ADPEBIADPEBI

International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and Governance

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori kualitatif dengan observasi (vershtehen) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hibridisasi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang layanan informasi pertanahan elektronik di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam (indept interviews). Variabel yang diteliti dikembangkan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu sumber daya, komunikasi dan kegiatan antar-organisasi, karakteristik agen implementor, kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik, sikap implementor. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan layanan informasi pertanahan elektronik belum mengatur hal-hal teknis sehingga implementasinya memerlukan interpretasi. Karyawan dan agen implementor seperti PPAT, Surveyor membutuhkan bimbingan teknis sehingga target implementasi kebijakan tercapai. Selain itu, terdapat sumber daya manusia terampil yang terbatas dan infrastruktur jaringan internet menjadi faktor utama dalam proses hibridisasi administrasi pertanahan kebijakan publik. Kurangnya komitmen dan dukungan dari Pemerintah serta mekanisme koordinasi kelembagaan relatif minimal berdampak pada sosialisasi yang tidak optimal sehingga tingkat pemahaman masyarakat tentang layanan informasi pertanahan elektronik sangat minim.

Implementasi layanan pertanahan elektronik di Kota Bengkulu menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang layanan informasi pertanahan elektronik dan infrastruktur jaringan internet yang terbatas.Peraturan layanan informasi pertanahan elektronik belum mengatur hal-hal teknis sehingga implementasinya memerlukan interpretasi.Untuk mencapai target implementasi kebijakan, karyawan dan agen implementor seperti PPAT, Surveyor membutuhkan bimbingan teknis.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak sosialisasi yang efektif terhadap penerimaan masyarakat terhadap layanan pertanahan elektronik, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi. Kedua, penelitian dapat mengkaji model pelatihan dan pendampingan yang optimal bagi PPAT dan surveyor dalam mengadopsi teknologi baru dan memastikan kualitas layanan yang terstandarisasi. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara empiris hubungan antara ketersediaan infrastruktur internet dan efektivitas implementasi layanan pertanahan elektronik di berbagai wilayah di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosio-ekonomi yang memengaruhi aksesibilitas.

  1. Digital Transformation: Smart Strategy in Administrative Reform in Vietnam | HighTech and Innovation... doi.org/10.28991/hij-2021-02-04-06Digital Transformation Smart Strategy in Administrative Reform in Vietnam HighTech and Innovation doi 10 28991 hij 2021 02 04 06
  2. OSF. osf doi.org/10.31219/osf.io/xtyd2OSF osf doi 10 31219 osf io xtyd2
  3. Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu... journal.iapa.or.id/proceedings/article/view/1053Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu journal iapa proceedings article view 1053
Read online
File size273.81 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test