JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPenelitian ini dilatarbelakangi masalah dalam implementasi kebijakan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda bagi pelaku tindak pidana narkotika yang masih menjadi polemik dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang dan putusan hakim. Undang-Undang Narkotika dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan perumusan masalah penelitian ini telah diteliti untuk menjawab perumusan permasalahan yang ada. Analisis menggunakan metode analisis yuridis, yang selalu bersifat kualitatif, namun tidak mengabaikan pula data-data kuantitatif, seperti terlihat dalam tabel. Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pidana penjara pengganti pidana denda sebagai suatu penal policy bagi terpidana dalam perkara narkotika karena itu adalah dikte hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sanksi pidana yaitu kebijakan hukuman pidana berupa denda atau pidana berupa penjara pengganti denda bertujuan kemanfaatan.
Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pidana penjara pengganti pidana denda sebagai suatu penal policy bagi terpidana dalam perkara narkotika karena itu adalah dikte hukum.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sanksi pidana yaitu kebijakan hukuman pidana berupa denda atau pidana berupa penjara pengganti denda bertujuan kemanfaatan.Implementasi kebijakan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda bagi pelaku tindak pidana narkotika, secara umum, telah diimplementasikan di semua pengadilan, kecuali penerapan maksimum hukuman penjara dua tahun sebagai pengganti denda yang belum diterapkan.Disparitas dalam penjatuhan hukuman merupakan wewenang diskresioner hakim.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan hukuman alternatif, seperti rehabilitasi, bagi pengguna narkotika, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan sistem penegakan hukum narkotika di Indonesia dengan negara-negara lain yang berhasil menekan angka penyalahgunaan narkotika, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman narkotika, termasuk pandangan mengenai efektivitas denda dan hukuman penjara sebagai instrumen pencegahan dan penindakan, guna menginformasikan perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.
| File size | 1.69 MB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Penelitian ini mengambil tempat di Kepolisian Resort Kabupaten Tabanan, Bali dengan objek penelitian yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Setiap perkaraPenelitian ini mengambil tempat di Kepolisian Resort Kabupaten Tabanan, Bali dengan objek penelitian yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Setiap perkara
UMSUMS Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan penegak hukum, pejabat yudisial, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus laluData dikumpulkan melalui penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan penegak hukum, pejabat yudisial, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus lalu
HTPHTP Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadapDiperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadap
UNIRAYAUNIRAYA Dalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggungDalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggung
PUBMEDIAPUBMEDIA Penerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan memberikan kesempatan kepadaPenerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada
UNSUNS Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 TahunMahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
YAYASANBHZYAYASANBHZ Criminal acts are not only committed by adults, even children are also capable of committing various types of crimes such as murder, theft, violationsCriminal acts are not only committed by adults, even children are also capable of committing various types of crimes such as murder, theft, violations
UNIRAYAUNIRAYA Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Persoalannya adalah: bagaimanakah kekuatan hukum suatu perkawinan adat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memberiPersoalannya adalah: bagaimanakah kekuatan hukum suatu perkawinan adat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memberi
UNIRAYAUNIRAYA Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangSdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
UNIRAYAUNIRAYA Hakim keliru dalam menetapkan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.Hakim keliru dalam menetapkan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
USNSJUSNSJ Ukuran populasi kepiting kelapa di Pulau Kaledupa sebanyak 20 individu dengan rasio jenis kelamin 13 jantan dan 9 betina, menunjukkan populasi yang terancamUkuran populasi kepiting kelapa di Pulau Kaledupa sebanyak 20 individu dengan rasio jenis kelamin 13 jantan dan 9 betina, menunjukkan populasi yang terancam