UPBUPB
JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIJUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIPengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Ketapang menghadapi tantangan kompleks dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, mulai dari degradasi hutan hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui telaah mendalam terhadap peraturan daerah dan regulasi terkait kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang, yang dipadukan dengan kajian dokumen resmi dan literatur hukum. Teknik interpretasi hukum digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, terdapat inisiatif positif berupa peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan regulasi daerah yang mulai menunjukkan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, pendanaan, dan partisipasi publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan lingkungan di masa depan.
Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang dipengaruhi oleh tingkat harmonisasi regulasi daerah dengan hukum nasional, efektivitas koordinasi kelembagaan, ketersediaan sumber daya, partisipasi publik, serta faktor eksternal seperti kondisi geografis dan tekanan ekonomi.Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan strategi adaptif terhadap faktor eksternal dalam meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan daerah.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang, disarankan untuk melakukan harmonisasi regulasi daerah dengan hukum nasional, memperkuat koordinasi kelembagaan, meningkatkan ketersediaan sumber daya, dan mendorong partisipasi publik. Selain itu, diperlukan strategi adaptif untuk menghadapi faktor eksternal seperti kondisi geografis dan tekanan ekonomi. Penelitian selanjutnya dapat menggabungkan analisis normatif dengan studi empiris untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah.
- The politics of local government environmental evaluations: Assessing bureaucracy in post-Reformasi Indonesia... doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1134The politics of local government environmental evaluations Assessing bureaucracy in post Reformasi Indonesia doi 10 24135 pjr v26i2 1134
- Climate and Environmental Policy in Indonesia: Challenges and Opportunities | Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial... doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3030Climate and Environmental Policy in Indonesia Challenges and Opportunities Ganaya Jurnal Ilmu Sosial doi 10 37329 ganaya v7i1 3030
- Systematic Literature Review of Environmental Impact Assessments | Nurhadi Kumayza | Jurnal Ilmu Sosial... doi.org/10.22146/jsp.96105Systematic Literature Review of Environmental Impact Assessments Nurhadi Kumayza Jurnal Ilmu Sosial doi 10 22146 jsp 96105
- Adaptive Governance in Environmental Issue: Systematic Literature Review. adaptive governance issue systematic... acadlore.com/article/IJEI/2025_8_3/ijei.080319Adaptive Governance in Environmental Issue Systematic Literature Review adaptive governance issue systematic acadlore article IJEI 2025 8 3 ijei 080319
| File size | 305.66 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Primary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which arePrimary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which are
LLDIKTI10LLDIKTI10 Selain itu, terdapat diskriminasi seksis yang terwujud dalam penempatan Bundo Kanduang pada urutan terakhir dalam pasal pertama, menunjukkan perlakuanSelain itu, terdapat diskriminasi seksis yang terwujud dalam penempatan Bundo Kanduang pada urutan terakhir dalam pasal pertama, menunjukkan perlakuan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan SPBE di Provinsi Kalimantan Timur dengan menempatkannya sebagai proses transformasi tata kelola digital,Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan SPBE di Provinsi Kalimantan Timur dengan menempatkannya sebagai proses transformasi tata kelola digital,
HARPRESSIDHARPRESSID Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan kelanjutan historis sejak periode kolonial dan ditegaskan dalam tiga konstitusi yang berlaku. RasionalisasiDesentralisasi asimetris di Indonesia merupakan kelanjutan historis sejak periode kolonial dan ditegaskan dalam tiga konstitusi yang berlaku. Rasionalisasi
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Unit analisis penelitian adalah organisasi yang diwakili oleh kepala LPD. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik analisis regresiUnit analisis penelitian adalah organisasi yang diwakili oleh kepala LPD. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik analisis regresi
UMBUMB Studi ini menganalisis implementasi logistik halal dengan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memengaruhi ketersediaan produk halal di pasarStudi ini menganalisis implementasi logistik halal dengan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memengaruhi ketersediaan produk halal di pasar
UNSULBARUNSULBAR Selama musim peneluran tahun 2024 (Februari sampai Agustus), sebanyak 11 sarang diidentifikasi, terletak ± 30 m dari permukiman penduduk. Sarang-sarangSelama musim peneluran tahun 2024 (Februari sampai Agustus), sebanyak 11 sarang diidentifikasi, terletak ± 30 m dari permukiman penduduk. Sarang-sarang
UNSULTRAUNSULTRA Ketersediaan sarana pariwisata di Pantai Indah Kapu menunjukkan nilai yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Tingkat kepuasan pengunjung termasukKetersediaan sarana pariwisata di Pantai Indah Kapu menunjukkan nilai yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Tingkat kepuasan pengunjung termasuk
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penerapan asas strict liability dan doktrin vicarious liability masih terbatas, namun sangat mendesak untuk mewujudkan prinsip good governance dalam sistemPenerapan asas strict liability dan doktrin vicarious liability masih terbatas, namun sangat mendesak untuk mewujudkan prinsip good governance dalam sistem
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN This suggests that improving service quality enhances the destination image, ultimately increasing tourist interest in purchasing Dolphin tour packages.This suggests that improving service quality enhances the destination image, ultimately increasing tourist interest in purchasing Dolphin tour packages.
UMSUMS Dampak positifnya, orang tua yang bekerja dapat meningkatkan status sosial ekonomi yang mendukung perkembangan sosial anak. Dampak negatifnya, kesibukanDampak positifnya, orang tua yang bekerja dapat meningkatkan status sosial ekonomi yang mendukung perkembangan sosial anak. Dampak negatifnya, kesibukan
UNIGHAUNIGHA Jadi, Sekretaris Gampong sebagai penata administrator perlu memprakarsai tentang proses pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga tujuan pembangunan dapatJadi, Sekretaris Gampong sebagai penata administrator perlu memprakarsai tentang proses pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga tujuan pembangunan dapat