SEANINSTITUTESEANINSTITUTE

INFOKUMINFOKUM

This study aims to analyze the implementation of the HIV/AIDS prevention policy at the Kedungwaringin Community Health Center (Puskesmas), Bekasi Regency, based on the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which includes six variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementing characteristics, socio-economic-political conditions, and implementers disposition. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews with program managers, health workers, and PLWHA (People Living with HIV/AIDS). The implementation of the policy has a clear legal basis and standard operating procedures (SOPs), but they are not yet fully understood by all implementers, particularly cadres who have not received further training. Limited human resources, operational funds, and training are the main obstacles to program effectiveness. Vertical communication with the Health Office functions well through the SIHA 2.1 application, but horizontal communication with village authorities, NGOs, and the community remains suboptimal. In addition, social stigma against PLWHA and economic barriers among the community hinder sustainable access to health services. Program implementers motivation tends to decline due to high workloads, lack of incentives, and insufficient supervision. In conclusion, the implementation of the HIV/AIDS prevention policy at the Kedungwaringin Community Health Center has been carried out but is not yet optimal. Strengthening human resource capacity, regional budget support, cross-sectoral coordination, and educational and inclusive approaches are needed to reduce stigma and expand service coverage. Support from all stakeholders is essential for the policy to be implemented effectively and sustainably.

The implementation of the HIV/AIDS prevention policy at the Kedungwaringin Community Health Center has been initiated but remains suboptimal due to challenges in resource allocation, communication, and implementer capacity.Despite a clear policy framework and established SOPs, inconsistencies in implementation arise from limited understanding among frontline workers and insufficient training.Addressing these issues through strengthened resource provision, improved inter-sectoral collaboration, and enhanced training programs is crucial for achieving optimal policy outcomes and effectively combating the HIV/AIDS epidemic in the region.

Further research should investigate the specific barriers to horizontal communication between the Community Health Center and local stakeholders, such as village authorities and NGOs, to identify strategies for improving collaboration and community engagement. Additionally, a comparative study examining the implementation of HIV/AIDS prevention policies in different Community Health Centers within Bekasi Regency could reveal best practices and contextual factors influencing program effectiveness. Finally, research is needed to explore the impact of social stigma on healthcare-seeking behavior among key populations at risk of HIV infection, and to develop targeted interventions to address these stigmas and promote inclusive access to prevention and treatment services. These studies should employ mixed-methods approaches, combining quantitative data on program outcomes with qualitative insights from interviews and focus group discussions to provide a comprehensive understanding of the challenges and opportunities for improving HIV/AIDS prevention efforts.

  1. The Policy Implementation Process - Donald S. Van Meter, Carl E. Van Horn, 1975. policy process donald... doi.org/10.1177/009539977500600404The Policy Implementation Process Donald S Van Meter Carl E Van Horn 1975 policy process donald doi 10 1177 009539977500600404
Read online
File size215.47 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Akrual Based Accounting in Public Health Center BLUD Enhancing Financial Transparency and Accountability 2026More at 2026

STIESIASTIESIA Regulatory frameworks should be revisited to align with the public health centers capacity and needs, ensuring that financial management reforms contributeRegulatory frameworks should be revisited to align with the public health centers capacity and needs, ensuring that financial management reforms contribute

JURIS Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan kepada tenaga non-medis, berpotensi menimbulkan risiko hukumPelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan kepada tenaga non-medis, berpotensi menimbulkan risiko hukum

JURIS Analisis Subtipe HIV 1 dan Faktor Penyebarannya pada Penderita HIV di RS Yowari Kabupaten Jayapura Papua 2025More at 2025

UncenUncen Berdasarkan kajian genetik, HIV dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Setiap subtipe HIV-1 menunjukkan pola distribusi yang bervariasiBerdasarkan kajian genetik, HIV dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Setiap subtipe HIV-1 menunjukkan pola distribusi yang bervariasi

JURIS Health Workers in Samarinda City An Examination of Their Distribution Based on Strategic Issues 2022More at 2022

UTUUTU According to WHO guidelines, the number of health workers needed in Samarinda has not yet been determined. This ratio compares the number of health workersAccording to WHO guidelines, the number of health workers needed in Samarinda has not yet been determined. This ratio compares the number of health workers

JURIS Tanggung Gugat Terhadap Perusahaan Pemasang Iklan Yang Merugikan Konsumen 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Perbuatan melawan hukum oleh perusahaan pemasang iklan yang merugikan konsumen dapat dikenakan ganti rugi, asalkan kesalahan dan hubungan kausalitasnyaPerbuatan melawan hukum oleh perusahaan pemasang iklan yang merugikan konsumen dapat dikenakan ganti rugi, asalkan kesalahan dan hubungan kausalitasnya

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Rumah sakit bertanggung jawab atas wanprestasi dokter melalui mekanisme komite medis dan ganti rugi, sementara prosedur persetujuan harus disederhanakanRumah sakit bertanggung jawab atas wanprestasi dokter melalui mekanisme komite medis dan ganti rugi, sementara prosedur persetujuan harus disederhanakan

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/buruhPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/buruh

JURIS The Concept of Am nah in Informed Consent 2016More at 2016

UINUIN Putusan kasasi ini memberikan kesempatan kepada para ahli hukum untuk menguji dan mengevaluasi konsep persetujuan tindakan medik secara filosofis dan yuridis.Putusan kasasi ini memberikan kesempatan kepada para ahli hukum untuk menguji dan mengevaluasi konsep persetujuan tindakan medik secara filosofis dan yuridis.

Useful /

JURIS Implementation Of The Monitoring Center For Prevention As A Moderating Determinant Of Fraud Prevention 2025More at 2025

STIESIASTIESIA Namun, implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) belum mampu memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan pencegahan fraud diNamun, implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) belum mampu memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan pencegahan fraud di

JURIS Kredo Puisi dan Mitos Sebuah Ideologi Sastra Lisan dalam Karya Sutardji Calzoum Bachri 2023More at 2023

UNJAUNJA Penelitian ini akan menguraikan kredo puisi dalam sistem penandaan mitos Roland Barthes, genealogi estetika berpuisi Sutardji, tipografi sebagai corakPenelitian ini akan menguraikan kredo puisi dalam sistem penandaan mitos Roland Barthes, genealogi estetika berpuisi Sutardji, tipografi sebagai corak

JURIS Analisis Faktor Determinan Kejadian Gizi Kurang Pada Balita Di Wilayah Pesisir Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo 2022More at 2022

FIKES UMWFIKES UMW Berdasarkan hasil penelitian di Wilayah Pesisir Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pola asuhBerdasarkan hasil penelitian di Wilayah Pesisir Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pola asuh

JURIS Bridging Usability and Accessibility of User Authentication using Usable Accessed UAce for Online Payment Applications 2021More at 2021

JOIVJOIV Desain antarmuka pengguna mengalami tantangan dalam mengintegrasikan keamanan, sehingga pengembang memerlukan alat yang dapat meningkatkan keamanan yangDesain antarmuka pengguna mengalami tantangan dalam mengintegrasikan keamanan, sehingga pengembang memerlukan alat yang dapat meningkatkan keamanan yang

ads-block-test