Publisher

DINASTIRESDINASTIRES

Journal Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities Abstract

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis isu-isu terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris dalam memverifikasi keakuratan informasi pemilik manfaat (beneficial ownership/BO) perusahaan, di mana Permenkum 2/2025 mengubah verifikasi dari pasif menjadi aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Analisis mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban verifikasi keakuratan informasi BO dan kewenangan yang dimiliki notaris. Tidak adanya kewenangan investigatif dan mekanisme verifikasi silang menghilangkan sifat substantif dari laporan notaris mengenai keakuratan informasi BO. Perlindungan berupa pembebasan tanggung jawab hukum bagi notaris yang tidak mencantumkan atau mencantumkan secara keliru informasi BO didasarkan pada konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian. Jika notaris secara konsisten menerapkan prinsip ini, maka unsur mens rea dalam pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dihilangkan, sehingga notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Conclusion

Kewajiban notaris untuk memverifikasi keakuratan informasi pemilik manfaat (BO) dalam Permenkum 9/2017 dan 2/2025, tanpa disertai pemberian kewenangan investigatif dan akses ke basis data informasi yang relevan, menciptakan ketidakseimbangan antara kewajiban dan kewenangan.Ketidakseimbangan ini menyiratkan ketidakmungkinan kepatuhan karena regulasi tidak memberikan kepastian hukum akibat tidak diaturnya mekanisme, standar, serta sumber informasi yang dapat digunakan notaris untuk memverifikasi kebenaran substantif informasi BO.Konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan niat jahat, sementara pertanggungjawaban perdata didasarkan pada perbuatan melawan hukum.Penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten menjadi kunci karena dapat menghilangkan unsur niat jahat dalam pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum.

Future Research

Pertama, perlu dikaji urgensi dan kelayakan pemberlakuan kewajiban verifikasi aktif bagi notaris dalam konteks struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan keterbatasan akses informasi, dengan meneliti apakah kewajiban tersebut benar-benar efektif dalam mencegah penyembunyian pemilik manfaat atau justru hanya membebani profesi notaris secara tidak proporsional. Kedua, perlu dikembangkan model verifikasi bersama yang kolaboratif antara notaris, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, dan instansi terkait lainnya dengan memanfaatkan integrasi sistem data nasional, untuk mengevaluasi apakah pendekatan kolektif dapat meningkatkan akurasi verifikasi tanpa menempatkan notaris sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, perlu diteliti efektivitas prinsip kehati-hatian sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus-kasus di mana informasi BO terbukti salah, dengan mengumpulkan putusan pengadilan terkait untuk menilai apakah penerapan prinsip tersebut secara konsisten benar-benar menjadi dasar pembebasan tanggung jawab hukum baik pidana maupun perdata, serta bagaimana standar penerapannya dapat diperjelas secara yuridis.

References

1. Representation of the Hedonism of the Main Character in Kevin Kwan's Chinese Novel Rich Girlfriend... jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2416Representation of the Hedonism of the Main Character in Kevin Kwans Chinese Novel Rich Girlfriend jurnal syntax idea index php syntax idea article view 2416
2. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan... doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.309Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat Beneficial Owner Pada Pendirian Perusahaan doi 10 62383 aliansi v1i4 309
3. Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
4. KONSTRUKSI MOTIF DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA | Honeste Vivere. konstruksi motif pembuktian perkara... ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/242KONSTRUKSI MOTIF DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA Honeste Vivere konstruksi motif pembuktian perkara ejournal fhuki index php hv article view 242

Metadata

File size	345.72 KB
Pages	12
DMCA	Report