IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumLayanan perkara prodeo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama keterbatasan anggaran sehingga tidak semua permohonan prodeo dapat diproses. Permasalahan ini terjadi pada perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan prodeo pada perkara PHI serta menganalisis keterbatasan anggaran tersebut dalam perspektif Hukum Tata Negara. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prodeo merupakan layanan berperkara tanpa biaya yang ditanggung negara melalui DIPA. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp. 33.728.000 hanya mampu menangani 13 perkara sehingga pelayanan bergantung pada ketersediaan dana. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional mengenai akses terhadap keadilan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan anggaran, serta penguatan peran Pos Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum guna meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Prodeo merupakan layanan berperkara tanpa biaya yang dibiayai negara melalui DIPA bagi masyarakat tidak mampu, yang memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 27 dan 28D UUD 1945 sebagai wujud jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum.Pada tahun 2025, anggaran prodeo untuk perkara PHI di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebesar Rp33.000 hanya mampu menangani 13 perkara, sehingga keterbatasan anggaran menghambat pemrosesan seluruh permohonan dan menjadi kendala bagi pekerja yang memperjuangkan haknya.Terdapat kesenjangan signifikan antara jaminan konstitusional mengenai akses keadilan dan praktik pelaksanaan di lapangan akibat keterbatasan anggaran tersebut.
Berdasarkan temuan mengenai kesenjangan antara jaminan konstitusional dan praktik lapangan akibat keterbatasan anggaran prodeo, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas berbagai model pengelolaan anggaran prodeo yang diterapkan di pengadilan-pengadilan hubungan industrial di wilayah lain di Indonesia, guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam perencanaan dan alokasi dana yang dapat diadopsi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk meningkatkan jumlah perkara yang dapat dilayani. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian empiris yang mendalam mengenai dampak penguatan peran Pos Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum terhadap optimalisasi akses keadilan bagi pekerja yang mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran prodeo, dengan menganalisis faktor-faktor sosial dan institutional apa saja yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan layanan alternatif tersebut dalam praktik di Banjarmasin. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi secara komparatif kemungkinan mekanisme pendanaan alternatif—seperti skema cost-sharing antara negara dan sektor swasta yang melibatkan partisipasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, dana abadi bantuan hukum, atau pemanfaatan sanksi administratif yang dikhususkan untuk pendanaan prodeo—sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi ketergantungan pada anggaran DIPA yang terbatas dalam menjamin keberlanjutan akses keadilan di bidang hukum ketenagakerjaan.
- REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU | GOVERNANCE:... governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/613REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU GOVERNANCE governance lkispol index php description article view 613
- PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | Publikauma : Jurnal Administrasi... ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/1203PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Publikauma Jurnal Administrasi ojs uma ac index php publikauma article view 1203
| File size | 807.08 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSJUMSJ Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas,Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan.Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Padahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalamPadahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK memiliki kewenangan dalam mengakhiri prosedur pengawasan operasional yang terkait dengan transaksi pertukaran bank dan non-bank, serta memberikan kepastianOJK memiliki kewenangan dalam mengakhiri prosedur pengawasan operasional yang terkait dengan transaksi pertukaran bank dan non-bank, serta memberikan kepastian
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian ini menghimpun delapan ayat tentang ibnu sabil dalam Al-Quran yang tersebar dalam tujuh surah, terdiri dari dua surah makkiyah, dan enam madaniyyah.Penelitian ini menghimpun delapan ayat tentang ibnu sabil dalam Al-Quran yang tersebar dalam tujuh surah, terdiri dari dua surah makkiyah, dan enam madaniyyah.
IKMEDIAIKMEDIA Penelitian dengan judul “Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017-2021 iniPenelitian dengan judul “Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017-2021 ini
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan FGD. Hasil menunjukkan enkulturasi dilakukan melalui alek batagak penghulu,Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan FGD. Hasil menunjukkan enkulturasi dilakukan melalui alek batagak penghulu,
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Tipologi budaya politik yang teridentifikasi meliputi pola suksesi kekuasaan, diplomasi, ekonomi politik, serta tradisi dan pelanggaran perjanjian politik.Tipologi budaya politik yang teridentifikasi meliputi pola suksesi kekuasaan, diplomasi, ekonomi politik, serta tradisi dan pelanggaran perjanjian politik.
Useful /
UMSJUMSJ Efektivitas putusan arbitrase sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum yang diberikan melalui sifat final dan binding, namun masih menghadapi tantanganEfektivitas putusan arbitrase sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum yang diberikan melalui sifat final dan binding, namun masih menghadapi tantangan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung IIIHasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III
UNSURYAUNSURYA Work-related stress is a crucial factor in business, primarily due to its connection with employee performance. A company must perform well to generateWork-related stress is a crucial factor in business, primarily due to its connection with employee performance. A company must perform well to generate
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Lewis. Teori ini menjelaskan bahwa ada empat jenis cinta, yaitu storge, philias, eros, dan agape. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatifLewis. Teori ini menjelaskan bahwa ada empat jenis cinta, yaitu storge, philias, eros, dan agape. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif