segi sistem dan teknologi yang digunakan dalam mencari pelaku dan aliran dana berkenaan dengan investasi bodong, Faktor hukum karena sampai saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai investasi online, Faktor aparat penegak hukum dilihat dari dua variable yaitu kualitatif masih sedikit sdm penegak hukum yang mengerti dalam bidang ITE dan kuantitatif jumlah aparat penegak hukum yang berkaitan dengan ITE jumlahnya belum sesuai dengan daftar susunan personel atau bisa di bilang masih kurang, Faktor budaya di dalam faktor ini masih banyak masyarakat yang ingin kaya dengan instan atau tamak tetapi tidak melihat resikonya tinggi.
Masyarakat yang menjadi korban investasi digital ilegal perlu untuk segera melapor kepada OJK melalui website resmi OJK supaya meminimalisir masyarakat yang lain menjadi korban dari platform investasi digital ilegal, setelah itu perlu untuk mengumpulkan bukti – bukti seperti bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sebagai bahan pelaporan kepada pihak berwajib karena telah melakukan tindak pidana seperti yang telah di atur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Berdasarkan regulasi aturan yang ada, korban investasi digital dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada platform investasi digital, namun keberadaan pemilik platform dan lokasi perusahaan yang tidak dalam jangkauan Negara Indonesia menjadi kendala bagi para korban.Namun para korban bisa mengajukan Restitusi kepada negara melalui lembaga perlindungan konsumen atas aset aset yang telah disita oleh negara dari para afiliator yang tertangkap, namun hal ini juga terkendala oleh belum adanya kepastian hukum yang menegaskan tentang ganti rugi dalam bentuk restitusi untuk konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi elektronik.
Berdasarkan analisis terhadap paper ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menginvestigasi efektivitas program edukasi literasi keuangan dalam mencegah masyarakat menjadi korban investasi digital ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman dan perilaku investasi antara kelompok yang telah mengikuti program edukasi dengan kelompok yang belum. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosio-ekonomi dan psikologis yang paling berpengaruh terhadap kerentanan seseorang terhadap penipuan investasi digital. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas berbagai model regulasi investasi online di berbagai negara, dengan fokus pada bagaimana regulasi tersebut dapat melindungi investor tanpa menghambat inovasi. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana mencegah dan mengatasi masalah investasi digital ilegal, serta bagaimana menciptakan ekosistem investasi online yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.
| File size | 280.71 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMNUUMNU Sementara itu, dari sisi reproduksi, asam lemak tak jenuh menyediakan prekursor esensial untuk hormon seperti prostaglandin dan eikosanoid, serta meningkatkanSementara itu, dari sisi reproduksi, asam lemak tak jenuh menyediakan prekursor esensial untuk hormon seperti prostaglandin dan eikosanoid, serta meningkatkan
UNUSIAUNUSIA Dengan demikian, secara prinsip aspek-aspek hukum dalam transaksi e-commerce tidak berbeda dengan transaksi pada umumnya dalam sistem konvensional. ImplementasiDengan demikian, secara prinsip aspek-aspek hukum dalam transaksi e-commerce tidak berbeda dengan transaksi pada umumnya dalam sistem konvensional. Implementasi
UNARSUNARS Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan massa. Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesionalFaktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan massa. Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional
UNARSUNARS 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1. Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1. Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang
UNARSUNARS 24 Tahun 1997 apabila terjadi peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan harus24 Tahun 1997 apabila terjadi peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan harus
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayatUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat
UNARSUNARS Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahanKepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahan
UNARSUNARS Penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah parpol di parlemen. Sistem multipartaiPenerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah parpol di parlemen. Sistem multipartai
Useful /
AKPERGITAMATURAABADIAKPERGITAMATURAABADI Gagal ginjal kronis adalah fungsi ginjal progresif dan ireversibel, menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit serta retensi urea dan limbah nitrogenGagal ginjal kronis adalah fungsi ginjal progresif dan ireversibel, menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit serta retensi urea dan limbah nitrogen
UMNUUMNU Hormon glukagon periode periparturient berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme energi melalui aktivasi glikogenolisis dan glukoneogenesisHormon glukagon periode periparturient berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme energi melalui aktivasi glikogenolisis dan glukoneogenesis
UNARSUNARS 01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengatasi pinjaman online ilegal, serta memberikan perlindungan hukum bagi01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengatasi pinjaman online ilegal, serta memberikan perlindungan hukum bagi
UNARSUNARS Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturanKesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan