UNMUHUNMUH
POLITICOPOLITICOTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penataan Organisasi Perangkat Desa. Fokus penelitian yaitu menganalisis kebijakan penataan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, teknik penentuan sampel menggunakan (snowball sampling). Penentuan informan kunci yang dipilih awal penelitian yakni Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bagian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Data yang digunakan data skunder dan data primer. Peneliti mengacu pada teori Henry Minztberg (1993) tentang lima struktur dalam mendesain organisasi yang efektif. Berdasarkan temuan dinyatakan bahwa penataan organisasi perangkat daerah di tinjau dari teori mintzberg tergolong kurang maksimal. Pertama dalam penyusunan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Jember tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman teknis pembuatan peraturan bupati. Kedua, peraturan tersebut secara substantif belum memenuhi prinsip Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien berdasarkan Teori Henry Mintzberg. Ini menjadi permasalahan seperti kurangnya kemampuan membaca subtansi atau menerjemahkan aturan yang telah ada sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan aturan. Beberapa hal perlu diperbaiki seperti sumberdaya manusia yang cukup dan professional, regulasi, hubungan kerja yang baik, dan mengurangi faktor politik dalam setiap pengambilan kebijakan.
Penelitian ini memeriksa penataan organisasi perangkat daerah melalui teori organisasi Henry Mintzberg, dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.Temuan menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Jember belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada.Masalah utama adalah tidak adanya peraturan daerah yang memberikan panduan teknis untuk penyusunan peraturan bupati.Selain itu, peraturan tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien sebagaimana dikemukakan oleh teori Mintzberg.Hal ini menyebabkan masalah seperti kurangnya kemampuan untuk memahami dan menerapkan aturan yang ada.Perbaikan diperlukan dalam hal sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, kejelasan regulasi, hubungan kerja yang efektif, dan mengurangi pengaruh politik dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penataan organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi-strategi pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam memahami dan menerapkan aturan yang ada. Selain itu, penelitian juga dapat mengusulkan strategi-strategi untuk meningkatkan hubungan kerja yang efektif antara berbagai divisi dan mengurangi pengaruh politik dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kejelasan regulasi dan memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diterapkan dengan efektif. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penataan organisasi perangkat daerah dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
| File size | 429.48 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelatihan, pengembangan karir, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan di PT Jasa Raharja Bali. DataPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelatihan, pengembangan karir, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan di PT Jasa Raharja Bali. Data
MANDALANURSAMANDALANURSA Sukses program Adiwiyata di SMA Batik 1 Surakarta tidak ditentukan oleh luas lahan, tetapi oleh komitmen serta keterlibatan semua warga sekolah dalam menjagaSukses program Adiwiyata di SMA Batik 1 Surakarta tidak ditentukan oleh luas lahan, tetapi oleh komitmen serta keterlibatan semua warga sekolah dalam menjaga
UNTAGUNTAG Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis proses penerbitan SIP di Kabupaten Lumajang melalui metode literatur review dari beberapa referensiPenelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis proses penerbitan SIP di Kabupaten Lumajang melalui metode literatur review dari beberapa referensi
UNTADUNTAD Kurangnya koordinasi, komitmen yang rendah, keterbatasan sumber daya, serta SOP yang tidak jelas dan fragmentasi birokrasi menghambat efektivitas kebijakan.Kurangnya koordinasi, komitmen yang rendah, keterbatasan sumber daya, serta SOP yang tidak jelas dan fragmentasi birokrasi menghambat efektivitas kebijakan.
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melaluiPenelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang
DINASTIREVDINASTIREV Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN. Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalamSebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN. Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam
Useful /
MANDALANURSAMANDALANURSA Pengembangan produk ini terdiri dari 5 tahap, yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi, yang dimodifikasi agar sesuai dengan penelitianPengembangan produk ini terdiri dari 5 tahap, yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi, yang dimodifikasi agar sesuai dengan penelitian
MANDALANURSAMANDALANURSA Pelaksanaan dalam tradisi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Analisis Teks, 2) Analisis Koteks, dan 3) Analisis Konteks. Nilai-nilai dalam tradisiPelaksanaan dalam tradisi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Analisis Teks, 2) Analisis Koteks, dan 3) Analisis Konteks. Nilai-nilai dalam tradisi
MANDALANURSAMANDALANURSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% mahasiswa setuju bahwa mereka menyenangi pembelajaran menggunakan media Padlet, dan 63% mahasiswa setuju bahwa merekaHasil penelitian menunjukkan bahwa 62% mahasiswa setuju bahwa mereka menyenangi pembelajaran menggunakan media Padlet, dan 63% mahasiswa setuju bahwa mereka
MANDALANURSAMANDALANURSA Studi ini menyelidiki faktor-faktor motivasi yang memengaruhi siswa yang terdaftar dalam kursus Bahasa Inggris Lanjutan untuk Ahli Anestesi KeperawatanStudi ini menyelidiki faktor-faktor motivasi yang memengaruhi siswa yang terdaftar dalam kursus Bahasa Inggris Lanjutan untuk Ahli Anestesi Keperawatan