UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumPenegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, proses peradilan yang rumit, lama, dan mahal menimbulkan pemikiran alternatif penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Artikel ini membahas konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir, yang bertujuan untuk memenuhi keadilan restoratif (restorative justice) dan kemanfaatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
Konstruksi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penambangan pasir dapat dipertimbangkan dalam sistem hukum pidana.Mediasi penal dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, atau pada pelaksanaan putusan pengadilan.Hasil kesepakatan mediasi penal dituangkan dalam surat penetapan hakim dalam bentuk akta perdamaian, yang memberikan kekuatan eksekutorial.Penerapan mediasi penal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian, serta memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara mediasi penal dengan sistem peradilan pidana konvensional dalam menangani tindak pidana penambangan pasir. Studi ini dapat mengeksplorasi efektivitas, keadilan, dan kemanfaatan dari kedua pendekatan tersebut. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi penal dalam kasus-kasus tertentu, serta mengembangkan strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi dan kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi penal.
| File size | 210.05 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017/PN. Slw. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang NomorSus/2017/PN. Slw. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
UNIRAYAUNIRAYA Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga, tokoh adat, dan pemerintah desa, serta didasarkan pada bukti tertulis dan pengakuan. Dengan demikian,Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga, tokoh adat, dan pemerintah desa, serta didasarkan pada bukti tertulis dan pengakuan. Dengan demikian,
UNIRAYAUNIRAYA Penulis mengusulkan agar pihak berwenang yang ditunjuk, ketika menangani dan memediasi kasus kriminal, harus terus memberikan keadilan dan memberikan disiplinPenulis mengusulkan agar pihak berwenang yang ditunjuk, ketika menangani dan memediasi kasus kriminal, harus terus memberikan keadilan dan memberikan disiplin
UNIRAYAUNIRAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti keterangan saksi, terdakwa, alatHasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti keterangan saksi, terdakwa, alat
UNIRAYAUNIRAYA Penulis berpendapat bahwa PT. Asuransi Multi Artha Guna harus mempertanggungjawabkan pelanggarannya dengan pidana denda, sebagaimana dituangkan dalam PasalPenulis berpendapat bahwa PT. Asuransi Multi Artha Guna harus mempertanggungjawabkan pelanggarannya dengan pidana denda, sebagaimana dituangkan dalam Pasal
UNIRAYAUNIRAYA Teknik deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan setelah dilakukan analisis data deskriptif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahanTeknik deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan setelah dilakukan analisis data deskriptif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan
UNIRAYAUNIRAYA Pal) meski terdapat bukti nyata bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Pal) meski terdapat bukti nyata bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
UNIRAYAUNIRAYA Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawahAsalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawah
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan UU SPPA, pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkanBerdasarkan UU SPPA, pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-Undang ini merupakan hasil kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan tiga Undang-Undang sektoral menjadi peraturan perundang-undangan yang lebihUndang-Undang ini merupakan hasil kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan tiga Undang-Undang sektoral menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. DemiBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Demi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungiAnak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi