IWIIWI
jurnal widyaiswara indonesiajurnal widyaiswara indonesiaKomisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yogyakarta menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien. Dibutuhkan SDM yang kompeten untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, seperti konflik/sengketa Pemilu, proses rekrutmen, hasil perhitungan suara, suara tidak sah, dan pemutakhiran data pemilih. Pengembangan kompetensi diperlukan untuk menutup kesenjangan kompetensi SDM KPU DIY. Sekretariat KPU DIY telah memiliki dasar kebijakan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan dalam pengembangan kompetensi SDM KPU DIY dan mengidentifikasi hambatan, peluang, serta tantangan terkait sistem tata kelola pengembangan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat KPU DIY.
Regulasi terkait sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Sekretariat mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.KPU telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan mengembangkan kompetensi pegawai melalui jalur formal, informal, dan non-formal.Namun, terdapat hambatan implementasi kebijakan, seperti karakteristik Pemilu dan organisasi matriks KPU, yang menyebabkan kompleksitas dan waktu yang padat.Berbagai hambatan dan masalah yang muncul memerlukan peningkatan kompetensi sosio kultural dan pengembangan kompetensi baru, seperti kompetensi untuk penyelenggaraan Pemilu yang efisien, kompetensi digital, dan kompetensi untuk penyelenggaraan Pemilu yang ramah lingkungan.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, diperlukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang komprehensif. Pertama, perlu ada fokus pada pengembangan kompetensi sosial kultural untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola konflik dan keragaman sosial-budaya. Kedua, pengembangan kompetensi digital harus menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, penting untuk mengembangkan kompetensi dalam penyelenggaraan Pemilu yang ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti penggunaan bahan daur ulang dan pengurangan sampah. Selain itu, perlu ada kerja sama antara KPU pusat dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan organisasi terkait lainnya untuk merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi dan membentuk standar kompetensi SDM dalam penyelenggaraan Pemilu yang efisien dan ramah lingkungan. LAN juga harus meningkatkan kualitas pengembangkan elemen kompetensi yang sudah ada dan mengembangkan kompetensi baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
- Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence... doi.org/10.1155/2017/5160863Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence doi 10 1155 2017 5160863
- jurnal borneo administrator. strategic aspects professional position development implications adjustment... jba.lan.go.id/article/view/898jurnal borneo administrator strategic aspects professional position development implications adjustment jba lan go article view 898
- Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5.0 Era in Indonesia | Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan.... nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/139Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5 0 Era in Indonesia Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan nakhoda ejournal unri ac index php njip article view 139
- PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BERBASIS E-LEARNING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PADA BADAN DIKLAT... doi.org/10.35446/diklatreview.v6i2.829PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BERBASIS E LEARNING DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PADA BADAN DIKLAT doi 10 35446 diklatreview v6i2 829
| File size | 307.6 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN SGDUIN SGD Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini memperkenalkan kerangka Undang-Undang Kebijakan Sosial Responsif sebagai pendekatan hukum berbasis hak asasiUntuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini memperkenalkan kerangka Undang-Undang Kebijakan Sosial Responsif sebagai pendekatan hukum berbasis hak asasi
UIN SGDUIN SGD Kerangka kerja internasional seperti CRC dan SDGs menekankan pentingnya melindungi hak anak secara menyeluruh.meskipun telah ada kemajuan, kesenjanganKerangka kerja internasional seperti CRC dan SDGs menekankan pentingnya melindungi hak anak secara menyeluruh.meskipun telah ada kemajuan, kesenjangan
UPBUPB Prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas telah diakomodasi secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam instrumen hukumPrinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas telah diakomodasi secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam instrumen hukum
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kerangka teori: Dasar penelitian ini terletak pada teori hukum siber, yang berupaya menciptakan strategi hukum untuk mengatasi kejahatan siber dan menjagaKerangka teori: Dasar penelitian ini terletak pada teori hukum siber, yang berupaya menciptakan strategi hukum untuk mengatasi kejahatan siber dan menjaga
UNNESUNNES 129 dengan nilai signifikansi (sig. ) 0,002. Dengan demikian, hipotetis yang berbunyi terdapat perbedaan innovative working behavior antara karyawan perusahaan129 dengan nilai signifikansi (sig. ) 0,002. Dengan demikian, hipotetis yang berbunyi terdapat perbedaan innovative working behavior antara karyawan perusahaan
UMAUMA Penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru terhadap Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen cukup tinggi dan tidak terdapatPenelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru terhadap Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen cukup tinggi dan tidak terdapat
UMAUMA Program perlindungan anak bagi Anak yang Terpisah efektif dikarenakan semua program yang dijalankan mencapai tujuan yang diharapkan dengan output yangProgram perlindungan anak bagi Anak yang Terpisah efektif dikarenakan semua program yang dijalankan mencapai tujuan yang diharapkan dengan output yang
UMAUMA Saran-saran dalam penelitian ini berkenan disampaikan saran-saran sebagai berikut. Untuk mencegah terjadinya praktek kejahatan Trafiking dan kepada semuaSaran-saran dalam penelitian ini berkenan disampaikan saran-saran sebagai berikut. Untuk mencegah terjadinya praktek kejahatan Trafiking dan kepada semua
Useful /
UNJAUNJA Fungsi didaktif yang mendidik para pembaca karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Serta fungsi moralitas, mengandung nilai moralFungsi didaktif yang mendidik para pembaca karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Serta fungsi moralitas, mengandung nilai moral
UPBUPB Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi, keterbatasanHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi, keterbatasan
STFXAMBONSTFXAMBON Hasil Konsili Trente menjadi tonggak penting dalam sejarah Gereja Katolik, menciptakan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan Protestan dan memperbaikiHasil Konsili Trente menjadi tonggak penting dalam sejarah Gereja Katolik, menciptakan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan Protestan dan memperbaiki
JAYABAYAJAYABAYA Perlu adanya modifikasi terhadap regulasi pergeseran beban pembuktian agar selaras dengan UNCAC 2003 dan memiliki karakteristik preventif, represif, danPerlu adanya modifikasi terhadap regulasi pergeseran beban pembuktian agar selaras dengan UNCAC 2003 dan memiliki karakteristik preventif, represif, dan