Publisher

UMAUMA

Journal Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi Publik Abstract

Masalah perdagangan manusia atau trafficking in persons (terutama perempuan dan anak) merupakan masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan International Information Program, U.S. Department of State (2001) masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Utara dalam praktik perdagangan (trafiking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga sebagai daerah tujuan trafiking. Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang.

Conclusion

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.Efektifitas sistem kelembagaan dan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak sudah efektif dan berjalan sejak isu kejahatan trafiking mulai merebak di daerah Sumatera Utara.Lembaga yang menjadi simpul koordinasi dalam penanganan korban dan kasus Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara adalah Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.Biro Pemberdayaan Perempuan bertindak sebagai focal point dalam berbagai program untuk efektifitas sistem kelembagaan dan koordinasi, dalam pelaksanaannya masing-masing Instansi/Lembaga dalam Tim Gugus Tugas di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi tugas pokok, dan kewenangannya masing-masing.Disamping itu gugus tugas sebagai Implementing Agent juga melibatkan unsur seperti secara luas Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Perguruan Tinggi, para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Praktisi hukum lainnya.Saran-saran dalam penelitian ini berkenan disampaikan saran-saran sebagai berikut.Untuk mencegah terjadinya praktek kejahatan Trafiking dan kepada semua pihak yang berada dalam Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Perdagangan Penghapusan (Trafiking) Perempuan dan Anak untuk memprioritaskan gerakan massal sosialisasi dan penyebarluasan tentang bahaya, modus operandi, sasaran korban kepada semua lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat usia produktif dan anak di berbagai ruang publik di Sumatera Utara.Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan Trafiking dan pihak yang mendukungnya, diharapkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari aparat dan lembaga Penegak Hukum untuk mengusut tuntas setiap terungkapnya kasus Trafiking dan memprosesnya secara hukum dengan benar, tegas dan konsisten yang ditandai adanya putusan hukum yang berat bagi semua pelaku kejahatan yang trafiking dan mendukungnya dalam jajaran dan wilayah hukum di Sumatera Utara.Kemiskinan dan pendidikan rendah pemicu utama adalah terjadinya korban trafiking, oleh karena itu diminta kepada semua pihak untuk dapat menggiatkan usaha-usaha pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan perempuan dan anak melalui berbagai sarana yang ada, seperti pemanfaatan dana-dana Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara.Mengingat posisi geografis Sumatera Utara yang demikian strategis bagi lintas orang dan barang, maka disarankan kepada Gugus Tugas Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada lembaga-lembaga antar propinsi, lintas negara, organisasi-organisasi internasional dan kerjasama antar negara dalam penanggulangan dan pencegahan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

Future Research

1. Mengembangkan model penanganan perdagangan perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mencegah dan mengatasi perdagangan perempuan dan anak secara efektif.. 2. Menerapkan strategi pencegahan yang fokus pada faktor-faktor risiko dan penyebab perdagangan perempuan dan anak, seperti kemiskinan, diskriminasi gender, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja.. 3. Menguatkan kerjasama lintas sektoral dan regional dalam penanganan perdagangan perempuan dan anak, termasuk dengan negara-negara tujuan dan transit, untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan.

Metadata

File size	684.46 KB
Pages	34
DMCA	Report