UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriAkta Jual Beli (AJB) merupakan instrumen otentik yang menjadi dasar pembuktian dalam peralihan hak atas tanah. Pembuatan AJB menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dalam banyak kasus dirangkap oleh Notaris. Namun, praktik menunjukkan masih adanya kekeliruan dalam pembuatan AJB karena kelalaian, ketidaktelitian, atau pelanggaran prosedur oleh Notaris/PPAT, sehingga menimbulkan sengketa serta potensi pembatalan akta. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan wewenang Notaris sebagai PPAT dalam hal terjadi kesalahan atau pembatalan AJB, serta menelaah akibat hukum yang timbul dari kekeliruan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT memikul tiga jenis tanggung jawab, yaitu: (1) tanggung jawab perdata, berupa kewajiban mengganti kerugian apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; (2) tanggung jawab pidana, apabila terdapat unsur pemalsuan atau tindak pidana lain sesuai KUHP; dan (3) tanggung jawab administratif, berupa sanksi dari teguran hingga pemberhentian berdasarkan UU Jabatan Notaris dan peraturan PPAT. Kekeliruan dalam AJB dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak. Temuan ini menegaskan pentingnya profesionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan Notaris/PPAT terhadap ketentuan hukum guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.
Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan Notaris/PPAT terhadap ketentuan hukum guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.Notaris/PPAT memikul tiga jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif.Kekeliruan dalam AJB dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap Notaris/PPAT dalam mencegah terjadinya kekeliruan dalam pembuatan AJB, dengan fokus pada peran lembaga pendidikan dan pelatihan serta instansi pemerintah terkait. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan sistem pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap kekeliruan AJB di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem kenotariatan serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran dan pemahaman Notaris/PPAT terhadap ketentuan hukum terkait tanggung jawab mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Notaris/PPAT dan meminimalisir potensi sengketa terkait AJB, sehingga tercipta kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.
| File size | 258.18 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Hasil analisis menunjukkan bahwa Womens March berkontribusi dalam mendorong penerimaan dan adaptasi norma global terkait kesetaraan gender ke dalam konteksHasil analisis menunjukkan bahwa Womens March berkontribusi dalam mendorong penerimaan dan adaptasi norma global terkait kesetaraan gender ke dalam konteks
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner,Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner,
OJS STEIALAMAROJS STEIALAMAR Prinsip kejujuran, keadilan, keberlanjutan, dan amanah menjadi landasan utama yang harus diinternalisasi dan diamalkan oleh seluruh pelaku industri pariwisataPrinsip kejujuran, keadilan, keberlanjutan, dan amanah menjadi landasan utama yang harus diinternalisasi dan diamalkan oleh seluruh pelaku industri pariwisata
UNIKAMAUNIKAMA Hasil ini memberikan bukti empiris tentang pembentukan niat dan perilaku, serta motivasi dan harapan dalam memilih karier di sektor publik. Hasil studiHasil ini memberikan bukti empiris tentang pembentukan niat dan perilaku, serta motivasi dan harapan dalam memilih karier di sektor publik. Hasil studi
IAINPTKIAINPTK Studi ini berargumen bahwa tanpa reformulasi model bisnis dan pengawasan regulasi yang lebih ketat, perumahan syariah berisiko mengorbankan prinsip maqāṣidStudi ini berargumen bahwa tanpa reformulasi model bisnis dan pengawasan regulasi yang lebih ketat, perumahan syariah berisiko mengorbankan prinsip maqāṣid
IAIN MADURAIAIN MADURA Dengan pendekatan kualitatif, studi ini secara khusus menggambarkan pandangan relevan masyarakat Wetu Telu yang relatif berbeda dari umat Islam ortodoksDengan pendekatan kualitatif, studi ini secara khusus menggambarkan pandangan relevan masyarakat Wetu Telu yang relatif berbeda dari umat Islam ortodoks
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Solusi yang disarankan adalah memperkuat pendidikan moral melalui akidah akhlak Islam, melibatkan keluarga dan lingkungan sosial, serta menerapkan regulasiSolusi yang disarankan adalah memperkuat pendidikan moral melalui akidah akhlak Islam, melibatkan keluarga dan lingkungan sosial, serta menerapkan regulasi
UnnasUnnas Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja pemerintah dalam menangani pernikahan anak di Kabupaten Grobogan, faktor determinasi pernikahan anak, sertaPenelitian ini bertujuan mengetahui kinerja pemerintah dalam menangani pernikahan anak di Kabupaten Grobogan, faktor determinasi pernikahan anak, serta
Useful /
UNIGOUNIGO Dengan menggunakan metode keunggulan komparatif, Analytical Hierarchy Process, dan analisis SWOT, temuan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerjaDengan menggunakan metode keunggulan komparatif, Analytical Hierarchy Process, dan analisis SWOT, temuan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja
UNIGOUNIGO Penelitian ini bertujuan menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan investasi pada sektor unggulan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. MetodePenelitian ini bertujuan menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan investasi pada sektor unggulan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Metode
UNIVSMUNIVSM Indonesia secara konstitusional merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia secara konstitusional merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
UNRIUNRI Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik dari Zeithaml denganPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik dari Zeithaml dengan