Publisher

UMDUMD

Journal Jurnal Ilmiah CakrawartiJurnal Ilmiah Cakrawarti Abstract

Dasar hukum pengelolaan pariwisata menjadi pijakan bagi pelaksanaan pengelolaan daerah wisata, tata ruang dan transportasi yang dapat menunjang suatu daerah wisata. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan, dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Saat ini pelayanan transportasi publik belum dapat memberikan jaminan pelayanan yang baik. Persentase pengguna transportasi publik sangatlah sedikit, bahkan kurang dari angka 3%. Sebagian terbesar para pengguna jalan menggunakan transportasi pribadi, terutama sepeda motor yang kepemilikannya melampaui 70%. Pengenalan dan pengembangan transportasi publik massal melalui Bus Rapid Transit (BRT) yang diberi label Trans Sarbagita adalah salah satu bentuk upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas melalui penyediaan pelayanan transportasi publik yang lebih baik. Dampaknya adalah akan makin banyak/luas wilayah yang dapat dilayani oleh transportasi publik. Saat ini wilayah-wilayah yang tidak terlayani akan tetap menghasilkan pengguna transportasi pribadi dan akan selalu menjadi sumber kemacetan.

Conclusion

Kemacetan di Kuta merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.Pengembangan transportasi publik yang berkualitas, terjangkau, dan nyaman menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.Pemerintah perlu berinvestasi dalam transportasi publik dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya transportasi publik sebagai solusi mengatasi kemacetan.

Future Research

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi Trans Sarbagita dalam mengurangi kemacetan di Kuta, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti rute, frekuensi, dan integrasi dengan moda transportasi lain. Selain itu, studi mendalam mengenai perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi terhadap transportasi pribadi dibandingkan transportasi publik. Terakhir, penelitian mengenai potensi penerapan teknologi cerdas dalam pengelolaan transportasi publik, seperti sistem informasi lalu lintas real-time dan aplikasi pemesanan transportasi terintegrasi, dapat dieksplorasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan transportasi publik di Kuta. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan terukur bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.

Metadata

File size	86.85 KB
Pages	8
DMCA	Report