KPUKPU
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaPemilu Serentak 2024 di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya penggunaan trolls dan disinformasi sebagai bagian dari strategi kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kedua fenomena tersebut terhadap kualitas demokrasi digital, khususnya terkait persepsi pemilih dan integritas proses Pemilu. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi konten media sosial dan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi politik, penyelenggara Pemilu, dan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan trolls dalam kampanye memperkuat polarisasi politik di kalangan pemilih melalui penyebaran narasi provokatif. Disinformasi, yang disebarkan secara sistematis oleh aktor politik, terbukti memanipulasi persepsi publik terhadap kandidat dan isu-isu politik, sehingga mengaburkan batas antara informasi yang valid dan palsu. Temuan utama adalah adanya polarization tipping point, yaitu tingkat intensitas disinformasi yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial yang sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap Pemilu.
Aktivitas trolls dan penyebaran disinformasi di media sosial memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi digital dalam Pemilu 2024 di Indonesia.Melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, trolls berhasil memanfaatkan anonimitas dan algoritma platform untuk menyebarluaskan narasi negatif, memprovokasi perpecahan, dan memperkeruh wacana politik.Aktivitas trolls ini sengaja dirancang untuk mengeksploitasi perbedaan ideologis, memperkuat stereotip, dan meningkatkan polarisasi politik di masyarakat, yang pada akhirnya dapat merusak kohesi sosial dan menciptakan distrust terhadap institusi Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.Selain itu, disinformasi yang disebarkan trolls bukan hanya berfungsi untuk membingungkan masyarakat, tetapi juga untuk memanipulasi opini publik dan memengaruhi preferensi pemilih.Dengan menggunakan narasi yang tampak kredibel dan sering kali terfragmentasi dalam konteks faktual, disinformasi ini menciptakan kondisi di mana publik sulit membedakan informasi yang benar dan salah.Fenomena echo chambers di media sosial mempercepat proses ini, masyarakat hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, tanpa mendapatkan sudut pandang lain.Akibatnya, polarisasi politik semakin dalam dan menghasilkan kondisi polarization tipping point, di mana fragmentasi sosial mencapai titik kritis yang sulit dipulihkan.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi multi pihak antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Penguatan regulasi yang spesifik terkait akun anonim dan aktivitas trolls di media sosial sangat penting. Pemerintah dapat memperketat verifikasi identitas untuk akun yang terlibat dalam kampanye politik, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap penyebar disinformasi. Platform media sosial perlu mengembangkan teknologi deteksi otomatis yang dapat mengidentifikasi pola perilaku trolls, termasuk penggunaan bahasa provokatif atau posting berulang. Selain itu, peningkatan literasi digital di masyarakat sangat penting untuk mengedukasi publik tentang bahaya disinformasi dan cara mengenali aktivitas trolls. Pemerintah dan organisasi masyarakat harus meluncurkan kampanye publik yang mengajarkan cara mengidentifikasi konten disinformasi, serta mendorong pelaporan terhadap aktivitas trolls. Platform media sosial juga perlu menyediakan alat pelaporan yang lebih mudah digunakan oleh pengguna untuk melaporkan akun trolls atau konten yang bersifat provokatif dan menyesatkan. Penelitian mendatang dapat menyelidiki lebih lanjut tentang dinamika algoritma media sosial dalam menyebarkan disinformasi dan bagaimana hal itu memperkuat dampak trolls di platform digital.
- Digital Transformation and Its Role in Improving Democracy: A Systematic Literature Review | Open Access... doi.org/10.37275/oaijss.v6i3.164Digital Transformation and Its Role in Improving Democracy A Systematic Literature Review Open Access doi 10 37275 oaijss v6i3 164
- Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024 | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.... doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34076Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024 SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar i doi 10 15408 sjsbs v10i4 34076
| File size | 716.36 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Pelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel iniPelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel ini
ISKIISKI Dalam era perkembangan teknologi digital, komunikasi tatap muka tetap menjadi pendekatan efektif untuk menggandeng komunitas dengan akses terbatas padaDalam era perkembangan teknologi digital, komunikasi tatap muka tetap menjadi pendekatan efektif untuk menggandeng komunitas dengan akses terbatas pada
FHUKIFHUKI Penelitian ini mengkaji efektivitas sanksi administrasi terhadap pencemar, mengidentifikasi hambatan penegakan hukum lingkungan, serta mengevaluasi tanggungPenelitian ini mengkaji efektivitas sanksi administrasi terhadap pencemar, mengidentifikasi hambatan penegakan hukum lingkungan, serta mengevaluasi tanggung
IJBLEIJBLE Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membangun dasar hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan, efektivitas hukum lingkunganTemuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membangun dasar hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan, efektivitas hukum lingkungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi e-ticketing, khususnya dalam kasus-kasus sepertiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi e-ticketing, khususnya dalam kasus-kasus seperti
ANOTEROANOTERO Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitianPeneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
STAI MASSTAI MAS Perencanaan sebuah program kerja yang dilakukan oleh humas MTs Darussalam Ariyojeding Rejotangan Tulungagung terdiri dari beberapa tahap antara lain. pertama,Perencanaan sebuah program kerja yang dilakukan oleh humas MTs Darussalam Ariyojeding Rejotangan Tulungagung terdiri dari beberapa tahap antara lain. pertama,
UMPRUMPR Hal ini karena indikator penelitian seperti menyusun pesan, menetapkan metode, dan seleksi media telah dilakukan dengan baik dan menimbulkan pengetahuanHal ini karena indikator penelitian seperti menyusun pesan, menetapkan metode, dan seleksi media telah dilakukan dengan baik dan menimbulkan pengetahuan
Useful /
KPUKPU Praktik pork-barrel dalam politik sering digunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan elektoral melalui distribusi dana publik yang tidak merataPraktik pork-barrel dalam politik sering digunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan elektoral melalui distribusi dana publik yang tidak merata
STT TAWANGMANGUSTT TAWANGMANGU Jürgen Moltmann dan John C. Nugent mengusulkan perluasan menjadi munus quadruplex dengan menambahkan sahabat dan pelayan, namun artikel ini mengkritisiJürgen Moltmann dan John C. Nugent mengusulkan perluasan menjadi munus quadruplex dengan menambahkan sahabat dan pelayan, namun artikel ini mengkritisi
STT TAWANGMANGUSTT TAWANGMANGU 24-30 secara teologis menegaskan konsep keselamatan universal, di mana Yesus membuka akses keselamatan bagi non-Yahudi yang sebelumnya terpinggirkan. Keselamatan24-30 secara teologis menegaskan konsep keselamatan universal, di mana Yesus membuka akses keselamatan bagi non-Yahudi yang sebelumnya terpinggirkan. Keselamatan
ANOTEROANOTERO Hukuman mati diperbolehkan dalam hukum Islam untuk kejahatan seperti pembunuhan dengan penggunaan cara mematikan secara sengaja, zina, perampokan, pengkhianatan,Hukuman mati diperbolehkan dalam hukum Islam untuk kejahatan seperti pembunuhan dengan penggunaan cara mematikan secara sengaja, zina, perampokan, pengkhianatan,