UPBUPB

JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIJUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Ketapang menghadapi tantangan kompleks dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, mulai dari degradasi hutan hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui telaah mendalam terhadap peraturan daerah dan regulasi terkait kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang, yang dipadukan dengan kajian dokumen resmi dan literatur hukum. Teknik interpretasi hukum digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, terdapat inisiatif positif berupa peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan regulasi daerah yang mulai menunjukkan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, pendanaan, dan partisipasi publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang dipengaruhi oleh tingkat harmonisasi regulasi daerah dengan hukum nasional, efektivitas koordinasi kelembagaan, ketersediaan sumber daya, partisipasi publik, serta faktor eksternal seperti kondisi geografis dan tekanan ekonomi.Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan strategi adaptif terhadap faktor eksternal dalam meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang, disarankan untuk melakukan harmonisasi regulasi daerah dengan hukum nasional, memperkuat koordinasi kelembagaan, meningkatkan ketersediaan sumber daya, dan mendorong partisipasi publik. Selain itu, diperlukan strategi adaptif untuk menghadapi faktor eksternal seperti kondisi geografis dan tekanan ekonomi. Penelitian selanjutnya dapat menggabungkan analisis normatif dengan studi empiris untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

  1. The politics of local government environmental evaluations: Assessing bureaucracy in post-Reformasi Indonesia... doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1134The politics of local government environmental evaluations Assessing bureaucracy in post Reformasi Indonesia doi 10 24135 pjr v26i2 1134
  2. Climate and Environmental Policy in Indonesia: Challenges and Opportunities | Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial... doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3030Climate and Environmental Policy in Indonesia Challenges and Opportunities Ganaya Jurnal Ilmu Sosial doi 10 37329 ganaya v7i1 3030
  3. Systematic Literature Review of Environmental Impact Assessments | Nurhadi Kumayza | Jurnal Ilmu Sosial... doi.org/10.22146/jsp.96105Systematic Literature Review of Environmental Impact Assessments Nurhadi Kumayza Jurnal Ilmu Sosial doi 10 22146 jsp 96105
  4. Adaptive Governance in Environmental Issue: Systematic Literature Review. adaptive governance issue systematic... acadlore.com/article/IJEI/2025_8_3/ijei.080319Adaptive Governance in Environmental Issue Systematic Literature Review adaptive governance issue systematic acadlore article IJEI 2025 8 3 ijei 080319
Read online
File size305.66 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test