UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pidana mati tidak tepat dijadikan salah satu sanksi pidana karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak seseorang untuk hidup tidak dapat dicabut. Hak-hak orang lain juga membatasi hak-hak tersebut. Karena pada hakikatnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida merupakan kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati di Pengadilan HAM berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren telah membunuh tiga orang secara terencana, maka hukuman mati dijatuhkan atas perbuatannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.Penerapan hukuman mati menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.Kasus Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren menunjukkan bahwa hukuman mati masih diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas hukuman mati sebagai efek jera terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan penerapan hukuman mati di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menghapus hukuman mati, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, penelitian mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari hukuman mati terhadap keluarga korban dan pelaku, serta implikasinya terhadap proses pemulihan dan rekonsiliasi, perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi dari penerapan hukuman mati.

Read online
File size346.51 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hak dan tanggung jawab anak sulung dalam garis patrilineal dalam pembagian warisan yang diatur hukum adat. SistemPenelitian ini bertujuan untuk menentukan hak dan tanggung jawab anak sulung dalam garis patrilineal dalam pembagian warisan yang diatur hukum adat. Sistem

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Hukum Adat Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data kualitatifPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data kualitatif

JURIS Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Partisipasi Dalam Pembangunan Desa 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum danJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum dan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data primer, sekunder, dan tersier yangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data primer, sekunder, dan tersier yang

JURIS PERTIMBANGAN iHAKIM iPADA iPENERAPAN iSAKSI iMAHKOTA TERHADAP iTINDAK iPIDANA iPEMBUNUHAN iBERENCANA i DENGAN iPENYERTAAN i i Studi iPutusan iNomor i717 Pid B 2015 PN Tjk 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Tjk. idimana ipada iutusan tersebut, imajelis ihakim imenggunakan isaksi imahkota isebagai isaksi ipada ialat ibukti idan ipelaku idijatuhi ihukuman ibentukTjk. idimana ipada iutusan tersebut, imajelis ihakim imenggunakan isaksi imahkota isebagai isaksi ipada ialat ibukti idan ipelaku idijatuhi ihukuman ibentuk

JURIS Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 2022More at 2022

UJBUJB Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminalKebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal

JURIS Rancangan Undang Undang RUU Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Dalam Perspektif Kristen P 69 dan P 70 2019More at 2019

STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Salah satu isu yang timbul di tahun 2019 ialah tentang Rancangan Undang-Undang Pesantren secara khusus pasal 69 dan 70 yang mengatur tentang KatekisasiSalah satu isu yang timbul di tahun 2019 ialah tentang Rancangan Undang-Undang Pesantren secara khusus pasal 69 dan 70 yang mengatur tentang Katekisasi

JURIS Filsafat Sebagai Ancilla Theologiae dan Implementasinya Pada Masa Kini 2019More at 2019

STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Oleh karena itu artikel ditulis untuk mencoba menolong orang percaya dalam memahami secara teologis prinsip filsafat sebagai ancilla theologiae dan memberikanOleh karena itu artikel ditulis untuk mencoba menolong orang percaya dalam memahami secara teologis prinsip filsafat sebagai ancilla theologiae dan memberikan

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak Studi Putusan Nomor 141 Pid Sus 2015 Pn Skt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Sus/2015/PN. Skt merupakan salah satu putusan dimana terjadinya kasus penelantaran anak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danSus/2015/PN. Skt merupakan salah satu putusan dimana terjadinya kasus penelantaran anak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

JURIS Analisis Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Tanpa Izin 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakanJpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakan

JURIS Efektifitas Pijat Bayi pada Peningkatan Berat Badan Neonatus 2023More at 2023

STIKESHT TPISTIKESHT TPI Terapi pijat bayi efektif dalam meningkatkan berat badan neonatus berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok eksperimenTerapi pijat bayi efektif dalam meningkatkan berat badan neonatus berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen

JURIS Mengkaji Bahaya Sinkretisme dalam Konteks Gereja 2019More at 2019

STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan proses observasi dan wawancara.Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan proses observasi dan wawancara.

ads-block-test