JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalLaw enforcement is a process to translate the wishes of the law into reality. The law enforcement process will culminate in the implementation of laws and regulations by the law enforcement officers themselves. Law enforcement agents in the Indonesian public criminal justice system include: Police, Prosecutors, Judges, Lawyers, and Penitentiaries. Meanwhile, law enforcement agents in the Indonesian armed forces criminal justice system include: Military Judges, Military Prosecutors, Military Police, Military Defense Attorneys, and Military Penitentiaries. Elucidation of Article 57 of Law Number 31 of 1997 stipulates that the Military Prosecutor General in performing prosecution function shall be responsible to the Attorney General of the Republic of Indonesia as the highest public prosecution service in the State of the Republic of Indonesia through the Commander-in-Chief, while in performing duties to develop the Military Prosecution Service, shall be responsible to the Commander-in-Chief. Although Law Number 31 of 1997 has governed the relationship between the Military Prosecutor General and the Attorney General in performing their duties in technical prosecution function, but in the practice, those duties have not been performed as mandated by a statutory law.
Elucidation of Article 57 of Law Number 31 of 1997 affirms that the Military Prosecutor General in performing prosecution function shall be responsible to the Attorney General of the Republic of Indonesia through the Commander-in-Chief.Provisions in Law Number 31 of 1997 create legal consequence to be implemented in the prosecution function.The implementation of law enforcement in prosecution function relates to the relationship of the Military Prosecutor General and the Attorney General as institutions in prosecution function.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas koordinasi antara Jaksa Agung dan Jaksa Agung Militer dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel militer, termasuk identifikasi hambatan-hambatan yang ada dan solusi untuk mengatasinya. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari otonomi Jaksa Agung Militer terhadap independensi dan profesionalisme dalam proses penegakan hukum di lingkungan militer. Ketiga, penting untuk mengkaji implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik, khususnya bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja Jaksa Agung Militer dapat ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap penanganan perkara. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan antara peradilan sipil dan militer, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga penegak hukum.
| File size | 560.64 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
MAHADEWAMAHADEWA 709) antara akuntabilitas dengan nilai UTS. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mahasiswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe709) antara akuntabilitas dengan nilai UTS. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mahasiswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
UNSRATUNSRAT Perencanaan dan penganggaran yang komprehensif tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, namun monitoring dan evaluasi berpengaruhPerencanaan dan penganggaran yang komprehensif tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, namun monitoring dan evaluasi berpengaruh
NEWINERANEWINERA Secara keseluruhan, meskipun kualitas layanan yang diberikan telah meningkat, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin tinggi. Berdasarkan hasilSecara keseluruhan, meskipun kualitas layanan yang diberikan telah meningkat, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil
UNIBUNIB Dengan demikian, penggabungan metode kasus dan alat teknologi dalam instrumen pengajaran memungkinkan dosen menyediakan pengalaman belajar berbasis praktikDengan demikian, penggabungan metode kasus dan alat teknologi dalam instrumen pengajaran memungkinkan dosen menyediakan pengalaman belajar berbasis praktik
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji peran vital Ikatan Notaris Indonesia (I. N. I) dalam meningkatkan profesionalisme notaris melalui program peningkatan ilmu pengetahuan,Penelitian ini mengkaji peran vital Ikatan Notaris Indonesia (I. N. I) dalam meningkatkan profesionalisme notaris melalui program peningkatan ilmu pengetahuan,
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penelitian ini mengkaji. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan studi dokumentasi dan observasi untuk mengumpulkan data.Penelitian ini mengkaji. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan studi dokumentasi dan observasi untuk mengumpulkan data.
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Lokasi penelitian adalah proyek Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton (MYC) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang merupakan salahLokasi penelitian adalah proyek Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton (MYC) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang merupakan salah
UCYUCY Variabel eksogen kualitas layanan pendidikan (X) terdiri atas tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. Sedangkan Variabel endogenVariabel eksogen kualitas layanan pendidikan (X) terdiri atas tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. Sedangkan Variabel endogen
Useful /
UNSRATUNSRAT Hal ini didukung oleh kepribadian auditor yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Adanya pengaruh positif dan signifikanHal ini didukung oleh kepribadian auditor yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Adanya pengaruh positif dan signifikan
UNSRATUNSRAT Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persentase pembobotan kriteria audit kinerja antara pendekatan BPK dan metode AHP. Penggunaan AHP dapat meningkatkanHasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persentase pembobotan kriteria audit kinerja antara pendekatan BPK dan metode AHP. Penggunaan AHP dapat meningkatkan
UWMYUWMY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengetahuan ibu tentang gizi yang dibutuhkan balita sesuai umur dan perkembangannya, 2) Cara ibu memilihPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengetahuan ibu tentang gizi yang dibutuhkan balita sesuai umur dan perkembangannya, 2) Cara ibu memilih
IWIIWI KPU telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan mengembangkan kompetensi pegawai melalui jalur formal, informal, dan non-formal. Namun, terdapat hambatanKPU telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan mengembangkan kompetensi pegawai melalui jalur formal, informal, dan non-formal. Namun, terdapat hambatan