JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPenelitian ini dilatarbelakangi masalah dalam implementasi kebijakan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda bagi pelaku tindak pidana narkotika yang masih menjadi polemik dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang dan putusan hakim. Undang-Undang Narkotika dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan perumusan masalah penelitian ini telah diteliti untuk menjawab perumusan permasalahan yang ada. Analisis menggunakan metode analisis yuridis, yang selalu bersifat kualitatif, namun tidak mengabaikan pula data-data kuantitatif, seperti terlihat dalam tabel. Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pidana penjara pengganti pidana denda sebagai suatu penal policy bagi terpidana dalam perkara narkotika karena itu adalah dikte hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sanksi pidana yaitu kebijakan hukuman pidana berupa denda atau pidana berupa penjara pengganti denda bertujuan kemanfaatan.
Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pidana penjara pengganti pidana denda sebagai suatu penal policy bagi terpidana dalam perkara narkotika karena itu adalah dikte hukum.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sanksi pidana yaitu kebijakan hukuman pidana berupa denda atau pidana berupa penjara pengganti denda bertujuan kemanfaatan.Implementasi kebijakan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda bagi pelaku tindak pidana narkotika, secara umum, telah diimplementasikan di semua pengadilan, kecuali penerapan maksimum hukuman penjara dua tahun sebagai pengganti denda yang belum diterapkan.Disparitas dalam penjatuhan hukuman merupakan wewenang diskresioner hakim.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan hukuman alternatif, seperti rehabilitasi, bagi pengguna narkotika, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan sistem penegakan hukum narkotika di Indonesia dengan negara-negara lain yang berhasil menekan angka penyalahgunaan narkotika, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman narkotika, termasuk pandangan mengenai efektivitas denda dan hukuman penjara sebagai instrumen pencegahan dan penindakan, guna menginformasikan perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.
| File size | 1.69 MB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan pemulihan aset terhadap penerapan prinsip exclusionary rules dalam penegakan tindak pidanaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan pemulihan aset terhadap penerapan prinsip exclusionary rules dalam penegakan tindak pidana
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Studi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum dan institusional Indonesia saat ini secara sistemik gagal mengubah janji kampanye menjadi kewajiban yang dapatStudi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum dan institusional Indonesia saat ini secara sistemik gagal mengubah janji kampanye menjadi kewajiban yang dapat
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan UU SPPA, pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkanBerdasarkan UU SPPA, pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkan
UNIRAYAUNIRAYA Pelaku divonis denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukupPelaku divonis denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukup
UNIRAYAUNIRAYA Investigasi informasi yang digunakan adalah pemeriksaan grafis dan subjektif, dan keputusan dibuat dengan menggunakan teknik logis. SUS/2021 mengungkapInvestigasi informasi yang digunakan adalah pemeriksaan grafis dan subjektif, dan keputusan dibuat dengan menggunakan teknik logis. SUS/2021 mengungkap
UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (Siulu dan Siila) Desa Hiliasi Kecamatan Toma KabupatenPenulis menyarankan yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (Siulu dan Siila) Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten
UNIRAYAUNIRAYA Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat setempat,Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat setempat,
UNIRAYAUNIRAYA Pada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahunPada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Cacat dianggap kejahatan apabila seseorang menyebabkan kerusakan pada harta benda atau barang milik orang lain. Putusan yang menyatakan terdakwa tidakCacat dianggap kejahatan apabila seseorang menyebabkan kerusakan pada harta benda atau barang milik orang lain. Putusan yang menyatakan terdakwa tidak
UNIRAYAUNIRAYA Kecelakaan ini terkadang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kematian pada manusia atau hewan. Majelis hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak mengadiliKecelakaan ini terkadang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kematian pada manusia atau hewan. Majelis hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak mengadili
LENTERADUALENTERADUA Salah satu unsur utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem informasi adalah data. Inventaris data yang ada di OPD dengan mengacu pada sistemSalah satu unsur utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem informasi adalah data. Inventaris data yang ada di OPD dengan mengacu pada sistem
JAYABAYAJAYABAYA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan, sehingga dapatPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan, sehingga dapat