UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCETindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Terhadap Anak sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerbitan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan polemik di dalam masyarakat terkait efektifitas dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun, terlepas dari adanya polemik tersebut mekanisme kebiri secara kimiawi ini telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan juga anak sebagai korban karena seyogyanya pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana agar aturan tersebut dapat diberlakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran guna mengurangi angka kekerasan seksual pada anak dan tidak menimbulkan Tindak Pidana kekerasan seksual yang berulang.
Kasus meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual, termasuk di Bandung, menimbulkan perhatian.Sebuah kasus melibatkan seorang guru yang juga pemilik lembaga pendidikan agama Islam, melakukan tindak kekerasan seksual kepada 14 santriwati yang berusia sekitar 14 tahun.Dalam konteks ini, pemerintah merespons dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.Pasal 1 Ayat (2) peraturan ini mendefinisikan kebiri kimia sebagai memberikan zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memenuhi beberapa kriteria, termasuk luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau korban meninggal dunia.Syarat-syaratnya termasuk adanya pidana sebelumnya, korban lebih dari satu orang, dan tujuan menekan hasrat seksual berlebihan.Dalam Pasal 18 ayat (1) peraturan ini, rehabilitasi mencakup tiga jenis.rehabilitasi psikiatri untuk pemulihan mental, rehabilitasi sosial untuk kembalinya individu ke fungsi sosialnya, dan rehabilitasi medis yang komprehensif.Rehabilitasi ini juga sejalan dengan tujuan peradilan pidana yang mencakup resosialisasi dan mencegah residivisme.
Untuk mengatasi masalah kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, diperlukan langkah konkret. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam melaporkan kasus kekerasan seksual dan menangani korban serta pelaku dengan tepat. Perlu ada penyesuaian kebijakan untuk melindungi hak korban dan memastikan pelaku mendapat sanksi yang sesuai. Penggunaan hukuman tambahan berupa kebiri kimia diharapkan dapat membantu, namun penting untuk mengambil pendekatan rasional dan berdasarkan bukti. Penanganan kekerasan seksual pada anak harus fokus pada pemulihan korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada efektivitas hukuman kebiri kimia dalam mengurangi angka kekerasan seksual dan dampak jangka panjangnya terhadap pelaku dan korban.
| File size | 192.57 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Berdasarkan pengujian Black Box, seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik dan layak digunakan untuk mendukung digitalisasi pelayanan rehabilitasi sosialBerdasarkan pengujian Black Box, seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik dan layak digunakan untuk mendukung digitalisasi pelayanan rehabilitasi sosial
UNISMUHUNISMUH Program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat telah bergerak dalam koridor prosedur resmi dan alur birokrasi yang terdefinisi,Program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat telah bergerak dalam koridor prosedur resmi dan alur birokrasi yang terdefinisi,
POLTEKES OSPOLTEKES OS Pemenuhan perlindungan hak anak dilakukan melalui empat layanan yang merujuk pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak dan Undang-UndangPemenuhan perlindungan hak anak dilakukan melalui empat layanan yang merujuk pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak dan Undang-Undang
KEMENSOSKEMENSOS Kewirausahaan ATENSI membantu penerima manfaat meningkatkan pendapatan dan kemandirian. Namun, masih diperlukan peningkatan asesmen, optimalisasi SKA,Kewirausahaan ATENSI membantu penerima manfaat meningkatkan pendapatan dan kemandirian. Namun, masih diperlukan peningkatan asesmen, optimalisasi SKA,
KEMENSOSKEMENSOS Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia melalui berbagai bentuk pemaksaan dan penipuan, dan membutuhkan pemahamanPerdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia melalui berbagai bentuk pemaksaan dan penipuan, dan membutuhkan pemahaman
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Penelitian ini juga menyelidiki dampak sosial perjudian terhadap masyarakat Binjai, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemiskinan, disintegrasiPenelitian ini juga menyelidiki dampak sosial perjudian terhadap masyarakat Binjai, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemiskinan, disintegrasi
NEOLECTURANEOLECTURA 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan
UNSURUNSUR Pengaturan prostitusi dalam KUHP mengatur standar moral konservatif yang masuk ke dalam pasal perzinahan. Sementara itu, upaya mengatasi prostitusi dilakukanPengaturan prostitusi dalam KUHP mengatur standar moral konservatif yang masuk ke dalam pasal perzinahan. Sementara itu, upaya mengatasi prostitusi dilakukan
Useful /
UNIKAMAUNIKAMA Metode analisis yang diterapkan meliputi regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepemilikanMetode analisis yang diterapkan meliputi regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepemilikan
STAIARROSYIDSTAIARROSYID Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bimbingan manasik haji di KBIHU Hajar Aswad dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahap, meliputiHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bimbingan manasik haji di KBIHU Hajar Aswad dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahap, meliputi
UNIKAMAUNIKAMA Tidak terdapat pengaruh parsial antara pendanaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)Tidak terdapat pengaruh parsial antara pendanaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
UCYUCY Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas edukasi pajak melalui media sosial, termasuk optimasi waktu posting, formatPenelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas edukasi pajak melalui media sosial, termasuk optimasi waktu posting, format