SEANINSTITUTESEANINSTITUTE
INFOKUMINFOKUMThis study aims to analyze the implementation of the HIV/AIDS prevention policy at the Kedungwaringin Community Health Center (Puskesmas), Bekasi Regency, based on the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which includes six variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementing characteristics, socio-economic-political conditions, and implementers disposition. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews with program managers, health workers, and PLWHA (People Living with HIV/AIDS). The implementation of the policy has a clear legal basis and standard operating procedures (SOPs), but they are not yet fully understood by all implementers, particularly cadres who have not received further training. Limited human resources, operational funds, and training are the main obstacles to program effectiveness. Vertical communication with the Health Office functions well through the SIHA 2.1 application, but horizontal communication with village authorities, NGOs, and the community remains suboptimal. In addition, social stigma against PLWHA and economic barriers among the community hinder sustainable access to health services. Program implementers motivation tends to decline due to high workloads, lack of incentives, and insufficient supervision. In conclusion, the implementation of the HIV/AIDS prevention policy at the Kedungwaringin Community Health Center has been carried out but is not yet optimal. Strengthening human resource capacity, regional budget support, cross-sectoral coordination, and educational and inclusive approaches are needed to reduce stigma and expand service coverage. Support from all stakeholders is essential for the policy to be implemented effectively and sustainably.
The implementation of the HIV/AIDS prevention policy at the Kedungwaringin Community Health Center has been initiated but remains suboptimal due to challenges in resource allocation, communication, and implementer capacity.Despite a clear policy framework and established SOPs, inconsistencies in implementation arise from limited understanding among frontline workers and insufficient training.Addressing these issues through strengthened resource provision, improved inter-sectoral collaboration, and enhanced training programs is crucial for achieving optimal policy outcomes and effectively combating the HIV/AIDS epidemic in the region.
Further research should investigate the specific barriers to horizontal communication between the Community Health Center and local stakeholders, such as village authorities and NGOs, to identify strategies for improving collaboration and community engagement. Additionally, a comparative study examining the implementation of HIV/AIDS prevention policies in different Community Health Centers within Bekasi Regency could reveal best practices and contextual factors influencing program effectiveness. Finally, research is needed to explore the impact of social stigma on healthcare-seeking behavior among key populations at risk of HIV infection, and to develop targeted interventions to address these stigmas and promote inclusive access to prevention and treatment services. These studies should employ mixed-methods approaches, combining quantitative data on program outcomes with qualitative insights from interviews and focus group discussions to provide a comprehensive understanding of the challenges and opportunities for improving HIV/AIDS prevention efforts.
| File size | 215.47 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PIKSIPIKSI Kelengkapan formulir informed consent merupakan prasyarat mutu klinis dan perlindungan hukum pada pelayanan rawat inap, namun di banyak puskesmas analisisKelengkapan formulir informed consent merupakan prasyarat mutu klinis dan perlindungan hukum pada pelayanan rawat inap, namun di banyak puskesmas analisis
DINASTIREVDINASTIREV Regulasi utama seperti Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindakan medis harus didahului olehRegulasi utama seperti Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindakan medis harus didahului oleh
HTPHTP 2%) diisi lengkap. Kesimpulan yaitu pelaksanaan pemberian informasi sudah ada, dimulai dari ruang rawat inap dokter memberikan informasi sampai dengan2%) diisi lengkap. Kesimpulan yaitu pelaksanaan pemberian informasi sudah ada, dimulai dari ruang rawat inap dokter memberikan informasi sampai dengan
RESEARCHHUBRESEARCHHUB Sebagian besar responden menunjukkan pengetahuan dan sikap yang baik terkait manajemen bencana banjir. Namun, mayoritas menunjukkan kesiapan yang tidakSebagian besar responden menunjukkan pengetahuan dan sikap yang baik terkait manajemen bencana banjir. Namun, mayoritas menunjukkan kesiapan yang tidak
NEWINERANEWINERA Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,
NEWINERANEWINERA COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan pada seluruh aspek kehidupan, khususnya pada bidang medis. Layanan kesehatan masyarakat yang tidak terjangkitCOVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan pada seluruh aspek kehidupan, khususnya pada bidang medis. Layanan kesehatan masyarakat yang tidak terjangkit
NEWINERANEWINERA Tujuan artikel ini adalah menjelaskan kapasitas dan peran WHO dalam menangani penyebaran COVID-19 serta mengkaji secara mendalam tahapan implementasi kebijakanTujuan artikel ini adalah menjelaskan kapasitas dan peran WHO dalam menangani penyebaran COVID-19 serta mengkaji secara mendalam tahapan implementasi kebijakan
NEWINERANEWINERA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Majene dengan jumlah sampel sebanyak 41 poskesdes denganMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Majene dengan jumlah sampel sebanyak 41 poskesdes dengan
Useful /
ALJAMIAHALJAMIAH 1191 M) hidup di dua dunia yang sangat berbeda, baik secara waktu, tempat, budaya maupun kepercayaan yang ada di sekitar mereka. Perbedaan tersebut juga1191 M) hidup di dua dunia yang sangat berbeda, baik secara waktu, tempat, budaya maupun kepercayaan yang ada di sekitar mereka. Perbedaan tersebut juga
HTPHTP Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Dalam memberikan pertolongan didasarkanPenilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Dalam memberikan pertolongan didasarkan
ALJAMIAHALJAMIAH Akhirnya, secara pragmatis penulis menjelaskan peran agama dalam pembangunan peradaban besar di dunia, termasuk peran agama dalam demokratisasi Indonesia.Akhirnya, secara pragmatis penulis menjelaskan peran agama dalam pembangunan peradaban besar di dunia, termasuk peran agama dalam demokratisasi Indonesia.
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Namun dalam prosesnya, diperlukan penambahan tertentu pada modul sel surya untuk mengoptimalkan tegangan output yang dihasilkan. Upaya optimasi outputNamun dalam prosesnya, diperlukan penambahan tertentu pada modul sel surya untuk mengoptimalkan tegangan output yang dihasilkan. Upaya optimasi output