4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanPenelitian ini memeriksa Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII dalam kasus hilangnya nyawa orang lain yang tidak dapat dihukum karena didasarkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas atau noodweer exces. Noodweer exces adalah pembelaan ketika seseorang mengalami serangan atau ancaman serangan, melampaui batas pembelaan harus disebabkan oleh pengaruh guncangan jiwa yang hebat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan keberlakuan noodweer exces dalam perkara pidana putusan nomor 34/Pid.B/2020/PN MII dan untuk menentukan tanggung jawab pidana pelaku dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII dalam hal pembelaan terpaksa melampaui batas.
Berlakunya pembelaan terpaksa (noodweer exces) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Hal tersebut dikarenakan unsur dari Pasal 49 KUHP ini tidak terpenuhi yaitu pembelaan harus ada situasi terpaksa dan pelampauan batas dari keharusan pembelaan harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.Menurut theory of necessary defense perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai noodweer exces jika kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan.Apabila melihat kronologi kasus dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.Perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP yaitu kealpaan.Terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian dan menduga akibat yang terjadi setelah terdakwa menembakkan tembakan peringatan ke udara.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan teori pembelaan yang diperlukan (theory of necessary defense) dalam kasus-kasus pembelaan terpaksa melampaui batas. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai unsur-unsur pembelaan terpaksa melampaui batas dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketiga, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran ahli psikolog dalam menentukan apakah keguncangan jiwa yang dialami pelaku merupakan akibat langsung dari serangan yang datang atau tidak.
| File size | 918.46 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan MahkamahPenelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah
YAYASANBHZYAYASANBHZ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks karena melibatkan dimensi emosional, relasional, dan normatif. PendekatanKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks karena melibatkan dimensi emosional, relasional, dan normatif. Pendekatan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian
PUBMEDIAPUBMEDIA Reformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. DalamReformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sus-Anak/2025/PN Sng. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasusSus-Anak/2025/PN Sng. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan, termasuk penerapan sanksiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan, termasuk penerapan sanksi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menolak Amicus Curiae yang dinilai tidak relevan atau diajukan dengan motif yang tidak tepat. Di sisi lain,Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menolak Amicus Curiae yang dinilai tidak relevan atau diajukan dengan motif yang tidak tepat. Di sisi lain,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Tinjauan pustaka mengumpulkan informasi dari analisis dokumen, yang dianalisis secara kualitatif.Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Tinjauan pustaka mengumpulkan informasi dari analisis dokumen, yang dianalisis secara kualitatif.
Useful /
Tel-UTel-U Isu ini divisualisasikan ke dalam dua karya lukis pop surealisme. Penelitian ini menghasilkan karya seni lukis pop surealisme sebagai bentuk kritik terhadapIsu ini divisualisasikan ke dalam dua karya lukis pop surealisme. Penelitian ini menghasilkan karya seni lukis pop surealisme sebagai bentuk kritik terhadap
Tel-UTel-U Secara teknis, animasi ini menggabungkan teknik 2D dan 3D, menunjukkan bahwa animasi tidak harus bergantung pada satu teknik saja.metode sederhana sepertiSecara teknis, animasi ini menggabungkan teknik 2D dan 3D, menunjukkan bahwa animasi tidak harus bergantung pada satu teknik saja.metode sederhana seperti
Tel-UTel-U Perancangan kursi roda dengan sistem triple wheel yang mampu melewati akses anak tangga menjadi salah satu solusi. Menggunakan metode pendekatan kualitatifPerancangan kursi roda dengan sistem triple wheel yang mampu melewati akses anak tangga menjadi salah satu solusi. Menggunakan metode pendekatan kualitatif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Disintegrasi sosial menjadi faktor utama yang mendorong tindakan kriminal di masyarakat, terutama dalam konteks ketimpangan sosial ekonomi. Upaya penanggulanganDisintegrasi sosial menjadi faktor utama yang mendorong tindakan kriminal di masyarakat, terutama dalam konteks ketimpangan sosial ekonomi. Upaya penanggulangan