UMDUMD
Jurnal Ilmiah CakrawartiJurnal Ilmiah CakrawartiPenelitian ini dilatarbelakangi oleh karena sudah lamanya Peraturan Daerah (Perda) ini dan kala itu antara Kabupaten Badung dan Kota Denpasar masih satu, namun Perda ini masih dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui berapa besar masih layaknya Perda ini diterapkan di Pemerintah Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya Perda baru dalam rangka pengawasan atas penegakan peraturan daerah Kabupaten Badung sebagai pengganti Perda No. 3 Tahun 1992 tentang jalur hijau, karena pesatnya pemanfaatan jalur hijau sebagai daerah pemukiman.
Dari uraian pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.Kewenangan membuat peraturan perundang-undangan adalah kekuasaan yang melekat secara atributif kepada badan legislatif sebagai perwakilan seluruh rakyat yang berada di dalam lapangan hukum publik.Salah satu kewenangan organ Negara adalah kewenangan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah.Hal ini di dukung dengan dibentuknya tim pengawas izin bangunan, tim pelaksana bangunan dan tim pelaksana pembongkaran bangun-bangunan.Selanjutnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 1992 maka akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu, apabila tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis atau lisan kepada si pelanggar serta tindakan pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan.Agar masyarakat dapat mengetahui Perda Nomor 3 Tahun 1992 perlu lebih ditingkatkan baik dengan penyuluhan-penyuluhan, penyebaran brosur, rehabilitasi papan-papan pengumuman tentang Jalur Hijau yang telah rusak, sehingga niat untuk berspekulasi dengan larangan pendirian bangunan itu dapat dicegah.
Untuk mencegah timbulnya pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jalur Hijau, disarankan agar pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara intensif. Agar masyarakat dapat mengetahui Perda Nomor 3 Tahun 1992, perlu ditingkatkan dengan penyuluhan-penyuluhan, penyebaran brosur, dan rehabilitasi papan-papan pengumuman tentang Jalur Hijau yang telah rusak. Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka otonomi daerah, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme atau proses yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
| File size | 147.8 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Partisispasi masyarakat dalam penyusunan APBD harus diberikan ruang yang cukup agar keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah semakinPartisispasi masyarakat dalam penyusunan APBD harus diberikan ruang yang cukup agar keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah semakin
KPUKPU Kedua, aturan legal-konstitusional memberikan hak berkampanye secara terbatas kepada presiden, yakni dalam hal dirinya mencalonkan kembali pada periodeKedua, aturan legal-konstitusional memberikan hak berkampanye secara terbatas kepada presiden, yakni dalam hal dirinya mencalonkan kembali pada periode
KOMPETIFKOMPETIF Kepemimpinan otentik terbukti memberikan pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kerja inovatif melalui keseimbangan kehidupan kerja dengan nilai koefisienKepemimpinan otentik terbukti memberikan pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kerja inovatif melalui keseimbangan kehidupan kerja dengan nilai koefisien
PROVISIPROVISI Untuk melakukan penerapan sistem informasi digital pada Pamsimas, perlu dilakukan pendekatan khusus, yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah di desa.Untuk melakukan penerapan sistem informasi digital pada Pamsimas, perlu dilakukan pendekatan khusus, yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah di desa.
UNJUNJ 942 Ha yang berarti memiliki potensi lebih rendah dibandingkan dengan S1 (Sangat Sesuai) atau S2 (Cukup Sesuai). Hasil yang diperoleh dari overlay antara942 Ha yang berarti memiliki potensi lebih rendah dibandingkan dengan S1 (Sangat Sesuai) atau S2 (Cukup Sesuai). Hasil yang diperoleh dari overlay antara
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk meningkatkan kualitas tata kelola daerah, kebijakan batas usia perlu disempurnakan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis bukti, sehinggaUntuk meningkatkan kualitas tata kelola daerah, kebijakan batas usia perlu disempurnakan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis bukti, sehingga
UnnasUnnas Tahun 2020 Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp18,6 triliun dengan jumlah tersangkaTahun 2020 Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp18,6 triliun dengan jumlah tersangka
UNIPASUNIPAS Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Gitgit sudah baik dilihat dari segi proses perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, proses evaluasiKinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Gitgit sudah baik dilihat dari segi proses perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, proses evaluasi
Useful /
BSIBSI Pendekatan iteratif melalui siklus Sprint yang singkat memungkinkan pengembangan sistem—seperti modul manajemen stok, transaksi penjualan, dan pembelian—secaraPendekatan iteratif melalui siklus Sprint yang singkat memungkinkan pengembangan sistem—seperti modul manajemen stok, transaksi penjualan, dan pembelian—secara
BSIBSI Salah satu bentuk layanan tersebut adalah aplikasi Alpukat Betawi, yang memberikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta untuk mengajukan layanan administrasiSalah satu bentuk layanan tersebut adalah aplikasi Alpukat Betawi, yang memberikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta untuk mengajukan layanan administrasi
BSIBSI Penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa-siswi SMA KORPRI Bekasi merasa puas dengan website sekolah mereka. Kepuasan ini didasarkan pada analisis menggunakanPenelitian ini menyimpulkan bahwa siswa-siswi SMA KORPRI Bekasi merasa puas dengan website sekolah mereka. Kepuasan ini didasarkan pada analisis menggunakan
PROVISIPROVISI Penelitian ini mengkaji strategi digital serta implementasinya dalam pengembangan konten pembelajaran Bahasa Indonesia pada media sosial. Di era digital,Penelitian ini mengkaji strategi digital serta implementasinya dalam pengembangan konten pembelajaran Bahasa Indonesia pada media sosial. Di era digital,