Publisher

STFXAMBONSTFXAMBON

Journal Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius AmbonFides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon Abstract

Dewasa ini persoalan hubungan antara agama dan negara sangat relevan dengan situasi konkret di Indonesia. Polemik memperlihatkan adanya perbedaan yang ditandai oleh fenomena pluralisme di satu pihak dan jebakan privatisasi dan politisasi agama di pihak lain. Dalam hal ini, Driyarkara menawarkan paradigma diferensiasi dan pelampauan politik identitas untuk memberi perhatian terhadap hubungan antara agama dan negara. Selain itu, ia mempertanyakan sejauh mana paradigma diferensiasi dan pelampauan politik identitas itu mampu mendukung fenomena pluralisasi masyarakat modern. Agama dan negara perlu didiferensiasi sebagai dua karya yang berbeda. Namun, pembedaan agama dan negara tidak bertujuan untuk mendepak agama ke ranah privat, melainkan merangkul agama untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik dan kehidupan menegara dengan menjalankan peran sebagai sumber moralitas publik atau civil religion.

Conclusion

Hubungan antara agama dan negara menurut Driyarkara diatasi melalui diferensiasi sebagai dua karya yang berbeda, yakni agama sebagai ikatan suci antara manusia dan Tuhan, serta negara sebagai kompleks perbuatan bersama untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan umum.Indonesia bukan negara agama karena tidak dibangun atas dasar ajaran agama tertentu, namun juga bukan negara sekuler karena mengakui prinsip ketuhanan sebagai dasar moral dan spiritual kehidupan bernegara.Dengan demikian, Indonesia merupakan negara bukan-bukan, yaitu negara yang membedakan peran agama dan negara namun tetap menjaga keterhubungan keduanya dalam kerangka Pancasila.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana konsep diferensiasi agama dan negara menurut Driyarkara diterapkan dalam kebijakan publik di daerah yang memiliki mayoritas agama tertentu, untuk melihat apakah terjadi benturan antara kebebasan beragama dan otoritas negara. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana generasi muda memahami prinsip negara bukan-bukan dalam konteks maraknya media sosial dan polarisasi identitas agama-politik, guna mengetahui efektivitas gagasan Driyarkara dalam mencegah politisasi agama. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif tentang implementasi peran agama sebagai sumber moralitas publik di berbagai negara multikultural, untuk mengevaluasi sejauh mana model Driyarkara dapat menjadi rujukan dalam membangun tatanan sosial yang inklusif tanpa menafikan dimensi spiritual masyarakat.

Metadata

File size	220.04 KB
Pages	11
DMCA	Report