UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPerlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pengeroyokan yang ddilakukan secara bersama-sama (studi putusan 475 K/Pid/2018). Pelanggaran hak tersangka telah dilanggar oleh penyidik pada saat penyidikan pada putusan Nomor 475 K/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sesuai yang termuat dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 50-68, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAP penyidikan serta dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sesuai yang termuat dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 50-68, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.Dalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAP penyidikan serta dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap penyidik dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersangka, dengan fokus pada indikator-indikator konkret yang dapat diukur. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak psikologis terhadap tersangka yang hak-haknya dilanggar selama proses penyidikan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi proses peradilan dan reintegrasi sosial. Ketiga, penelitian komparatif antara regulasi perlindungan hak tersangka di Indonesia dengan negara lain yang dianggap berhasil dalam hal ini, dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi perbaikan sistem hukum di Indonesia.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
| File size | 392.02 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam konteks demonstrasi 2025 yang diwarnai kekerasan dan penjarahan, bilamana Pemerintah hendak melakukan pembatasan, maka penerapannya harus mengacuDalam konteks demonstrasi 2025 yang diwarnai kekerasan dan penjarahan, bilamana Pemerintah hendak melakukan pembatasan, maka penerapannya harus mengacu
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum optimal karena kuatnya pengaruh budaya lokal. Diperlukan langkah harmonisasi hukum yangHasilnya menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum optimal karena kuatnya pengaruh budaya lokal. Diperlukan langkah harmonisasi hukum yang
UNIRAYAUNIRAYA Kemajuan hukum merupakan suatu sistem yang diciptakan manusia untuk mengendalikan tingkah laku manusia, dan hukum juga merupakan aspek terpenting dalamKemajuan hukum merupakan suatu sistem yang diciptakan manusia untuk mengendalikan tingkah laku manusia, dan hukum juga merupakan aspek terpenting dalam
UBUB This article explores the diverse traditional wisdom within the Tenganan community that potentially has an intellectual property right, recorded as knowledgeThis article explores the diverse traditional wisdom within the Tenganan community that potentially has an intellectual property right, recorded as knowledge
YAYASANBHZYAYASANBHZ And through this paper, the author will discuss the methods used in Islamic law, in dealing with crimes committed by minors from various schools of jurisprudence.And through this paper, the author will discuss the methods used in Islamic law, in dealing with crimes committed by minors from various schools of jurisprudence.
UIN BANTENUIN BANTEN Akibatnya, terdapat kesalahpahaman umum bahwa penyandang disabilitas, terutama perempuan, dianggap tidak layak untuk mencalonkan diri atau menjadi kandidatAkibatnya, terdapat kesalahpahaman umum bahwa penyandang disabilitas, terutama perempuan, dianggap tidak layak untuk mencalonkan diri atau menjadi kandidat
UHBUHB Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk Putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020,Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk Putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020,
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan, dapat disimpulkan dalamAnalisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan, dapat disimpulkan dalam
Useful /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dari hasil penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka disini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang dimana dizaman yang sekarang iniDari hasil penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka disini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang dimana dizaman yang sekarang ini
UNIDAUNIDA Penelitian ini dilakukan untuk menentukan formulasi dan menganalisis sifat sensori jelly powder rasa vanilla yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalamPenelitian ini dilakukan untuk menentukan formulasi dan menganalisis sifat sensori jelly powder rasa vanilla yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam
UHBUHB Sus-Anak/2021/PN Pwt. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam putusanSus-Anak/2021/PN Pwt. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam putusan
UHBUHB Data sources are secondary, collected through literature review, including books, journals, and primary legal materials. Data collection involves identifyingData sources are secondary, collected through literature review, including books, journals, and primary legal materials. Data collection involves identifying