UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCETindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Terhadap Anak sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerbitan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan polemik di dalam masyarakat terkait efektifitas dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun, terlepas dari adanya polemik tersebut mekanisme kebiri secara kimiawi ini telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan juga anak sebagai korban karena seyogyanya pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana agar aturan tersebut dapat diberlakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran guna mengurangi angka kekerasan seksual pada anak dan tidak menimbulkan Tindak Pidana kekerasan seksual yang berulang.
Kasus meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual, termasuk di Bandung, menimbulkan perhatian.Sebuah kasus melibatkan seorang guru yang juga pemilik lembaga pendidikan agama Islam, melakukan tindak kekerasan seksual kepada 14 santriwati yang berusia sekitar 14 tahun.Dalam konteks ini, pemerintah merespons dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.Pasal 1 Ayat (2) peraturan ini mendefinisikan kebiri kimia sebagai memberikan zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memenuhi beberapa kriteria, termasuk luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau korban meninggal dunia.Syarat-syaratnya termasuk adanya pidana sebelumnya, korban lebih dari satu orang, dan tujuan menekan hasrat seksual berlebihan.Dalam Pasal 18 ayat (1) peraturan ini, rehabilitasi mencakup tiga jenis.rehabilitasi psikiatri untuk pemulihan mental, rehabilitasi sosial untuk kembalinya individu ke fungsi sosialnya, dan rehabilitasi medis yang komprehensif.Rehabilitasi ini juga sejalan dengan tujuan peradilan pidana yang mencakup resosialisasi dan mencegah residivisme.
Untuk mengatasi masalah kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, diperlukan langkah konkret. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam melaporkan kasus kekerasan seksual dan menangani korban serta pelaku dengan tepat. Perlu ada penyesuaian kebijakan untuk melindungi hak korban dan memastikan pelaku mendapat sanksi yang sesuai. Penggunaan hukuman tambahan berupa kebiri kimia diharapkan dapat membantu, namun penting untuk mengambil pendekatan rasional dan berdasarkan bukti. Penanganan kekerasan seksual pada anak harus fokus pada pemulihan korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada efektivitas hukuman kebiri kimia dalam mengurangi angka kekerasan seksual dan dampak jangka panjangnya terhadap pelaku dan korban.
| File size | 192.57 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Keberhasilan upaya penanganan dan perlindungan korban anak KBGO sangat bergantung pada kolaborasi kuat antarlembaga, termasuk penyedia platform digital,Keberhasilan upaya penanganan dan perlindungan korban anak KBGO sangat bergantung pada kolaborasi kuat antarlembaga, termasuk penyedia platform digital,
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun, peningkatan kunjungan dari wisatawan digital-native ini membawa tantangan baru, terutama dalam hal pengelolaan keluhan dan interaksi digital. PenelitianNamun, peningkatan kunjungan dari wisatawan digital-native ini membawa tantangan baru, terutama dalam hal pengelolaan keluhan dan interaksi digital. Penelitian
UNIPASUNIPAS Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti dalam system peradilan pidana. Tindak Pidana Kekerasan seksualIndonesia sebagai Negara hukum memiliki kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti dalam system peradilan pidana. Tindak Pidana Kekerasan seksual
UNSURUNSUR Namun seiring perkembangan teknologi justru kemajuan teknologi banyak disalah gunakan, yang menimbulkan resiko dan munculnya celah tindak pidana. DampakNamun seiring perkembangan teknologi justru kemajuan teknologi banyak disalah gunakan, yang menimbulkan resiko dan munculnya celah tindak pidana. Dampak
UNSURUNSUR Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkalHak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal
UNSURUNSUR Sehingga perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan air yang semakin besar. Sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 TahunSehingga perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan air yang semakin besar. Sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
UNSURUNSUR Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak-hak konsumen menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Perlindungan hukum terhadap konsumenKurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak-hak konsumen menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Perlindungan hukum terhadap konsumen
UNSURUNSUR Kecerdasan Buatan hanya merupakan kepanjangan tangan manusia sebagai subjek hukum, ia bekerja sesuai program yang sudah disetting oleh manusia sebagaiKecerdasan Buatan hanya merupakan kepanjangan tangan manusia sebagai subjek hukum, ia bekerja sesuai program yang sudah disetting oleh manusia sebagai
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Penerapan model Discovery Learning efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD Inpres 1 Talise dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. PeningkatanPenerapan model Discovery Learning efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD Inpres 1 Talise dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Peningkatan
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Subjek penelitian ini adalah salah seorang siswa kelas IX di SMPN 3 Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan bimbingan dan konselingSubjek penelitian ini adalah salah seorang siswa kelas IX di SMPN 3 Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan bimbingan dan konseling
4141 Di era digital saat ini, kemajuan informasi menjadi hal yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Misinformasi yang disebarluaskan dapat berdampak negatifDi era digital saat ini, kemajuan informasi menjadi hal yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Misinformasi yang disebarluaskan dapat berdampak negatif
4141 Keanekaragaman hayati pesisir dapat menjadi salah satu sarana mitigasi bencana di wilayah pesisir. SMK Negeri 1 Batudaa Pantai yang terletak di wilayahKeanekaragaman hayati pesisir dapat menjadi salah satu sarana mitigasi bencana di wilayah pesisir. SMK Negeri 1 Batudaa Pantai yang terletak di wilayah