UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCERevolusi industri 4.0 membawa perkembangan masyarakat menjadi dinamis. Hal ini menyebabkan pengelolaan sumber daya air menghadapi permasalahan. Perkembangan pengambilan air tanah memberikan dampak serius terhadap kelangsungan persediaan sumber daya air. Sehingga perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan air yang semakin besar. Sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun, mengalami beberapa perubahan dalam hal kewenangan pengelolaan yang diambil alih pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum sumber daya air di masyarakat pada era revolusi industri 4.0 dan regulasi pengelolaan sumber daya air pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis. Regulasi pengelolaan sumber daya air harus memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan air, regulasi harus selaras dengan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memuat aturan turunan mengenai pengelolaan sumber daya air yang memuat aspek-aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi pengelolaan sumber daya air menjadi sentralistik. Sehingga diperlukan sebuah konsep regulasi pengelolaan air agar dapat melaksanakan fungsi pengelolaan sebagaimana mestinya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air menghadapi tantangan signifikan di era revolusi industri 4.0, terutama terkait dengan peningkatan kebutuhan air dan dampak pengambilan air tanah.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah menjadi dasar hukum pengelolaan, namun implementasinya mengalami perubahan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebabkan sentralisasi kewenangan.Oleh karena itu, diperlukan konsep regulasi pengelolaan air yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak sentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya air pasca Undang-Undang Cipta Kerja terhadap efektivitas pengelolaan di tingkat daerah dan partisipasi masyarakat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model regulasi pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap teknologi revolusi industri 4.0, seperti pemanfaatan sensor, big data, dan sistem informasi untuk pemantauan dan pengendalian kualitas serta kuantitas air. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
| File size | 272.38 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Praktik ini memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, serta melibatkan berbagai pihak termasuk calo dan oknum aparat.meskipun regulasi pemberantasanPraktik ini memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, serta melibatkan berbagai pihak termasuk calo dan oknum aparat.meskipun regulasi pemberantasan
UPIUPI Elektrodialisis menggunakan pasang membran ACS/CMX memperoleh demineralisasi 15 % dan recovery 98 % dengan biaya 0,061 €/m³, serta kualitas fisiko‑kimiaElektrodialisis menggunakan pasang membran ACS/CMX memperoleh demineralisasi 15 % dan recovery 98 % dengan biaya 0,061 €/m³, serta kualitas fisiko‑kimia
UIN SGDUIN SGD 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan metode sosio-legal kualitatif,18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan metode sosio-legal kualitatif,
PUBMEDIAPUBMEDIA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kecakapan hukum para pihak dalam kontrak jual beli online digital dan untuk menentukan pihak yangTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kecakapan hukum para pihak dalam kontrak jual beli online digital dan untuk menentukan pihak yang
RIVERSTUDIESRIVERSTUDIES Pendekatan pemberdayaan komunitas terbukti efektif dalam melibatkan warga lokal dalam proses filtrasi dan adsorpsi, serta pemetaan kualitas tanah membantuPendekatan pemberdayaan komunitas terbukti efektif dalam melibatkan warga lokal dalam proses filtrasi dan adsorpsi, serta pemetaan kualitas tanah membantu
UNSURUNSUR Misalnya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Cianjur Tahun 2022, modus money politic banyak dilakukan oleh oknum calon kepala desa dan tim kampanye, namunMisalnya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Cianjur Tahun 2022, modus money politic banyak dilakukan oleh oknum calon kepala desa dan tim kampanye, namun
UNSURUNSUR seperti faktor hukumnya itu sendiri (legal substance) dan faktor penegak hukum (legal structure). Demi mewujudkan pembaharuan hukum (legal reform) pidanaseperti faktor hukumnya itu sendiri (legal substance) dan faktor penegak hukum (legal structure). Demi mewujudkan pembaharuan hukum (legal reform) pidana
ITENASITENAS Indeks keanekaragaman total plankton dan bentos di Desa Mande dan Margaluyu termasuk kategori cemar sedang. Di Desa Mande, spesies yang mendominasi fitoplanktonIndeks keanekaragaman total plankton dan bentos di Desa Mande dan Margaluyu termasuk kategori cemar sedang. Di Desa Mande, spesies yang mendominasi fitoplankton
Useful /
UPIUPI Hasil menunjukkan bahwa RBC mencapai efisiensi pengolahan COD, amonium, TN, dan turbidity sebesar 70,2 %, 95,2 %, 70 %, dan 78,9 %, masing‑masing.Hasil menunjukkan bahwa RBC mencapai efisiensi pengolahan COD, amonium, TN, dan turbidity sebesar 70,2 %, 95,2 %, 70 %, dan 78,9 %, masing‑masing.
UPIUPI Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan proses sintesis material apatitik dengan komposisi dan morfologi terkontrol yang dapat digunakan dalam aplikasiTujuan penelitian ini adalah mengembangkan proses sintesis material apatitik dengan komposisi dan morfologi terkontrol yang dapat digunakan dalam aplikasi
UNSURUNSUR Hukum pidana internasional juga mengenal pertanggungjawaban individu, di mana pelaku kejahatan perang, baik komandan maupun prajurit, dapat diadili diHukum pidana internasional juga mengenal pertanggungjawaban individu, di mana pelaku kejahatan perang, baik komandan maupun prajurit, dapat diadili di
UNSURUNSUR Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.