UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPerlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pengeroyokan yang ddilakukan secara bersama-sama (studi putusan 475 K/Pid/2018). Pelanggaran hak tersangka telah dilanggar oleh penyidik pada saat penyidikan pada putusan Nomor 475 K/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sesuai yang termuat dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 50-68, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAP penyidikan serta dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sesuai yang termuat dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 50-68, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.Dalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAP penyidikan serta dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap penyidik dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersangka, dengan fokus pada indikator-indikator konkret yang dapat diukur. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak psikologis terhadap tersangka yang hak-haknya dilanggar selama proses penyidikan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi proses peradilan dan reintegrasi sosial. Ketiga, penelitian komparatif antara regulasi perlindungan hak tersangka di Indonesia dengan negara lain yang dianggap berhasil dalam hal ini, dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi perbaikan sistem hukum di Indonesia.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
| File size | 392.02 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hinggaPemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hingga
HTPHTP Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakanRegulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakan
HTPHTP Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatanRegulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatan
UMBJMUMBJM The study concludes that Law Number 17 of 2023 has successfully reconstructed patient safety obligations, integrating them into a standardized legal framework.The study concludes that Law Number 17 of 2023 has successfully reconstructed patient safety obligations, integrating them into a standardized legal framework.
UNSUNS Pemilihan merupakan instrumen utama. Artikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif,Pemilihan merupakan instrumen utama. Artikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif,
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang terkumpul tanpa menggunakan nilai numerik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindakAnalisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang terkumpul tanpa menggunakan nilai numerik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak
UNIRAYAUNIRAYA Implementasi pengaturan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polres Nias Selatan belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagaiImplementasi pengaturan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polres Nias Selatan belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai
UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakanOleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan
Useful /
HTPHTP Keberhasilan implementasi ini membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, pemahaman dan kesadaran dari semua pihak terkait, serta sarana dan prasarana yangKeberhasilan implementasi ini membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, pemahaman dan kesadaran dari semua pihak terkait, serta sarana dan prasarana yang
UMCUMC Hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat padaHadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada
UMCUMC Pemerintah desa harus mampu menunjukkan keterbukaan informasi terhadap publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan, pembinaanPemerintah desa harus mampu menunjukkan keterbukaan informasi terhadap publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan
UMCUMC Penelitian ini menemukan bahwa Pondok Pesantren Al Muqoddas Kabupaten Cirebon menggunakan kurikulum Pontren Gontor dengan fokus pada bahasa Arab dan InggrisPenelitian ini menemukan bahwa Pondok Pesantren Al Muqoddas Kabupaten Cirebon menggunakan kurikulum Pontren Gontor dengan fokus pada bahasa Arab dan Inggris