USIUSI
Jurnal Regional PlanningJurnal Regional PlanningBerdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, yang berarti DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Toba Samosir, terutama dalam peningkatan pendidikan non-formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan DPRD Toba Samosir periode 2014-2019 belum berjalan secara efektif.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategis DPRD Kabupaten Toba Samosir masih mengalami kendala baik dari faktor internal maupun eksternal.Strategis Bapemperda DPRD Kabupaten Toba Samosir dalam mewujudkan pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Toba Samosir tentang Insentif Tenaga Pendidik pada Bidang Keagamaan dari tahap perencanaan diawali dengan menjalin kerjasama Anggota DPRD dengan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Toba Samosir.Dalam pembentukan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Toba Samosir, DPRD melakukan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam Pembentukan Hak Inisiatif DPRD masih cukup lemah dan terbatas, dikarenakan tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia DPRD kurang pemahaman di bidang Legal Drafting.Minimnya pelaksanaan Kunjungan Kerja, Publik Hearing, Konsultasi, Bimtek, Reses maupun kegiatan lainnya khususnya dalam hal peningkatan keilmuan bidang hukum, hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ditampung dalam mata anggaran lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Samosir.Belum maksimalnya pelaksanaan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah berhubung sebahagian Anggota DPRD masih kurang berperannya Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir.Perlu dibentuknya Tenaga Ahli pada DPRD Kabupaten Toba Samosir yang didukung dari segi jumlah maupun kualifikasi yang berlatar belakang keilmuan bidang hukum, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapemperda dalam penyusunan hak inisiatif DPRD Kabupaten Toba Samosir.
Untuk meningkatkan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan, perlu didukung oleh tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Toba Samosir meningkatkan publikasi dan membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan naskah akademik, sehingga harapan dan permasalahan masyarakat dapat menjadi fakta yang harus diselesaikan melalui peraturan daerah. Selain itu, perlu dibentuk tenaga ahli pada DPRD Kabupaten Toba Samosir yang didukung dari segi jumlah dan kualifikasi, terutama dalam bidang hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapemperda dalam penyusunan hak inisiatif DPRD. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi Bapemperda dalam penyusunan Perda Hak Inisiatif DPRD dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Bapemperda dalam proses tersebut.
| File size | 821.2 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
ISTEKICSADABJNISTEKICSADABJN Data di analisis dengan uji Spearman Rho. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 51 responden didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antaraData di analisis dengan uji Spearman Rho. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 51 responden didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara
LAAROIBALAAROIBA Adaptive governance dalam penelitian ini terdapat beberapa Lembaga yang terlibat mulai dari pemerintahan daerah, TNI, BNBP, Tenaga medis, Dinas sosial,Adaptive governance dalam penelitian ini terdapat beberapa Lembaga yang terlibat mulai dari pemerintahan daerah, TNI, BNBP, Tenaga medis, Dinas sosial,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatanOleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.
UNTADUNTAD Masalah utama yang diangkat adalah kesulitan dalam memasukkan nilai-nilai kesetaraan, independensi, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab keMasalah utama yang diangkat adalah kesulitan dalam memasukkan nilai-nilai kesetaraan, independensi, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab ke
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnyaKedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnya
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK Finally, the author suggests that state civil servants at the Regional Secretariat of Sawahlunto City should further improve competence, work environment,Finally, the author suggests that state civil servants at the Regional Secretariat of Sawahlunto City should further improve competence, work environment,
UMAUMA Kabupaten Deli Serdang ialah sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. PemberdayaanKabupaten Deli Serdang ialah sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Pemberdayaan
Useful /
UHTUHT Apendisitis akut merupakan salah satu kasus bedah emergensi yang paling umum dari nyeri perut bagian kanan bawah, sebagian kecil kasus pada unit gawatApendisitis akut merupakan salah satu kasus bedah emergensi yang paling umum dari nyeri perut bagian kanan bawah, sebagian kecil kasus pada unit gawat
LAAROIBALAAROIBA Hasil evaluasi terhadap Program Kartu Pedagang Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaannya sudah cukupHasil evaluasi terhadap Program Kartu Pedagang Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaannya sudah cukup
LAAROIBALAAROIBA Dalam hal Imâm Al-haramayn mengajukan sebuah pola yang berbasis penerapan Maqâṣid Al-shariah sebagai jawaban atas polemik pajak. Pajak menurut Al-JuwayniDalam hal Imâm Al-haramayn mengajukan sebuah pola yang berbasis penerapan Maqâṣid Al-shariah sebagai jawaban atas polemik pajak. Pajak menurut Al-Juwayni
UHTUHT Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat yang, jika dibiarkan tanpa pengobatan, dapat menyebabkan kemandulan padaDiabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat yang, jika dibiarkan tanpa pengobatan, dapat menyebabkan kemandulan pada