UNESAUNESA

PublikaPublika

Collaborative governance merupakan kolaborasi yang melibatkan lebih dari satu stakeholder dalam menjalankan suatu program atau kebijakan dengan adanya komitmen saling membantu dan bekerjasama. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus). Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian terpusat pada proses collaborative governance yang dikemukakan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012. Collaborative governance ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. The assessment concluded that the increase in demand for ambulance services to pick up and drop off patients amidst the limited number of ambulances owned requires collaboration with many parties; Initiation, went well with the response given by independent ambulance providers in responding to the initiative initiated by the Surabaya City Government; Deliberation went smoothly by discussing the basic rules of collaboration carried out by the Surabaya City Government; Implementation (application) stakeholders are mutually committed to the results of the agreement and the implementation of a cooperation agreement by the stakeholders.

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program Satu Kelurahan Satu Ambulans yang melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan penyedia ambulans swadaya untuk layanan antar jemput pasien gratis ini muncul karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya.Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya adalah meningkatnya angka pasien darurat dan keterbatasan ambulans yang diperlukan dalam program Satu Kelurahan Satu Ambulans.Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, yang membantu menyelesaikan permasalahan seperti yang dijelaskan dalam empat aspek menurut More dan Stephens (2012).Negosiasi dan pembagian tugas di antara para pihak terlibat merupakan langkah penting untuk memastikan keselarasan antara mereka dalam kerjasama ini.

Untuk mendukung kemajuan pembangunan nasional, reformasi birokrasi diperlukan untuk mengubah paradigma tata kelola pemerintahan yang tadinya bergerak terpisah menjadi bekerjasama untuk memudahkan dalam mencapai tujuan. Collaborative governance dapat menjadi salah satu pilihannya. Pemerintah Kota Surabaya dapat menerapkan collaborative governance dalam penyediaan ambulans layanan antar jemput pasien gratis melalui program Satu Kelurahan Satu Ambulans. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Surabaya dan mempercepat waktu tanggap (Response Time) dalam menjaga keselamatan nyawa manusia di tingkat kelurahan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholders dapat menciptakan efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan antar jemput pasien. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat akan memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang membutuhkan.

  1. PENANGANAN PANDEMI COVID-19: KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN BERSAMA KNPI GIANYAR DI KABUPATEN GIANYAR,... doi.org/10.20961/sp.v15i2.43097PENANGANAN PANDEMI COVID 19 KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN BERSAMA KNPI GIANYAR DI KABUPATEN GIANYAR doi 10 20961 sp v15i2 43097
Read online
File size559.95 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test