DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesStudi ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah terkait hak-hak adat dan batas wilayah. Proses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah, baik dari perspektif hukum negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di beberapa desa di Kabupaten Buton Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian penyelesaian sengketa diarahkan pada penyelesaian non-litigasi dengan keterlibatan langsung kepala sengketa di BPN Kabupaten Buton Utara. Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Penyelesaian kegiatan PTSL dalam kategori Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridis memenuhi syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tetapi terdapat kasus di Pengadilan dan/atau sengketa. Untuk memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa PTSL melalui kepala desa, perlu ditegaskan dalam bentuk perjanjian tertulis oleh para pihak kepada perjanjian yang dibuat secara sah. Memperkuat Koordinasi antara Pemerintah Desa, Badan Pertanahan Nasional Buton Utara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan lambatnya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi selama pelaksanaan PTSL.
Penyelesaian sengketa proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diarahkan pada penyelesaian non-litigasi dengan keterlibatan langsung kepala sengketa di BPN Kabupaten Buton Utara.Untuk memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa PTSL melalui kepala desa, perlu ditegaskan dalam bentuk perjanjian tertulis oleh para pihak kepada perjanjian yang dibuat secara sah.Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Desa, Badan Pertanahan Nasional Buton Utara, karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan lambatnya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi selama pelaksanaan PTSL.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas model penyelesaian sengketa melalui kepala desa, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dan penegakan perjanjian. Kedua, penelitian dapat mengkaji peran serta masyarakat adat dalam proses PTSL, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak tradisional. Ketiga, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai dampak koordinasi antar lembaga terkait terhadap efisiensi dan transparansi proses PTSL, serta merumuskan model koordinasi yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas program PTSL dan mewujudkan kepastian hukum atas tanah di Indonesia.
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
- PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA | Manthovani | Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan. pendaftaran... doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Manthovani Jurnal Magister Ilmu Hukum Hukum dan Kesejahteraan pendaftaran doi 10 36722 jmih v2i2 744
| File size | 382.4 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan temuan penelitian, kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Bonokeling lebih bersifat institusional dan terkait dengan kurangnyaBerdasarkan temuan penelitian, kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Bonokeling lebih bersifat institusional dan terkait dengan kurangnya
IBLAMIBLAM Sementara itu, di Afrika, tradisi Ubuntu menyediakan fondasi moral untuk menyelesaikan sengketa komunitas dan konflik sosial.mediasi ad hoc terbukti efektifSementara itu, di Afrika, tradisi Ubuntu menyediakan fondasi moral untuk menyelesaikan sengketa komunitas dan konflik sosial.mediasi ad hoc terbukti efektif
IBRAHIMYIBRAHIMY Pada proses pengadaan tanah, melalui kacamata hukum sebagai instrument perubahan sosial implementasinya harus diseleraskan antara kepentingan pribadi danPada proses pengadaan tanah, melalui kacamata hukum sebagai instrument perubahan sosial implementasinya harus diseleraskan antara kepentingan pribadi dan
DINASTIREVDINASTIREV Dengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, danDengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, dan
UWPUWP BPN Kabupaten Mamuju memiliki kewenangan penuh dalam penanganan pertanahan, mencakup pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa. Peran BPN memberikanBPN Kabupaten Mamuju memiliki kewenangan penuh dalam penanganan pertanahan, mencakup pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa. Peran BPN memberikan
UWPUWP Sebenarnya, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan mandat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembukaan investasiSebenarnya, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan mandat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembukaan investasi
UNIMALUNIMAL Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif sesuai dengan pembahasan yang bersifat deskriptif dengan mengolah data melaluiDalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif sesuai dengan pembahasan yang bersifat deskriptif dengan mengolah data melalui
UNISSULAUNISSULA Bentuk dan isi perjanjian sewa bersifat standar, yang isinya adalah kesepakatan dua atau lebih pihak atau kesepakatan standar timbal balik. Upaya yangBentuk dan isi perjanjian sewa bersifat standar, yang isinya adalah kesepakatan dua atau lebih pihak atau kesepakatan standar timbal balik. Upaya yang
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis isu-isu terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris dalam memverifikasi keakuratanTujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis isu-isu terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris dalam memverifikasi keakuratan
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam kasus ini melibatkan 4 tersangka dari dinas Lingkungan Hidup dan 2 tersangka dari pihak swasta sebagai penyedia jasa. Akibat dari tindakan korupsiDalam kasus ini melibatkan 4 tersangka dari dinas Lingkungan Hidup dan 2 tersangka dari pihak swasta sebagai penyedia jasa. Akibat dari tindakan korupsi
DINASTIRESDINASTIRES The problem faced is how to regulate criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in IndonesiaThe problem faced is how to regulate criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in Indonesia
IBRAHIMYIBRAHIMY Selain itu, meskipun teknologi blockchain menawarkan transparansi, teknologi juga menghadirkan tantangan dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku. PenelitianSelain itu, meskipun teknologi blockchain menawarkan transparansi, teknologi juga menghadirkan tantangan dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku. Penelitian