Publisher

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH

Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Abstract

Layanan perkara prodeo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama keterbatasan anggaran sehingga tidak semua permohonan prodeo dapat diproses. Permasalahan ini terjadi pada perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan prodeo pada perkara PHI serta menganalisis keterbatasan anggaran tersebut dalam perspektif Hukum Tata Negara. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prodeo merupakan layanan berperkara tanpa biaya yang ditanggung negara melalui DIPA. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp. 33.728.000 hanya mampu menangani 13 perkara sehingga pelayanan bergantung pada ketersediaan dana. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional mengenai akses terhadap keadilan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan anggaran, serta penguatan peran Pos Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum guna meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Conclusion

Prodeo merupakan layanan berperkara tanpa biaya yang dibiayai negara melalui DIPA bagi masyarakat tidak mampu, yang memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 27 dan 28D UUD 1945 sebagai wujud jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum.Pada tahun 2025, anggaran prodeo untuk perkara PHI di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebesar Rp33.000 hanya mampu menangani 13 perkara, sehingga keterbatasan anggaran menghambat pemrosesan seluruh permohonan dan menjadi kendala bagi pekerja yang memperjuangkan haknya.Terdapat kesenjangan signifikan antara jaminan konstitusional mengenai akses keadilan dan praktik pelaksanaan di lapangan akibat keterbatasan anggaran tersebut.

Future Research

Berdasarkan temuan mengenai kesenjangan antara jaminan konstitusional dan praktik lapangan akibat keterbatasan anggaran prodeo, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas berbagai model pengelolaan anggaran prodeo yang diterapkan di pengadilan-pengadilan hubungan industrial di wilayah lain di Indonesia, guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam perencanaan dan alokasi dana yang dapat diadopsi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk meningkatkan jumlah perkara yang dapat dilayani. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian empiris yang mendalam mengenai dampak penguatan peran Pos Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum terhadap optimalisasi akses keadilan bagi pekerja yang mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran prodeo, dengan menganalisis faktor-faktor sosial dan institutional apa saja yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan layanan alternatif tersebut dalam praktik di Banjarmasin. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi secara komparatif kemungkinan mekanisme pendanaan alternatif—seperti skema cost-sharing antara negara dan sektor swasta yang melibatkan partisipasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, dana abadi bantuan hukum, atau pemanfaatan sanksi administratif yang dikhususkan untuk pendanaan prodeo—sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi ketergantungan pada anggaran DIPA yang terbatas dalam menjamin keberlanjutan akses keadilan di bidang hukum ketenagakerjaan.

References

1. REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU | GOVERNANCE:... governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/613REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU GOVERNANCE governance lkispol index php description article view 613
2. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | Publikauma : Jurnal Administrasi... ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/1203PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Publikauma Jurnal Administrasi ojs uma ac index php publikauma article view 1203

Metadata

File size	807.08 KB
Pages	18
DMCA	Report