UCYUCY
Fortiori Law JournalFortiori Law JournalProdusen yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan merek yang dianggap sama. Namun, ada merek yang dianggap sama tetapi memiliki kelas barang atau jasa yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Kajian Yuridis Frasa Daya Pembeda Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait persamaan nama merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data difokuskan pada peraturan tertulis dan yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan sesuai dengan bahan hukum yang digunakan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh gambaran jelas terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam kasus merek dengan persamaan nama merek dan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang jelas karena Undang-Undang Merek belum memiliki Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut. Bahkan, SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah menyepakati bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.
Dalam kasus persamaan nama merek dengan kelas barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia, belum terdapat pengaturan hukum yang jelas karena Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut belum diterbitkan.S/SP/XII/2015 menegaskan bahwa gugatan pembatalan untuk merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.Hal ini menunjukkan perlunya kejelasan regulasi lebih lanjut terkait daya pembeda dalam konteks merek tidak sejenis untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha secara adil.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas penerapan SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 dalam kasus sengketa merek tidak sejenis, dengan fokus pada bagaimana putusan tersebut memengaruhi keputusan pengadilan dan perlindungan konsumen. Kedua, sebaiknya dikaji perlunya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mengatur persamaan nama merek pada kelas barang atau jasa tidak sejenis, terutama dalam konteks merek terkenal yang berpotensi mengalami dilusi atau eksploitasi. Ketiga, perlu diteliti bagaimana sistem klasifikasi merek di Indonesia dapat diperkuat dengan mempertimbangkan aspek psikologis konsumen, seperti keterkaitan persepsi antar kelas produk yang berbeda namun berasal dari merek yang sama, guna menghindari kebingungan di masyarakat meskipun secara hukum kelasnya berbeda. Ketiga arah penelitian ini dapat membantu menyusun kerangka hukum yang lebih komprehensif, menjawab celah regulasi saat ini, serta menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.
| File size | 350.94 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui pendaftaran kekayaan intelektual, penyusunan peraturan gubernur, serta pembentukan organisasi perangkat daerahUpaya perlindungan dapat dilakukan melalui pendaftaran kekayaan intelektual, penyusunan peraturan gubernur, serta pembentukan organisasi perangkat daerah
DINASTIRESDINASTIRES Pertama, upaya penyelesaian masalah meliputi inventarisasi data tanah, administrasi regulasi transfer kepemilikan, sosialisasi hukum, dan redistribusiPertama, upaya penyelesaian masalah meliputi inventarisasi data tanah, administrasi regulasi transfer kepemilikan, sosialisasi hukum, dan redistribusi
MKRIMKRI Rembug Pelayanan Publik (RPM) merupakan aktualisasi pelayanan publik berlandaskan demokrasi Pancasila. Aktualisasi sila kerakyatan dalam penyelenggaraanRembug Pelayanan Publik (RPM) merupakan aktualisasi pelayanan publik berlandaskan demokrasi Pancasila. Aktualisasi sila kerakyatan dalam penyelenggaraan
UCYUCY Sehingga zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berpengaruh mengurangi jumlah penerimaan negara. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitianSehingga zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berpengaruh mengurangi jumlah penerimaan negara. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian
UNTAGUNTAG Di sisi lain, Blue Economy memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, yang juga bertentangan dengan ancaman terhadap ekonomi lokal akibat penambangan pasirDi sisi lain, Blue Economy memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, yang juga bertentangan dengan ancaman terhadap ekonomi lokal akibat penambangan pasir
NEOLECTURANEOLECTURA 2021. Sanksi pidana dan sanksi pidana lebih lanjut merupakan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan penambangan tanpa izin. 03 Tahun 2020 tentang2021. Sanksi pidana dan sanksi pidana lebih lanjut merupakan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan penambangan tanpa izin. 03 Tahun 2020 tentang
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL In these transactions, consumers often find themselves in a precarious position, dealing with issues like uncertainty about product quality, shipping delays,In these transactions, consumers often find themselves in a precarious position, dealing with issues like uncertainty about product quality, shipping delays,
UIN SGDUIN SGD Meskipun pengembangan daya tarik wisata selaras dengan prinsip-prinsip umum pariwisata Syariah dan pedoman terkait wisatawan dan destinasi, fasilitas sepertiMeskipun pengembangan daya tarik wisata selaras dengan prinsip-prinsip umum pariwisata Syariah dan pedoman terkait wisatawan dan destinasi, fasilitas seperti
Useful /
UMDUMD Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit maupun eksplisit dalam hukum nasional dan internasional.Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit maupun eksplisit dalam hukum nasional dan internasional.
UMDUMD ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya.ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya.
MKRIMKRI Karena hak atas air merupakan hak asasi manusia maka secara konstitusional negara utamanya pemerintah memiliki kewajiban untuk menghargai, memenuhi, danKarena hak atas air merupakan hak asasi manusia maka secara konstitusional negara utamanya pemerintah memiliki kewajiban untuk menghargai, memenuhi, dan
IBSIBS Secara keseluruhan, variabel‑variabel kontrol serta tiga variabel independen menjelaskan sekitar 45,5 % variabilitas transfer pricing pada perusahaanSecara keseluruhan, variabel‑variabel kontrol serta tiga variabel independen menjelaskan sekitar 45,5 % variabilitas transfer pricing pada perusahaan