ADPEBIADPEBI
International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and GovernancePenelitian ini merupakan penelitian eksploratori kualitatif dengan observasi (vershtehen) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hibridisasi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang layanan informasi pertanahan elektronik di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam (indept interviews). Variabel yang diteliti dikembangkan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu sumber daya, komunikasi dan kegiatan antar-organisasi, karakteristik agen implementor, kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik, sikap implementor. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan layanan informasi pertanahan elektronik belum mengatur hal-hal teknis sehingga implementasinya memerlukan interpretasi. Karyawan dan agen implementor seperti PPAT, Surveyor membutuhkan bimbingan teknis sehingga target implementasi kebijakan tercapai. Selain itu, terdapat sumber daya manusia terampil yang terbatas dan infrastruktur jaringan internet menjadi faktor utama dalam proses hibridisasi administrasi pertanahan kebijakan publik. Kurangnya komitmen dan dukungan dari Pemerintah serta mekanisme koordinasi kelembagaan relatif minimal berdampak pada sosialisasi yang tidak optimal sehingga tingkat pemahaman masyarakat tentang layanan informasi pertanahan elektronik sangat minim.
Implementasi layanan pertanahan elektronik di Kota Bengkulu menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang layanan informasi pertanahan elektronik dan infrastruktur jaringan internet yang terbatas.Peraturan layanan informasi pertanahan elektronik belum mengatur hal-hal teknis sehingga implementasinya memerlukan interpretasi.Untuk mencapai target implementasi kebijakan, karyawan dan agen implementor seperti PPAT, Surveyor membutuhkan bimbingan teknis.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak sosialisasi yang efektif terhadap penerimaan masyarakat terhadap layanan pertanahan elektronik, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi. Kedua, penelitian dapat mengkaji model pelatihan dan pendampingan yang optimal bagi PPAT dan surveyor dalam mengadopsi teknologi baru dan memastikan kualitas layanan yang terstandarisasi. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara empiris hubungan antara ketersediaan infrastruktur internet dan efektivitas implementasi layanan pertanahan elektronik di berbagai wilayah di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosio-ekonomi yang memengaruhi aksesibilitas.
- Digital Transformation: Smart Strategy in Administrative Reform in Vietnam | HighTech and Innovation... doi.org/10.28991/hij-2021-02-04-06Digital Transformation Smart Strategy in Administrative Reform in Vietnam HighTech and Innovation doi 10 28991 hij 2021 02 04 06
- OSF. osf doi.org/10.31219/osf.io/xtyd2OSF osf doi 10 31219 osf io xtyd2
- Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu... journal.iapa.or.id/proceedings/article/view/1053Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu journal iapa proceedings article view 1053
| File size | 273.81 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan terbuka dengan partisipan terpilih, serta dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman,Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan terbuka dengan partisipan terpilih, serta dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman,
DINASTIRESDINASTIRES Namun, norma-norma ini belum diintegrasikan ke dalam kerangka hukum positif yang secara resmi mengikat. Secara hukum, dipahami bahwa selama tidak ada hukumNamun, norma-norma ini belum diintegrasikan ke dalam kerangka hukum positif yang secara resmi mengikat. Secara hukum, dipahami bahwa selama tidak ada hukum
DINASTIRESDINASTIRES As the public demand for fast, transparent, and accountable services continues to increase, local governments are required to adopt technology- and data-basedAs the public demand for fast, transparent, and accountable services continues to increase, local governments are required to adopt technology- and data-based
DINASTIRESDINASTIRES Kondisi seperti ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kepastian hukum normatif dan keadilan faktual bagi konsumen, yang tetap menjadi pihakKondisi seperti ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kepastian hukum normatif dan keadilan faktual bagi konsumen, yang tetap menjadi pihak
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi
DINASTIRESDINASTIRES Proses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yangProses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yang
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip administrasi perpajakan secara koheren dan efektif. Sebagai kesimpulan,Temuan menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip administrasi perpajakan secara koheren dan efektif. Sebagai kesimpulan,
DINASTIRESDINASTIRES The problem faced is how to regulate criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in IndonesiaThe problem faced is how to regulate criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in Indonesia
Useful /
ADPEBIADPEBI Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan force majeure dalam kontrak dan kewajiban pemberitahuan yang tepat waktu. KeterlambatanHal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan force majeure dalam kontrak dan kewajiban pemberitahuan yang tepat waktu. Keterlambatan
ADPEBIADPEBI Berdasarkan hasil analisis komparatif, Myanmar dapat belajar dari inisiatif skema satu desa satu produk mereka untuk masa depan. Penelitian ini mencobaBerdasarkan hasil analisis komparatif, Myanmar dapat belajar dari inisiatif skema satu desa satu produk mereka untuk masa depan. Penelitian ini mencoba
DINASTIRESDINASTIRES M/2025, yang membatasi impor bahan bakar, secara implisit memberikan keuntungan kompetitif kepada satu entitas. Kondisi ini sangat mengancam kebebasanM/2025, yang membatasi impor bahan bakar, secara implisit memberikan keuntungan kompetitif kepada satu entitas. Kondisi ini sangat mengancam kebebasan
ADPEBIADPEBI Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kontrak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data teknis terkait proyek.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kontrak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data teknis terkait proyek.