MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenulisan ini dilatarbelakangi oleh penerapan restoratif justice yang merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas menjadi solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara lebih humanis, di mana korban dan pelaku dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas mampu memberikan kepuasan bagi korban dan pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih luas serta kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan nilai-nilai keadilan yang rusak akibat tindakan pelaku, dengan fokus pada pemulihan korban tanpa selalu melibatkan lembaga peradilan.Penyelesaian melalui mediasi oleh kepolisian sebagai mediator dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih proporsional dan menekankan aspek rehabilitasi.Putusan hakim yang tidak mengadopsi pendekatan restoratif dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan prinsip pencegahan, rehabilitasi, dan pendidikan dalam sistem peradilan.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan karakteristik wilayah, seperti daerah perkotaan dan pedesaan, untuk mengetahui apakah faktor sosial dan budaya memengaruhi keberhasilan mediasi. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana standarisasi peran kepolisian sebagai mediator dapat dibentuk agar proses restoratif berjalan adil, transparan, dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, perlu dikembangkan model pendidikan hukum dan sosialisasi masyarakat tentang restoratif justice, termasuk dalam sekolah dan pelatihan mengemudi, agar masyarakat memahami hak dan mekanisme penyelesaian alternatif ini sebelum terjadi kecelakaan. Penelitian lanjutan juga harus mengevaluasi sejauh mana restoratif justice dapat mencegah rekidivitas di kalangan pelaku kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian. Selain itu, perlu dikaji apakah bentuk kompensasi yang diberikan selama proses restoratif cukup adil bagi keluarga korban secara ekonomi dan psikologis. Studi lebih dalam tentang perbandingan sistem restoratif antar daerah juga penting untuk merumuskan kebijakan nasional yang adaptif. Disamping itu, diperlukan evaluasi terhadap implikasi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan terkait asas legalitas dan kepastian hukum. Penelitian juga dapat menggali perspektif korban dan pelaku secara mendalam untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka dalam proses restoratif. Dengan demikian, sistem ini bisa dirancang lebih manusiawi dan responsif. Akhirnya, penting untuk menyelidiki bagaimana teknologi, seperti platform digital, bisa digunakan untuk mendukung proses mediasi restoratif secara aman dan efisien.
| File size | 289.16 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang berisi ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksiSalah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang berisi ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi
DOKICTIDOKICTI Perilaku buruk ayah dapat menimbulkan kemudaratan bagi anak, sehingga diperlukan evaluasi kritis dan pembatasan hak bertemu melalui konsep hadhanah denganPerilaku buruk ayah dapat menimbulkan kemudaratan bagi anak, sehingga diperlukan evaluasi kritis dan pembatasan hak bertemu melalui konsep hadhanah dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt. G/2023/PN Jkt. Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli warisMelalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt. G/2023/PN Jkt. Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagaimana berikut ini. 1) Bentuk konflik yang terjadi di Kabupaten BimaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasa di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagaimana berikut ini. 1) Bentuk konflik yang terjadi di Kabupaten Bima
UIN SGDUIN SGD Namun, prospek ini menimbulkan masalah privasi dan keamanan data. Untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak danNamun, prospek ini menimbulkan masalah privasi dan keamanan data. Untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak dan
PUBMEDIAPUBMEDIA Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturanBks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan No. Bna mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk hal-hal yang memberatkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan No. Bna mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk hal-hal yang memberatkan
JAYABAYAJAYABAYA Hukum tidak membumi terhadap masyarakat kecil, penggunaan secara hukum atas tindak pidana di Indonesia seperti halnya kekuatan jaring laba-laba di manaHukum tidak membumi terhadap masyarakat kecil, penggunaan secara hukum atas tindak pidana di Indonesia seperti halnya kekuatan jaring laba-laba di mana
Useful /
DOKICTIDOKICTI Praktik pengasuhan ini secara implisit mencerminkan upaya melindungi tujuan inti hukum Islam. perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, danPraktik pengasuhan ini secara implisit mencerminkan upaya melindungi tujuan inti hukum Islam. perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan
UPPUPP 01, POME 3. 11, serat 3. 00, dan cangkang 3. 02. Peroses pirolisis limbah pabrik pengolahan kelapa sawit TKKS dengan waktu 120 menit menghasilkan asap01, POME 3. 11, serat 3. 00, dan cangkang 3. 02. Peroses pirolisis limbah pabrik pengolahan kelapa sawit TKKS dengan waktu 120 menit menghasilkan asap
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN 5, maka diperbolehakan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Tetapi yang menyebut kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Shabiin, apalagi Budha,5, maka diperbolehakan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Tetapi yang menyebut kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Shabiin, apalagi Budha,
BULETINGEOLOGIBULETINGEOLOGI Salah satu teknik pemetaan yang dapat digunakan untuk meminimalkan waktu dan tenaga di lapangan, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi penginderaanSalah satu teknik pemetaan yang dapat digunakan untuk meminimalkan waktu dan tenaga di lapangan, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi penginderaan