UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA
Jurnal HonaiJurnal HonaiArtikel ini mengkaji sisi hukum pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam dalam perspektif politik hukum di Indonesia. Artikel ini membahas konsep dakwah yang dilakukan Front Pembela Islam sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis Islam dan analisis terhadap pembubaran organisasi masyarakat FPI dalam perspektif politik hukum. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pembubaran organisasi masyarakat FPI sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi yaitu berupa jurnal, buku, surat kabar yang berkaitan dengan FPI dan politik hukum di Indonesia. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu Pembubaran FPI pada hakikatnya telah sesuai dengan undang undang tentang organisasi kemasyaraakatan karena sebagai organisasi masyarakat FPI banyak melanggar peraturan peraturan yang ada di undang-undang organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi pembubaran ormas FPI tidak sejalan dengan prinsip negara Indonesia yang melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat hal tersebut dikarenakan pemerintah membubarkan organisasi yang sudah tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan tidak terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum.
Pembubaran FPI pada hakikatnya telah sesuai dengan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan karena FPI banyak melanggar peraturan yang ada.Namun, pembubaran tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara Indonesia yang melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat, karena pemerintah membubarkan organisasi yang tidak lagi memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan tidak terdaftar sebagai badan hukum.Pembubaran ormas melalui pengadilan dapat meminimalisir keputusan sepihak pemerintah dalam membubarkan organisasi masyarakat.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak sosial dan politik pembubaran FPI terhadap masyarakat, khususnya terhadap anggota dan simpatisan FPI, serta bagaimana hal ini memengaruhi dinamika keagamaan dan politik di Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas dan keadilan prosedur pembubaran ormas yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017, termasuk evaluasi terhadap mekanisme due process of law dan perlindungan hak-hak sipil organisasi masyarakat. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik pembubaran ormas di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum dan politik serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik dalam pengelolaan organisasi masyarakat di Indonesia, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
| File size | 617.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Sementara itu, terdapat suatu konteks refraksi pada mekanisme pengangkatan hakim konstitusi baik secara yuridis maupun sosio‑yuridis. Secara yuridis,Sementara itu, terdapat suatu konteks refraksi pada mekanisme pengangkatan hakim konstitusi baik secara yuridis maupun sosio‑yuridis. Secara yuridis,
UNIVSMUNIVSM Di Indonesia, meskipun jaminan konstitusional terhadap hak politik telah diatur, praktiknya masih dihadapkan pada kebijakan dan regulasi yang membatasi,Di Indonesia, meskipun jaminan konstitusional terhadap hak politik telah diatur, praktiknya masih dihadapkan pada kebijakan dan regulasi yang membatasi,
UNIVSMUNIVSM Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas demokrasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi regulasi internal partai politik dariKondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas demokrasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi regulasi internal partai politik dari
DINASTIRESDINASTIRES Namun, penerapan model serentak ini telah menimbulkan berbagai masalah serius. Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yangNamun, penerapan model serentak ini telah menimbulkan berbagai masalah serius. Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang
UNTAGUNTAG Namun, upaya pencegahan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu diperlukan untuk meminimalisasiNamun, upaya pencegahan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu diperlukan untuk meminimalisasi
YAYASANBHZYAYASANBHZ Melalui penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi.Melalui penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi.
UNESUNES Hambatan eksternal dan internal dalam upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di MasyarakatHambatan eksternal dan internal dalam upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di Masyarakat
DINASTIRESDINASTIRES Indonesia merupakan negara konstitusional (Rechtsstaat) yang menjunjung nilai-nilai norma hukum berbasis perundang‑undangan. Negara ini memiliki normaIndonesia merupakan negara konstitusional (Rechtsstaat) yang menjunjung nilai-nilai norma hukum berbasis perundang‑undangan. Negara ini memiliki norma
Useful /
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa Siswa memberikan respons sangat positif terhadap pelaksanaan pendampingan dan berencana mengimplementasikanBerdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa Siswa memberikan respons sangat positif terhadap pelaksanaan pendampingan dan berencana mengimplementasikan
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Hasil menunjukkan bahwa sistem mampu memonitor parameter lingkungan dengan latensi rendah (< 2 menit) dan akurasi cukup baik untuk mendukung keputusanHasil menunjukkan bahwa sistem mampu memonitor parameter lingkungan dengan latensi rendah (< 2 menit) dan akurasi cukup baik untuk mendukung keputusan
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Tahap merancang (design) dilakukan diskusi mengenai macam-macam aset yang dapat digunakan dalam rangka menyukseskan pendirian gudep. Tahap menentukan (define)Tahap merancang (design) dilakukan diskusi mengenai macam-macam aset yang dapat digunakan dalam rangka menyukseskan pendirian gudep. Tahap menentukan (define)
IPBIPB Disini dari 3 kluster akan tentu saja besar pertentangan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan-utama dari Tiap diskuster berbasis keberlanjutan.Disini dari 3 kluster akan tentu saja besar pertentangan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan-utama dari Tiap diskuster berbasis keberlanjutan.