4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanPenelitian ini memeriksa Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII dalam kasus hilangnya nyawa orang lain yang tidak dapat dihukum karena didasarkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas atau noodweer exces. Noodweer exces adalah pembelaan ketika seseorang mengalami serangan atau ancaman serangan, melampaui batas pembelaan harus disebabkan oleh pengaruh guncangan jiwa yang hebat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan keberlakuan noodweer exces dalam perkara pidana putusan nomor 34/Pid.B/2020/PN MII dan untuk menentukan tanggung jawab pidana pelaku dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII dalam hal pembelaan terpaksa melampaui batas.
Berlakunya pembelaan terpaksa (noodweer exces) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Hal tersebut dikarenakan unsur dari Pasal 49 KUHP ini tidak terpenuhi yaitu pembelaan harus ada situasi terpaksa dan pelampauan batas dari keharusan pembelaan harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.Menurut theory of necessary defense perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai noodweer exces jika kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan.Apabila melihat kronologi kasus dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.Perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP yaitu kealpaan.Terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian dan menduga akibat yang terjadi setelah terdakwa menembakkan tembakan peringatan ke udara.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan teori pembelaan yang diperlukan (theory of necessary defense) dalam kasus-kasus pembelaan terpaksa melampaui batas. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai unsur-unsur pembelaan terpaksa melampaui batas dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketiga, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran ahli psikolog dalam menentukan apakah keguncangan jiwa yang dialami pelaku merupakan akibat langsung dari serangan yang datang atau tidak.
| File size | 918.46 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Keluarga, sebagai unit terkecil dan primer dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepatuhan hukum individu. Rendahnya kesadaranKeluarga, sebagai unit terkecil dan primer dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepatuhan hukum individu. Rendahnya kesadaran
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukanBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Ketiadaan definisi operasional untuk alasan yang sah menolak sumpah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan putusan pengadilan. PenelitianKetiadaan definisi operasional untuk alasan yang sah menolak sumpah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan putusan pengadilan. Penelitian
UCYUCY Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Mediasi penal menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapatMediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Mediasi penal menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapat
UCYUCY Lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingan aturan umum), maka digunakan asas lex spesialis systematis sebagai derivate atau turunanLex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingan aturan umum), maka digunakan asas lex spesialis systematis sebagai derivate atau turunan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan oleh anak menawarkan peluang dan tantangan dalam kerangka hukum Indonesia. Kasus Pengadilan NegeriPenerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan oleh anak menawarkan peluang dan tantangan dalam kerangka hukum Indonesia. Kasus Pengadilan Negeri
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan
JAYABAYAJAYABAYA Reformasi hukum di Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya, serta kebutuhan masyarakat dan korban. Konsep restorative justice dapatReformasi hukum di Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya, serta kebutuhan masyarakat dan korban. Konsep restorative justice dapat
Useful /
Tel-UTel-U Berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan, penulis menciptakan karakter yang hidup dengan bahasa tubuh unik menurut watak dan karakterisasi setiap tokoh.Berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan, penulis menciptakan karakter yang hidup dengan bahasa tubuh unik menurut watak dan karakterisasi setiap tokoh.
Tel-UTel-U Perancangan kursi roda dengan sistem triple wheel yang mampu melewati akses anak tangga menjadi salah satu solusi. Menggunakan metode pendekatan kualitatifPerancangan kursi roda dengan sistem triple wheel yang mampu melewati akses anak tangga menjadi salah satu solusi. Menggunakan metode pendekatan kualitatif
USUUSU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan film bersubtitel Bahasa Inggris dalam film Frozen II dapat memperkaya dan meningkatkan kosakataPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan film bersubtitel Bahasa Inggris dalam film Frozen II dapat memperkaya dan meningkatkan kosakata
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil penelitian menunjukan bahwa memicu pelanggaran sebab penguasaan tersebut tersangkut paut dengan penguasaan wilayah pesisir masyarakat adat, dan kemudianHasil penelitian menunjukan bahwa memicu pelanggaran sebab penguasaan tersebut tersangkut paut dengan penguasaan wilayah pesisir masyarakat adat, dan kemudian