IWIIWI

jurnal widyaiswara indonesiajurnal widyaiswara indonesia

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yogyakarta menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien. Dibutuhkan SDM yang kompeten untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, seperti konflik/sengketa Pemilu, proses rekrutmen, hasil perhitungan suara, suara tidak sah, dan pemutakhiran data pemilih. Pengembangan kompetensi diperlukan untuk menutup kesenjangan kompetensi SDM KPU DIY. Sekretariat KPU DIY telah memiliki dasar kebijakan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan dalam pengembangan kompetensi SDM KPU DIY dan mengidentifikasi hambatan, peluang, serta tantangan terkait sistem tata kelola pengembangan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat KPU DIY.

Regulasi terkait sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Sekretariat mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.KPU telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan mengembangkan kompetensi pegawai melalui jalur formal, informal, dan non-formal.Namun, terdapat hambatan implementasi kebijakan, seperti karakteristik Pemilu dan organisasi matriks KPU, yang menyebabkan kompleksitas dan waktu yang padat.Berbagai hambatan dan masalah yang muncul memerlukan peningkatan kompetensi sosio kultural dan pengembangan kompetensi baru, seperti kompetensi untuk penyelenggaraan Pemilu yang efisien, kompetensi digital, dan kompetensi untuk penyelenggaraan Pemilu yang ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, diperlukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang komprehensif. Pertama, perlu ada fokus pada pengembangan kompetensi sosial kultural untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola konflik dan keragaman sosial-budaya. Kedua, pengembangan kompetensi digital harus menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, penting untuk mengembangkan kompetensi dalam penyelenggaraan Pemilu yang ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti penggunaan bahan daur ulang dan pengurangan sampah. Selain itu, perlu ada kerja sama antara KPU pusat dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan organisasi terkait lainnya untuk merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi dan membentuk standar kompetensi SDM dalam penyelenggaraan Pemilu yang efisien dan ramah lingkungan. LAN juga harus meningkatkan kualitas pengembangkan elemen kompetensi yang sudah ada dan mengembangkan kompetensi baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.

  1. Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence... doi.org/10.1155/2017/5160863Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence doi 10 1155 2017 5160863
  2. jurnal borneo administrator. strategic aspects professional position development implications adjustment... jba.lan.go.id/article/view/898jurnal borneo administrator strategic aspects professional position development implications adjustment jba lan go article view 898
  3. Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5.0 Era in Indonesia | Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan.... nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/139Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5 0 Era in Indonesia Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan nakhoda ejournal unri ac index php njip article view 139
  4. PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BERBASIS E-LEARNING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PADA BADAN DIKLAT... doi.org/10.35446/diklatreview.v6i2.829PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BERBASIS E LEARNING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PADA BADAN DIKLAT doi 10 35446 diklatreview v6i2 829
Read online
File size307.6 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test