DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesStudi ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah terkait hak-hak adat dan batas wilayah. Proses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah, baik dari perspektif hukum negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di beberapa desa di Kabupaten Buton Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian penyelesaian sengketa diarahkan pada penyelesaian non-litigasi dengan keterlibatan langsung kepala sengketa di BPN Kabupaten Buton Utara. Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Penyelesaian kegiatan PTSL dalam kategori Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridis memenuhi syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tetapi terdapat kasus di Pengadilan dan/atau sengketa. Untuk memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa PTSL melalui kepala desa, perlu ditegaskan dalam bentuk perjanjian tertulis oleh para pihak kepada perjanjian yang dibuat secara sah. Memperkuat Koordinasi antara Pemerintah Desa, Badan Pertanahan Nasional Buton Utara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan lambatnya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi selama pelaksanaan PTSL.
Penyelesaian sengketa proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diarahkan pada penyelesaian non-litigasi dengan keterlibatan langsung kepala sengketa di BPN Kabupaten Buton Utara.Untuk memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa PTSL melalui kepala desa, perlu ditegaskan dalam bentuk perjanjian tertulis oleh para pihak kepada perjanjian yang dibuat secara sah.Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Desa, Badan Pertanahan Nasional Buton Utara, karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan lambatnya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi selama pelaksanaan PTSL.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas model penyelesaian sengketa melalui kepala desa, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dan penegakan perjanjian. Kedua, penelitian dapat mengkaji peran serta masyarakat adat dalam proses PTSL, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak tradisional. Ketiga, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai dampak koordinasi antar lembaga terkait terhadap efisiensi dan transparansi proses PTSL, serta merumuskan model koordinasi yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas program PTSL dan mewujudkan kepastian hukum atas tanah di Indonesia.
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
- PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA | Manthovani | Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan. pendaftaran... doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Manthovani Jurnal Magister Ilmu Hukum Hukum dan Kesejahteraan pendaftaran doi 10 36722 jmih v2i2 744
| File size | 382.4 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagaiDalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagai
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadap
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikatDalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikat
DINASTIREVDINASTIREV Terdapat kesenjangan nyata antara teori aturan hukum dengan praktik yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistemTerdapat kesenjangan nyata antara teori aturan hukum dengan praktik yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak merupakan hak fundamental bagi pelaku usaha, tetap diperlukan adanya pembatasan hukumHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak merupakan hak fundamental bagi pelaku usaha, tetap diperlukan adanya pembatasan hukum
DINASTIREVDINASTIREV Ketiganya belum sepenuhnya memenuhi amanat UU Perlindungan Konsumen terkait hak atas informasi, kejelasan klausul, dan perlindungan dari risiko merugikan,Ketiganya belum sepenuhnya memenuhi amanat UU Perlindungan Konsumen terkait hak atas informasi, kejelasan klausul, dan perlindungan dari risiko merugikan,
DINASTIREVDINASTIREV Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkanPasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Kredit umumnya digunakan untuk memfasilitasi bisnis dan memainkan peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga keuanganKredit umumnya digunakan untuk memfasilitasi bisnis dan memainkan peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga keuangan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Perbedaan filosofis antara sistem common law dan civil law menghasilkan pendekatan yang kontras tetapi saling melengkapi dalam mengatur tanggung jawabPerbedaan filosofis antara sistem common law dan civil law menghasilkan pendekatan yang kontras tetapi saling melengkapi dalam mengatur tanggung jawab
DINASTIRESDINASTIRES 27 of 2022 on Personal Data Protection marks a significant step in strengthening legal safeguards for digital privacy. It must be supported by the establishment27 of 2022 on Personal Data Protection marks a significant step in strengthening legal safeguards for digital privacy. It must be supported by the establishment
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Saat ini perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 kembali mencuat seiring dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangSaat ini perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 kembali mencuat seiring dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI hasil uji akurasi atau ketelitian hasil kehilangan citra satelit dengan metode klasifikasi terbimbing (Supervised) memiliki tingkat ketelitian sebesarhasil uji akurasi atau ketelitian hasil kehilangan citra satelit dengan metode klasifikasi terbimbing (Supervised) memiliki tingkat ketelitian sebesar