UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak pidana penelantaran anak adalah suatu perbuatan kejahatan yang melepaskan tanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan. Anak terlantar memiliki hak dan dilindungi oleh Negara. Putusan nomor 141/Pid.Sus/2015/PN. Skt merupakan salah satu putusan dimana terjadinya kasus penelantaran anak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana penelantaran anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif secara deskriptif, dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana penelantaran anak pada hakikatnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini juga pemerintah, masyarakat dan keluarga berkewajiban untuk mengawasi terjadinya penelantaran anak hal ini dapa dilihat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan secara khusus pada pemerintah yang sangat berperan penting serta bertanggungjawab dalam mengawasi dan melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak terlantar sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam pengawasan dan pencegahan.Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memelihara anak-anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.Penelitian ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan penelantaran anak melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab perlindungan.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, serta saran penelitian lanjutan yang telah ada, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks penelantaran anak di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan sosial ekonomi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model intervensi dini yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya penelantaran anak, dengan menekankan pada peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan anak secara holistik. Ketiga, penelitian dapat menginvestigasi peran teknologi dan media sosial dalam memfasilitasi atau memperburuk kasus penelantaran anak, serta merumuskan strategi untuk memanfaatkan teknologi secara positif dalam upaya perlindungan anak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan anak di Indonesia dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

  1. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  2. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  3. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
Read online
File size421.34 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Ibu Pada Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Telaah Q S Al Baqarah 233 Luqman 14 Al Ahqof 15 2025More at 2025

INSTITUTHIDAYATULLAHBATAMINSTITUTHIDAYATULLAHBATAM Masa dalam kandungan merupakan masa keemasan yang perlu kita asah, untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan anak terutama mengenai akhlak danMasa dalam kandungan merupakan masa keemasan yang perlu kita asah, untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan anak terutama mengenai akhlak dan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pelanggaran hak tersangka telah dilanggar oleh penyidik pada saat penyidikan pada putusan Nomor 475 K/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalahPelanggaran hak tersangka telah dilanggar oleh penyidik pada saat penyidikan pada putusan Nomor 475 K/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah

JURIS Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkanKeterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan

JURIS Analisis Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Tanpa Izin 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakanJpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakan

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakanOleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan

JURIS Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat dan Matinya Orang Studi Putusan Nomor 451 Pid B 2022 PN Jkt Utr 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Salah satu Tindak Pidana kekerasan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 451/Pid. B/2022/PN. Jkt. Utr. Pada putusanSalah satu Tindak Pidana kekerasan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 451/Pid. B/2022/PN. Jkt. Utr. Pada putusan

JURIS THE IMPLEMENTATION OF PQ4R PREVIEW QUESTION READ REFLECT RECITE REVIEW LEARNING MODEL ON TEACHING AND LEARNING READING FOR TENTH YEAR STUDENTS OF SMK N 4 KLATEN 2023More at 2023

UNWIDHAUNWIDHA Data dari penelitian kualitatif ini dikumpulkan dari observasi, interview, tes dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu metode pembelajaran PQ4R suksesData dari penelitian kualitatif ini dikumpulkan dari observasi, interview, tes dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu metode pembelajaran PQ4R sukses

JURIS Teknologi M Health Untuk Kesehatan Anak A Scoping Review 2021More at 2021

UNISAYOGYAUNISAYOGYA Penggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan olehPenggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh

Useful /

JURIS Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupaBBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam penyelesaian kasus persetubuhan secara hukum adat desa Siofabanua adalah dilakukan secara musyawarah bersama (Orahua) melalui para pihak yang dilakukanDalam penyelesaian kasus persetubuhan secara hukum adat desa Siofabanua adalah dilakukan secara musyawarah bersama (Orahua) melalui para pihak yang dilakukan

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

JURIS Moral And Gender Identity In The Story Of The Butterfly In The Mosque 2023More at 2023

UBBGUBBG Dalam dimensi praktis diskursus, cerita pendek mengandung elemen identitas moral dan gender yang sejalan dengan visi dan misi media online Republika yangDalam dimensi praktis diskursus, cerita pendek mengandung elemen identitas moral dan gender yang sejalan dengan visi dan misi media online Republika yang

ads-block-test