UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pengeroyokan yang ddilakukan secara bersama-sama (studi putusan 475 K/Pid/2018). Pelanggaran hak tersangka telah dilanggar oleh penyidik pada saat penyidikan pada putusan Nomor 475 K/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sesuai yang termuat dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 50-68, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAP penyidikan serta dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sesuai yang termuat dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 50-68, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.Dalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAP penyidikan serta dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap penyidik dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersangka, dengan fokus pada indikator-indikator konkret yang dapat diukur. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak psikologis terhadap tersangka yang hak-haknya dilanggar selama proses penyidikan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi proses peradilan dan reintegrasi sosial. Ketiga, penelitian komparatif antara regulasi perlindungan hak tersangka di Indonesia dengan negara lain yang dianggap berhasil dalam hal ini, dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi perbaikan sistem hukum di Indonesia.

  1. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  2. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  3. DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
  4. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
Read online
File size392.02 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA g/2006 tidak tepat, karena tergugat menguasai tanah tersebut karena pengaruh orang tua penggugat sebagai sanak saudaranya. Kesimpulan ini dapat diambilg/2006 tidak tepat, karena tergugat menguasai tanah tersebut karena pengaruh orang tua penggugat sebagai sanak saudaranya. Kesimpulan ini dapat diambil

JURIS Digitalisasi dan Tantangan Literasi Kritis Antara Buku Cetak E Book dan AI dalam Kelas 2026More at 2026

TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA potensi kemajuan yang terhambat oleh kesenjangan infrastruktur dan kekhawatiran terhadap AI. Guru menunjukkan adaptasi kreatif melalui metode konvensional,potensi kemajuan yang terhambat oleh kesenjangan infrastruktur dan kekhawatiran terhadap AI. Guru menunjukkan adaptasi kreatif melalui metode konvensional,

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkaitNamun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkait

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Hukum Adat Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Namun hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sama pada tahun 2012, yaitu korban dilarikan ke rumah sakitNamun hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sama pada tahun 2012, yaitu korban dilarikan ke rumah sakit

JURIS Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Partisipasi Dalam Pembangunan Desa 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Sesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuanSesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan alat bukti, visum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keyakinan majelis hakim, hakim menjatuhkan hukuman lima (lima) bulan penjaraBerdasarkan alat bukti, visum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keyakinan majelis hakim, hakim menjatuhkan hukuman lima (lima) bulan penjara

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,

Useful /

JURIS Implementasi IoT Untuk Monitoring Suhu Pada Area Wisata Lau Kawar Secara Real Time 2026More at 2026

TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Penerapan sistem ini memberikan manfaat praktis bagi pengelola wisata, seperti pemantauan suhu secara real time, penyediaan data historis, peringatan diniPenerapan sistem ini memberikan manfaat praktis bagi pengelola wisata, seperti pemantauan suhu secara real time, penyediaan data historis, peringatan dini

JURIS Kekuatan Hukum Perkawinan Adat di Desa Hilitota Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Artinya, ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan penyempurna dari sistem perkawinan adat yangArtinya, ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan penyempurna dari sistem perkawinan adat yang

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Pembuat Iklan Perusahaan Di Internet Tanpa Izin Studi Putusan Nomor 819 Pid Sus 2016 PN Jmb 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Bahwa dalam putusan tersebut, hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, yang mana pada pokoknya perbuatan terdakwa sangat merugikan korbannya,Bahwa dalam putusan tersebut, hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, yang mana pada pokoknya perbuatan terdakwa sangat merugikan korbannya,

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.

ads-block-test