Publisher

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

Journal West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights Abstract

Wilayah Jabodetabek di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama didorong oleh peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun, UKM TIK menghadapi berbagai kendala hukum yang menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka. Studi ini menggunakan pendekatan campuran yang melibatkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan hukum utama, seperti keterbatasan akses terhadap layanan hukum, sengketa kontrak, isu keamanan siber, hak kekayaan intelektual, serta kepatuhan terhadap regulasi. Permasalahan hukum tersebut secara signifikan memengaruhi perkembangan dan daya saing UKM. Disarankan perubahan hukum dan legislatif yang komprehensif, termasuk penyederhanaan aturan, penegakan hak kekayaan intelektual yang tegas, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dukungan keamanan siber, dan peningkatan akses terhadap layanan hukum. Studi ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman aspek hukum pengembangan UKM TIK di Jabodetabek.

Conclusion

Tantangan hukum yang dihadapi oleh UKM TIK di wilayah Jabodetabek menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan dan daya saing mereka di pasar digital yang dinamis.Masalah utama meliputi kepatuhan regulasi, perlindungan kekayaan intelektual, sengketa kontrak, keamanan siber, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum.Perlu dilakukan perubahan kebijakan dan legal secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan daya saing UKM TIK di wilayah tersebut.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (seperti mediasi) dalam menyelesaikan konflik kontrak di kalangan UKM TIK Jabodetabek, serta hambatan apa saja yang menghalangi adopsinya secara luas. Kedua, perlu dikaji lebih dalam mengenai sejauh mana kesadaran dan pemahaman hukum kekayaan intelektual di kalangan pelaku UKM TIK, serta bagaimana pendekatan pelatihan hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan perlindungan inovasi mereka. Ketiga, penting untuk meneliti model pendanaan dan insentif pemerintah yang dapat mendukung penerapan sistem keamanan siber yang terjangkau bagi UKM TIK, termasuk kemungkinan kolaborasi antar-UKM dalam membangun infrastruktur keamanan bersama. Studi-studi ini dapat memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberdayakan UKM TIK dalam menghadapi tantangan hukum secara lebih efektif.

Metadata

File size	356.9 KB
Pages	8
DMCA	Report