Publisher

STAINUSANTARASTAINUSANTARA

Journal Jurnal Ikhtibar NusantaraJurnal Ikhtibar Nusantara Abstract

Spesialisasi kebijakan adalah konsep yang dikembangkan dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang tertentu untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif. Penelitian ini memiliki urgensi dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip spesialisasi kebijakan di zaman modern, serta untuk mengeksplorasi relevansi pemikiran klasik dalam teori kebijakan kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep spesialisasi kebijakan dan memetakan relevansi prinsip-prinsip ini dengan pemikiran Abil Hasan Al-Mawardi dalam bukunya Ahkam us-Shulthaniyah. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis dengan pendekatan studi literatur (Library Research) dengan meninjau berbagai literatur termasuk karya klasik dan penelitian kontemporer, dalam pengumpulan data dilakukan dengan mensintesiskan data dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan kebijakan, serta data primer dari dokumen sejarah. Hasil menunjukkan bahwa 1) indikator prinsip spesialisasi kebijakan termasuk keahlian teknis, masalah spesifik, dan pembagian tugas, sejalan dengan pemikiran Abil Hasan Al-Mawardi dalam Ahkam us-Shulthaniyah masih selaras dengan banyak prinsip yang dicakup dalam konsep Spesialisasi Kebijakan. Al-Mawardi sangat menekankan keahlian teknis para pemangku kepentingan dalam administrasi negara, baik pembagian peran yang jelas dalam pemerintahan dan konsistensi dalam penerapan hukum dan kebijakan; 2) Meta-analisis pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa meskipun karyanya ditulis pada abad ke-11.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dalam konsep Spesialisasi Kebijakan dengan meta-analisis pemikiran Abil Hasan Al-Mawardi dalam Ahkam us-Shulthaniyah, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.Pemikiran Abil Hasan Al-Mawardi dalam Ahkam us-Shulthaniyah masih selaras dengan banyak prinsip yang dicakup dalam konsep Spesialisasi Kebijakan.Al-Mawardi sangat menekankan keahlian teknis dalam administrasi negara, baik pembagian peran yang jelas dalam pemerintahan dan konsistensi dalam penerapan hukum dan kebijakan.Meta-analisis pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa meskipun karyanya ditulis pada masa medieval, banyak prinsip yang diajukan dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan kontemporer.Al-Mawardi memberikan fondasi yang kuat untuk spesialisasi kebijakan dalam administrasi publik, terutama dalam pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dan konsistensi yang tinggi.Implikasi Integrasi antara teori klasik dan konsep kebijakan modern dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam memahami dan menerapkan kebijakan publik.Pemikiran Al-Mawardi memberikan perspektif historis yang penting, sedangkan konsep Spesialisasi Kebijakan menawarkan kerangka yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam pemerintahan kontemporer.Dengan demikian, peneliti berharap para akademisi akan lebih jauh mengeksplorasi studi literatur pemerintahan berdasarkan pemerintahan Islam.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: 1. Mengembangkan studi komparatif antara teori klasik dan praktik kebijakan modern, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip spesialisasi kebijakan dalam konteks pemerintahan Islam. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Al-Mawardi dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan kontemporer di negara-negara Muslim, serta bagaimana teori klasik dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan relevan. 2. Melakukan penelitian empiris yang mendalam untuk menguji efektivitas penerapan prinsip-prinsip spesialisasi kebijakan dalam administrasi publik di negara-negara Muslim. Penelitian ini dapat mencakup analisis kasus di berbagai negara, dengan fokus pada bagaimana spesialisasi kebijakan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, mengurangi korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik. 3. Mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan politik dalam penerapan spesialisasi kebijakan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik tertentu dapat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip spesialisasi kebijakan, serta bagaimana kebijakan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal.

Metadata

File size	336.86 KB
Pages	16
DMCA	Report