UCYUCY
Fortiori Law JournalFortiori Law JournalProdusen yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan merek yang dianggap sama. Namun, ada merek yang dianggap sama tetapi memiliki kelas barang atau jasa yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Kajian Yuridis Frasa Daya Pembeda Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait persamaan nama merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data difokuskan pada peraturan tertulis dan yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan sesuai dengan bahan hukum yang digunakan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh gambaran jelas terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam kasus merek dengan persamaan nama merek dan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang jelas karena Undang-Undang Merek belum memiliki Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut. Bahkan, SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah menyepakati bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.
Dalam kasus persamaan nama merek dengan kelas barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia, belum terdapat pengaturan hukum yang jelas karena Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut belum diterbitkan.S/SP/XII/2015 menegaskan bahwa gugatan pembatalan untuk merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.Hal ini menunjukkan perlunya kejelasan regulasi lebih lanjut terkait daya pembeda dalam konteks merek tidak sejenis untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha secara adil.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas penerapan SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 dalam kasus sengketa merek tidak sejenis, dengan fokus pada bagaimana putusan tersebut memengaruhi keputusan pengadilan dan perlindungan konsumen. Kedua, sebaiknya dikaji perlunya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mengatur persamaan nama merek pada kelas barang atau jasa tidak sejenis, terutama dalam konteks merek terkenal yang berpotensi mengalami dilusi atau eksploitasi. Ketiga, perlu diteliti bagaimana sistem klasifikasi merek di Indonesia dapat diperkuat dengan mempertimbangkan aspek psikologis konsumen, seperti keterkaitan persepsi antar kelas produk yang berbeda namun berasal dari merek yang sama, guna menghindari kebingungan di masyarakat meskipun secara hukum kelasnya berbeda. Ketiga arah penelitian ini dapat membantu menyusun kerangka hukum yang lebih komprehensif, menjawab celah regulasi saat ini, serta menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.
| File size | 350.94 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UPNVJUPNVJ Berbanding terbalik dengan Uni Eropa yang telah diklaim mampu memberikan perlindungan terhadap permasalahan tersebut melalui pengaturan komprehensifnyaBerbanding terbalik dengan Uni Eropa yang telah diklaim mampu memberikan perlindungan terhadap permasalahan tersebut melalui pengaturan komprehensifnya
UCYUCY Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Mediasi penal menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapatMediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Mediasi penal menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapat
UADUAD Penelitian ini menggunakan adsorben dari kulit telur bebek dan kulit durian yang telah diaktivasi. Proses adsorpsi dilakukan dengan variasi waktu kontakPenelitian ini menggunakan adsorben dari kulit telur bebek dan kulit durian yang telah diaktivasi. Proses adsorpsi dilakukan dengan variasi waktu kontak
UADUAD The test results showed that the largest slag content was silica and iron. The addition of nickel slag provided a slump value that was still included inThe test results showed that the largest slag content was silica and iron. The addition of nickel slag provided a slump value that was still included in
UADUAD The research further emphasizes squalenes potential as a precursor for cholesterol, hormones, and vitamins, alongside its role in improving human healthThe research further emphasizes squalenes potential as a precursor for cholesterol, hormones, and vitamins, alongside its role in improving human health
DINASTIREVDINASTIREV Merek memegang peran besar dalam mengidentifikasi asal usul barang atau jasa, dimana sengketa merek sering terjadi karena reputasi merek yang memilikiMerek memegang peran besar dalam mengidentifikasi asal usul barang atau jasa, dimana sengketa merek sering terjadi karena reputasi merek yang memiliki
EDUPEDEDUPED Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Negeri 1 Doro Kabupaten Pekalongan. Hasil validasi perangkat pembelajaran oleh 5 validator menggunakan instrumenPenelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Negeri 1 Doro Kabupaten Pekalongan. Hasil validasi perangkat pembelajaran oleh 5 validator menggunakan instrumen
UNTANUNTAN Model pelatihan SSOTT diterapkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Subjek penelitian adalah 30 guru SD Negeri 003 Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. IndikatorModel pelatihan SSOTT diterapkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Subjek penelitian adalah 30 guru SD Negeri 003 Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Indikator
Useful /
UCYUCY 03/2020 yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang03/2020 yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
UCYUCY Penelitian ini mengkaji apakah ketentuan dalam Undang-undang BPHTB, khususnya Pasal 24, telah mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan. BPHTB adalahPenelitian ini mengkaji apakah ketentuan dalam Undang-undang BPHTB, khususnya Pasal 24, telah mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan. BPHTB adalah
UCYUCY Pertanyaannya adalah apakah sengketa perjanjian pembiayaan termasuk dalam sengketa perdata karena terjadinya wanprestasi atau lalai dalam melaksanakanPertanyaannya adalah apakah sengketa perjanjian pembiayaan termasuk dalam sengketa perdata karena terjadinya wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan
EDUPEDEDUPED Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik sederhana, yaitu dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkanAdapun analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik sederhana, yaitu dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan