Publisher

UNISMUHUNISMUH

Journal Kolaborasi : Jurnal Administrasi PublikKolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Abstract

Program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memperluas akses terhadap hak dasar dan partisipasi ekonomi. Studi ini meneliti implementasi program tersebut di Kabupaten Aceh Barat dengan perspektif Edward III, yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program umumnya sesuai dengan prosedur formal, namun komunikasi antara Dinas Sosial dan fasilitator lapangan masih kurang optimal. Alokasi sumber daya masih terbatas, terutama dalam kapasitas staf, ketersediaan anggaran, dan dukungan logistik. Implementor menunjukkan sikap suportif, namun hasil bantuan bervariasi, dengan peralatan bantu memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan dibandingkan dukungan pangan jangka pendek. Mekanisme birokrasi juga menghadapi fragmentasi, membatasi koordinasi antar instansi. Secara keseluruhan, inisiatif rehabilitasi sosial di Aceh Barat menunjukkan kemajuan, meskipun diperlukan penyempurnaan dalam alur komunikasi, penguatan sumber daya, kompetensi profesional, dan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas program jangka panjang.

Conclusion

Program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat telah bergerak dalam koridor prosedur resmi dan alur birokrasi yang terdefinisi, namun capaian implementasi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sasaran.Informasi mengenai bantuan tidak tersampaikan secara luas dan berkesinambungan, sehingga hanya individu tertentu yang mampu mengakses mekanisme pengajuan.Keterbatasan personel lapangan, dukungan finansial yang terbatas, serta minimnya kelengkapan fasilitas juga mengurangi kemampuan pemerintah daerah memperluas jangkauan layanan.Di sisi lain, komitmen petugas sudah terlihat dalam proses verifikasi dan penyaluran, tetapi belum tercipta perubahan yang bertahan lama karena belum ada sistem tindak lanjut yang memadai.Struktur kewenangan telah tersusun dan SOP dipatuhi, namun hubungan antarunit masih berjalan sporadis sehingga koordinasi operasional belum mencapai integrasi penuh.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas model pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan akses permodalan yang berkelanjutan. Pertanyaan penelitiannya adalah: Bagaimana model pemberdayaan ekonomi yang paling efektif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di daerah pedesaan? Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi program rehabilitasi sosial, termasuk pengembangan sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi. Arah studi ini adalah: Bagaimana pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas? Ketiga, penting untuk mengeksplorasi strategi kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menyediakan layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertanyaan penelitiannya adalah: Bagaimana model kemitraan multi-stakeholder dapat meningkatkan kualitas dan cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas? Ketiga saran ini saling terkait dan dapat diintegrasikan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dengan menggabungkan pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi multi-stakeholder, program rehabilitasi sosial dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan mengurangi kesenjangan sosial.

References

1. Implementasi Kebijakan dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas... doi.org/10.31942/spektrum.v21i1.9993Implementasi Kebijakan dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas doi 10 31942 spektrum v21i1 9993
2. DOI Name 10.3390 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc prefix mdpi email admin... doi.org/10.3390DOI Name 10 3390 Values name values index type timestamp data serv crossref desc prefix mdpi email admin doi 10 3390

Metadata

File size	612.64 KB
Pages	16
DMCA	Report