UMSJUMSJ

Lex Et LustitiaLex Et Lustitia

Penelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peran lembaga arbitrase dalam memberikan proses penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, serta efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase dalam praktik. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis yang memunculkan kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa di eksternal pengadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, penelitian ini menganalisis keunggulan arbitrase dibandingkan proses litigasi, termasuk fleksibilitas pemilihan arbiter, kerahasiaan sidang, dan karakter putusan yang bersifat final and binding. Namun, efektivitas arbitrase ternyata masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam proses eksekusi putusan dan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70–73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan signifikan, penguatan regulasi, peningkatan kualitas arbiter, serta konsistensi pengadilan dalam eksekusi dan pembatalan putusan sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia.

Lembaga arbitrase, khususnya BANI, memiliki peran penting dalam menyediakan sarana penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat, efisien, dan rahasia dibandingkan mekanisme litigasi.Efektivitas putusan arbitrase sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum yang diberikan melalui sifat final dan binding, namun masih menghadapi tantangan dalam proses eksekusi dan pembatalan putusan.Peningkatan kualitas arbiter, edukasi penyusunan klausul arbitrase, dan konsistensi penerapan ketentuan Pasal 70–73 UU No.30 Tahun 1999 diperlukan untuk memperkuat efektivitas arbitrase di Indonesia.

Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada (1) mengkaji efektivitas program edukasi dan pelatihan arbiter yang dirancang khusus untuk industri tertentu, dengan mengukur dampaknya pada kualitas keputusan dan tingkat pembatalan; (2) melakukan studi perbandingan penerapan mekanisme pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem arbitrase terpilih, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi; dan (3) mengembangkan model digital platform penyelesaian sengketa berbasis teknologi blockchain yang dapat meningkatkan transparansi, kecepatan, dan keamanan eksekusi putusan arbitrase, serta menilai persepsi para pihak tentang keandalan solusi teknologi tersebut. Dengan kombinasi tiga pendekatan tersebut, penelitian dapat memperluas pemahaman tentang cara meningkatkan efektivitas arbitrase di Indonesia secara holistik dan berkelanjutan.

  1. "The Law of Arbitration Rules" by Heru Sugiyono, Heru Suyanto et al.. law arbitration rules... doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.655The Law of Arbitration Rules by Heru Sugiyono Heru Suyanto et al law arbitration rules doi 10 15742 ilrev v10n3 655
  2. The Role of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in the Prevention and Settlement of Business... doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328969The Role of the Indonesian National Arbitration Board BANI in the Prevention and Settlement of Business doi 10 4108 eai 4 11 2022 2328969
Read online
File size250.69 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Temuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsiTemuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsi

JURIS Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2022More at 2022

UNARSUNARS Sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. MakaSistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Maka

JURIS Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Karya Cipta Seni Batik Khas Situbondo Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2022More at 2022

UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugianUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, makaArus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, maka

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Amandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRIAmandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta di tempat yang aman,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta di tempat yang aman,

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang sangat panjang. Kriminalitas yang berkaitan dengan senjata apiSenjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang sangat panjang. Kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api

Useful /

JURIS Analisa Gain Antena Horn Piramida Secara Teoretik 2026More at 2026

UNSURYAUNSURYA Analisa Gain Horn Piramida Antenna diawali dengan orthogonal sistem koordinat dengan menggunakan syarat batas. Horn antenna sering digunakan di dalam praktekAnalisa Gain Horn Piramida Antenna diawali dengan orthogonal sistem koordinat dengan menggunakan syarat batas. Horn antenna sering digunakan di dalam praktek

JURIS Workload Recognition and Environment Key Drivers of Employee Stress A Case Study at PT PLN Unit X 2025More at 2025

UNSURYAUNSURYA Conversely, declining performance can harm the business. Undoubtedly, every employee will experience some level of job-related stress. This study collectedConversely, declining performance can harm the business. Undoubtedly, every employee will experience some level of job-related stress. This study collected

JURIS Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2024More at 2024

UNARSUNARS Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintahBerdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9

ads-block-test