UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumOrang dewasa yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian ini secara objektif adalah untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu didasarkan studi atas Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak perdata yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan adalah hak perdata yang bersifat absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Orang gila berada dalam pengampuan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan menjadi pengampu adalah keterkaitan pemohon sebagai anak kandung, pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan, hanya pemohon yang sehat secara jasmani dan rohani, dan hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu.
Orang yang berada dalam pengampuan tetap memiliki hak keperdataan absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan, meskipun harus diwakili oleh pengampu.Pertimbangan hakim dalam menetapkan pengampu melibatkan keterkaitan keluarga, kondisi kesehatan pemohon, dan kepentingan hukum orang yang berada dalam pengampuan.Penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi individu yang tidak cakap untuk memastikan hak-hak mereka terjamin.
1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas sistem pengampuan dalam melindungi hak keperdataan orang yang tidak cakap, terutama dalam konteks perubahan dinamika sosial. 2. Studi perbandingan antara regulasi pengampuan di berbagai daerah Indonesia dapat memberikan wawasan untuk penyempurnaan hukum nasional. 3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak kesehatan mental terhadap kemampuan individu dalam menjalankan hak hukum, termasuk prosedur pengampuan yang adil dan transparan.
| File size | 799.67 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Variasi lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa perbedaan prioritas kelembagaan dan orientasi maqāṣid yang bersifat implisit turut membentuk hasil regulasi.Variasi lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa perbedaan prioritas kelembagaan dan orientasi maqāṣid yang bersifat implisit turut membentuk hasil regulasi.
STIE TDNSTIE TDN Secara simultan, keduanya menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan investasi. Hasil ini sejalan dengan teori investasi klasik dan Teori MotivasiSecara simultan, keduanya menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan investasi. Hasil ini sejalan dengan teori investasi klasik dan Teori Motivasi
UINSAIZUUINSAIZU Penelitian ini menganalisis dasar penalaran hukum yang digunakan dalam pelarangan transaksi kripto di Indonesia, khususnya melalui fatwa Majelis UlamaPenelitian ini menganalisis dasar penalaran hukum yang digunakan dalam pelarangan transaksi kripto di Indonesia, khususnya melalui fatwa Majelis Ulama
UmriUmri Oleh karena itu, perluasan program sejenis di berbagai satuan pendidikan menengah perlu terus didorong, dengan dukungan teknologi dan penyesuaian kurikulumOleh karena itu, perluasan program sejenis di berbagai satuan pendidikan menengah perlu terus didorong, dengan dukungan teknologi dan penyesuaian kurikulum
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Implementasi fatwa ini dilakukan melalui mekanisme screening bertahap yang efektif dalam memastikan kesesuaian investasi syariah dengan prinsip-prinsipImplementasi fatwa ini dilakukan melalui mekanisme screening bertahap yang efektif dalam memastikan kesesuaian investasi syariah dengan prinsip-prinsip
UnlaUnla Namun, pertumbuhan ini tidak selalu sejalan dengan kualitas pengambilan keputusan investasi yang optimal. Dalam pasar saham Indonesia yang kompleks, perilakuNamun, pertumbuhan ini tidak selalu sejalan dengan kualitas pengambilan keputusan investasi yang optimal. Dalam pasar saham Indonesia yang kompleks, perilaku
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Gondanglegi dalam memasarkanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Gondanglegi dalam memasarkan
JMAN UPIYPTKJMAN UPIYPTK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap minat investor Fintech Lending di Indonesia untukPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap minat investor Fintech Lending di Indonesia untuk
Useful /
UnlaUnla Selanjutnya, ROA secara positif memengaruhi PBV; namun, hanya menjelaskan 2,2% variasi (R² = 0,022). Temuan ini menunjukkan bahwa nilai pasar tidak hanyaSelanjutnya, ROA secara positif memengaruhi PBV; namun, hanya menjelaskan 2,2% variasi (R² = 0,022). Temuan ini menunjukkan bahwa nilai pasar tidak hanya
UTPUTP Dengan memahami nilai-nilai budaya, konselor dapat memberikan pelayanan yang efektif dan membantu klien mencapai nilai-nilai BMB3, yaitu berfikir, merasa,Dengan memahami nilai-nilai budaya, konselor dapat memberikan pelayanan yang efektif dan membantu klien mencapai nilai-nilai BMB3, yaitu berfikir, merasa,
UM SURABAYAUM SURABAYA Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitianMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
UM SURABAYAUM SURABAYA Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pun juga terancam terganggu dengan adanya intervensi kepentingan dari partai politik, terutama bagi hakSistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pun juga terancam terganggu dengan adanya intervensi kepentingan dari partai politik, terutama bagi hak