UNIVSMUNIVSM

Lex MandiriLex Mandiri

Akta Jual Beli (AJB) merupakan instrumen otentik yang menjadi dasar pembuktian dalam peralihan hak atas tanah. Pembuatan AJB menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dalam banyak kasus dirangkap oleh Notaris. Namun, praktik menunjukkan masih adanya kekeliruan dalam pembuatan AJB karena kelalaian, ketidaktelitian, atau pelanggaran prosedur oleh Notaris/PPAT, sehingga menimbulkan sengketa serta potensi pembatalan akta. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan wewenang Notaris sebagai PPAT dalam hal terjadi kesalahan atau pembatalan AJB, serta menelaah akibat hukum yang timbul dari kekeliruan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT memikul tiga jenis tanggung jawab, yaitu: (1) tanggung jawab perdata, berupa kewajiban mengganti kerugian apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; (2) tanggung jawab pidana, apabila terdapat unsur pemalsuan atau tindak pidana lain sesuai KUHP; dan (3) tanggung jawab administratif, berupa sanksi dari teguran hingga pemberhentian berdasarkan UU Jabatan Notaris dan peraturan PPAT. Kekeliruan dalam AJB dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak. Temuan ini menegaskan pentingnya profesionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan Notaris/PPAT terhadap ketentuan hukum guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan Notaris/PPAT terhadap ketentuan hukum guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.Notaris/PPAT memikul tiga jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif.Kekeliruan dalam AJB dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap Notaris/PPAT dalam mencegah terjadinya kekeliruan dalam pembuatan AJB, dengan fokus pada peran lembaga pendidikan dan pelatihan serta instansi pemerintah terkait. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan sistem pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap kekeliruan AJB di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem kenotariatan serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran dan pemahaman Notaris/PPAT terhadap ketentuan hukum terkait tanggung jawab mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Notaris/PPAT dan meminimalisir potensi sengketa terkait AJB, sehingga tercipta kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.

Read online
File size258.18 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan dan Tanggungjawab Hukum Terhadap Kedudukan dan Peran Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional Legal Protection and Liability Regarding the Status and Role of Teachers in the National Educat 2026More at 2026

UntikaUntika Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat demi terciptanyaUntuk itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat demi terciptanya

JURIS Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik mulai dari rumah, memilah sampah dari mulai dari kawasanPemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik mulai dari rumah, memilah sampah dari mulai dari kawasan

JURIS Pembuatan Abstrak Produk Hukum Pada Peraturan Walikota Tahun 2015 di Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2024 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana prasana teknologi informasi, dan penguatan koordinasi kelembagaanOleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana prasana teknologi informasi, dan penguatan koordinasi kelembagaan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dibawah Umur dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Ayahnya yang telah Meninggal Dunia Study Kasus Putusan PN Makasar No 273 Pdt P 2025 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Anak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaikAnak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaik

JURIS Upaya Pemberantasan Narkoba Serta Penegakan Hukum dan Regulasi 2025More at 2025

UTBUTB Pemerintah melalui berbagai institusi berwenang terus mengupayakan pemberantasan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan hukum, regulatif, dan preventif.Pemerintah melalui berbagai institusi berwenang terus mengupayakan pemberantasan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan hukum, regulatif, dan preventif.

JURIS Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C Kelman ASN s Legal Obedience Regarding Its Neutrality in General 2025More at 2025

UntikaUntika Artikel ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkanArtikel ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Konteks Demokrasi Direct and Indirect Election of Regional Heads in the Context of Democracy 2025More at 2025

UntikaUntika Namun pemilihan tidak langsung dapat memunculkan biaya penyalahgunaan wewenang, tidak transparan, dan menjadi alat monopoli bagi partai politik. KembaliNamun pemilihan tidak langsung dapat memunculkan biaya penyalahgunaan wewenang, tidak transparan, dan menjadi alat monopoli bagi partai politik. Kembali

JURIS Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Pemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dirasa masih kurang, sehingga terkadangPemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dirasa masih kurang, sehingga terkadang

Useful /

JURIS Aspek Hukum Era Soecity 5 0 Terhadap Sistem Pendidikan Nasional Studi Bergabungnya Indonesia Dalam BRICS 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Era Society 5. 0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yangEra Society 5. 0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang

JURIS Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini menganalisis eksepsi gugatan kurang pihak berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 angka 1 huruf b tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam PerkaraPenelitian ini menganalisis eksepsi gugatan kurang pihak berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 angka 1 huruf b tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara

JURIS Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Functions and Authorities of the General Election Supervisory Body in Enforc 2025More at 2025

UntikaUntika Untuk mengatasi masalah tersebut, opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mempertahankan fungsi ganda Bawaslu, mengurangi fungsi hanya pada pengawasan,Untuk mengatasi masalah tersebut, opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mempertahankan fungsi ganda Bawaslu, mengurangi fungsi hanya pada pengawasan,

JURIS Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dan Murid Dalam Proses Pendidikan Concept of Legal Protection for Teachers and Students in the Education Process 2025More at 2025

UntikaUntika Peristiwa kekerasan di lingkungan pendidikan menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menganalisis konsep perlindunganPeristiwa kekerasan di lingkungan pendidikan menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menganalisis konsep perlindungan

ads-block-test