UCYUCY
Fortiori Law JournalFortiori Law JournalProdusen yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan merek yang dianggap sama. Namun, ada merek yang dianggap sama tetapi memiliki kelas barang atau jasa yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Kajian Yuridis Frasa Daya Pembeda Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait persamaan nama merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data difokuskan pada peraturan tertulis dan yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan sesuai dengan bahan hukum yang digunakan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh gambaran jelas terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam kasus merek dengan persamaan nama merek dan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang jelas karena Undang-Undang Merek belum memiliki Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut. Bahkan, SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah menyepakati bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.
Dalam kasus persamaan nama merek dengan kelas barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia, belum terdapat pengaturan hukum yang jelas karena Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut belum diterbitkan.S/SP/XII/2015 menegaskan bahwa gugatan pembatalan untuk merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.Hal ini menunjukkan perlunya kejelasan regulasi lebih lanjut terkait daya pembeda dalam konteks merek tidak sejenis untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha secara adil.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas penerapan SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 dalam kasus sengketa merek tidak sejenis, dengan fokus pada bagaimana putusan tersebut memengaruhi keputusan pengadilan dan perlindungan konsumen. Kedua, sebaiknya dikaji perlunya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mengatur persamaan nama merek pada kelas barang atau jasa tidak sejenis, terutama dalam konteks merek terkenal yang berpotensi mengalami dilusi atau eksploitasi. Ketiga, perlu diteliti bagaimana sistem klasifikasi merek di Indonesia dapat diperkuat dengan mempertimbangkan aspek psikologis konsumen, seperti keterkaitan persepsi antar kelas produk yang berbeda namun berasal dari merek yang sama, guna menghindari kebingungan di masyarakat meskipun secara hukum kelasnya berbeda. Ketiga arah penelitian ini dapat membantu menyusun kerangka hukum yang lebih komprehensif, menjawab celah regulasi saat ini, serta menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.
| File size | 350.94 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Materi hukum primer meliputi Undang-Undang NomorPenelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Materi hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor
DINASTIRESDINASTIRES Pertama, upaya penyelesaian masalah meliputi inventarisasi data tanah, administrasi regulasi transfer kepemilikan, sosialisasi hukum, dan redistribusiPertama, upaya penyelesaian masalah meliputi inventarisasi data tanah, administrasi regulasi transfer kepemilikan, sosialisasi hukum, dan redistribusi
DINASTIREVDINASTIREV Oto Multiartha mengenai kontrak kredit mobil nomor 10-113-16-01884. Permasalahan ini muncul ketika perusahaan pembiayaan yaitu PT. Oto Multiartha menuntutOto Multiartha mengenai kontrak kredit mobil nomor 10-113-16-01884. Permasalahan ini muncul ketika perusahaan pembiayaan yaitu PT. Oto Multiartha menuntut
UMTSUMTS Kerangka konseptual Environmental Horizon Scanning yang terdiri atas (1) substantive orientation, (2) justice orientation, dan (3) future orientation telahKerangka konseptual Environmental Horizon Scanning yang terdiri atas (1) substantive orientation, (2) justice orientation, dan (3) future orientation telah
ITLITL Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PTK, menawarkan wawasan berharga bagi praktisi industri. Namun, penelitian iniAnalisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PTK, menawarkan wawasan berharga bagi praktisi industri. Namun, penelitian ini
UNSURYAUNSURYA Merek juga merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Dengan merek, dapat ditunjukkan ciri asal usulMerek juga merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Dengan merek, dapat ditunjukkan ciri asal usul
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu lebih banyak penugasannya melalui struktur organisasi dan disposisi. Struktur organisasiDalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu lebih banyak penugasannya melalui struktur organisasi dan disposisi. Struktur organisasi
UNRAMUNRAM Desa Sengkol merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, letak Desa SengkolDesa Sengkol merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, letak Desa Sengkol
Useful /
UHTUHT Kelainan tersebut di atas disebabkan kelainan pada kelenjar endokrin dan genetik, psikologis, lingkungan dan kelainan struktur. Penelitian ini bertujuanKelainan tersebut di atas disebabkan kelainan pada kelenjar endokrin dan genetik, psikologis, lingkungan dan kelainan struktur. Penelitian ini bertujuan
STIAMISTIAMI Saran implementatif meliputi penguatan sistem pengawasan berbasis kinerja, peningkatan komunikasi dan kolaborasi antar unit kerja, serta program pengembanganSaran implementatif meliputi penguatan sistem pengawasan berbasis kinerja, peningkatan komunikasi dan kolaborasi antar unit kerja, serta program pengembangan
STIAMISTIAMI Fenomena penelitian ini adalah Pengawasan Pemungutan Pajak dapat dipengaruhi oleh tiga prinsip yaitu standar pengawasan, penilaian pengawasan, dan tindakanFenomena penelitian ini adalah Pengawasan Pemungutan Pajak dapat dipengaruhi oleh tiga prinsip yaitu standar pengawasan, penilaian pengawasan, dan tindakan
STIAMISTIAMI Namun, observasi menunjukkan bahwa Pengembangan Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja, dan Kompensasi bagi pegawai belum optimal, diduga mengakibatkan kinerjaNamun, observasi menunjukkan bahwa Pengembangan Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja, dan Kompensasi bagi pegawai belum optimal, diduga mengakibatkan kinerja