UNISSULAUNISSULA
International Journal of Law Society ServicesInternational Journal of Law Society ServicesNotaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ada wewenang, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi, yang akan menimbulkan tanggung jawab yang sejalan dengan ketentuan etika dalam melaksanakan tugas jabatannya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis tanggung jawab Notaris mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris serta penanganan terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interdisipliner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis telah mewawancarai 2 (dua) notaris dan 7 (tujuh) pengguna jasa notaris di Kabupaten Mimika. Sehingga diperoleh hasil pertama, terdapat beberapa pelanggaran kode etik, yaitu ketidakhadiran Notaris di kantornya selama proses pembuatan akta, penentuan honorarium yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, penggunaan media sosial yang tidak pantas untuk seorang pejabat yang diamanatkan oleh undang-undang dan terikat oleh sumpah jabatan. Kedua, Notaris yang terbukti telah melanggar Kode Etik Notaris dapat diberikan sanksi etik dari Kepala Organisasi dalam bentuk peringatan dan sebagai akibatnya tanggung jawab pejabat yang bersangkutan adalah untuk menerima secara kooperatif dan tidak mengulangi pelanggaran serupa sehingga tidak mencapai Dewan Pengawas Daerah atau bahkan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat.
Tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi di Kabupaten Mimika, dalam menangani kesalahan Notaris yang telah melanggar Kode Etik Notaris, sebagai pejabat negara, orang yang bersangkutan mampu menghadapi kesalahannya dengan rasa tanggung jawab, sportifitas dan kearifan.Sehingga hingga saat ini tidak terjadi kekambuhan atau kekambuhan pelanggaran serupa.Penanganan terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Jabatan Notaris, yang terjadi di Kabupaten Mimika di mana organisasi atau asosiasi mengambil langkah dengan memanggil dan langsung memberikan peringatan lisan kepada Notaris yang bersangkutan, sehingga masalah tidak mencapai tingkat yang lebih tinggi.Notaris yang bersangkutan juga bertindak secara kooperatif dalam menerima teguran.Dengan cara ini, organisasi asosiasi di Kabupaten Mimika mampu menangani masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh pejabat Notaris setempat dengan bijaksana dan bijaksana.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang tanggung jawab notaris dalam menangani pelanggaran kode etik di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis dampak pelanggaran kode etik notaris terhadap kepercayaan masyarakat dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas notaris. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi peran organisasi profesi notaris dalam mengawasi dan menegakkan kode etik, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik notaris.
| File size | 473.13 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan metode analisis semuanya digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif.Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan metode analisis semuanya digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif.
UNIRAYAUNIRAYA Penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian berkelanjutan di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino terbukti efektif. Hal ini terlihat dariPenjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian berkelanjutan di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino terbukti efektif. Hal ini terlihat dari
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017/PN. Slw. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang NomorSus/2017/PN. Slw. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2015/PN Btl merupakan salah satu putusan dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiSus/2015/PN Btl merupakan salah satu putusan dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
UNIRAYAUNIRAYA Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah anakTbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah anak
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data bersifat kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara danAnalisis data bersifat kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan secaraBerdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan secara
UNIRAYAUNIRAYA Maksud dari penelitian hokum sosiologis adalah untuk mencari data tentang sesuatu yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah penjelasan yang melibatkanMaksud dari penelitian hokum sosiologis adalah untuk mencari data tentang sesuatu yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah penjelasan yang melibatkan
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Pemeriksaan ini bermaksud untuk menguraikan bagian yuridis disiplin pelaku pelanggaran opiat non‑tanaman golongan I. Teknik eksplorasi yang digunakanPemeriksaan ini bermaksud untuk menguraikan bagian yuridis disiplin pelaku pelanggaran opiat non‑tanaman golongan I. Teknik eksplorasi yang digunakan
UNIRAYAUNIRAYA Pembagian harta dilakukan secara rata antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan hak anak jika ada. Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga,Pembagian harta dilakukan secara rata antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan hak anak jika ada. Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga,
UNIRAYAUNIRAYA Pasangan ini mengaku memiliki tanah tempat terjadinya tindak pidana tersebut, dan terdakwa serta saksi dapat membuktikannya dengan surat kepemilikan tanahPasangan ini mengaku memiliki tanah tempat terjadinya tindak pidana tersebut, dan terdakwa serta saksi dapat membuktikannya dengan surat kepemilikan tanah
YALAMQAYALAMQA Berpikir komputasional sangat berperan dalam konteks pembelajaran dan membantu meningkatkan pemahaman matematika serta keterampilan pengetahuan siswa.Berpikir komputasional sangat berperan dalam konteks pembelajaran dan membantu meningkatkan pemahaman matematika serta keterampilan pengetahuan siswa.