UM SURABAYAUM SURABAYA

Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal Hukum

Orang dewasa yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian ini secara objektif adalah untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu didasarkan studi atas Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak perdata yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan adalah hak perdata yang bersifat absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Orang gila berada dalam pengampuan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan menjadi pengampu adalah keterkaitan pemohon sebagai anak kandung, pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan, hanya pemohon yang sehat secara jasmani dan rohani, dan hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu.

Orang yang berada dalam pengampuan tetap memiliki hak keperdataan absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan, meskipun harus diwakili oleh pengampu.Pertimbangan hakim dalam menetapkan pengampu melibatkan keterkaitan keluarga, kondisi kesehatan pemohon, dan kepentingan hukum orang yang berada dalam pengampuan.Penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi individu yang tidak cakap untuk memastikan hak-hak mereka terjamin.

1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas sistem pengampuan dalam melindungi hak keperdataan orang yang tidak cakap, terutama dalam konteks perubahan dinamika sosial. 2. Studi perbandingan antara regulasi pengampuan di berbagai daerah Indonesia dapat memberikan wawasan untuk penyempurnaan hukum nasional. 3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak kesehatan mental terhadap kemampuan individu dalam menjalankan hak hukum, termasuk prosedur pengampuan yang adil dan transparan.

Read online
File size799.67 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Inovasi Jam Kerja Pelayanan Malam Jajanan Malam Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Satimpo Kota Bontang 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Seperti upaya pemerintah yaitu dengan menciptakan layanan yang inovatif. Salah satunya di Kelurahan Satimpo Kota Bontang menciptakan inovasi jam kerjaSeperti upaya pemerintah yaitu dengan menciptakan layanan yang inovatif. Salah satunya di Kelurahan Satimpo Kota Bontang menciptakan inovasi jam kerja

JURIS Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDES Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Tembung dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Tembung dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

JURIS Analisis Yuridis Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh Nippo Corporation Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 16 KPPU M 2023 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Temuan ini mempertegas pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan notifikasi akuisisi dan menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi serta peringatanTemuan ini mempertegas pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan notifikasi akuisisi dan menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi serta peringatan

JURIS Dampak Overcrowding Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Saat ini, hampir seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia mengalami krisis kelebihan kapasitas atau Overcrowding dengan tingkat overcrowding 92%. Kondisi iniSaat ini, hampir seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia mengalami krisis kelebihan kapasitas atau Overcrowding dengan tingkat overcrowding 92%. Kondisi ini

JURIS Analisis Yuridis atas Putusan Praperadilan Kasus Korupsi Eks Wamenkumham oleh Hakim Pengadilan 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwaMetode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

JURIS Hubungan Antara Risiko Sistematis Tingkat Suku Bunga dan Return Saham dalam Portofolio Investasi Analisis pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pasar saham Indonesia, khususnya sektor perbankan milik negara, faktor-faktor tersebut belum tentu menjadi penentuTemuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pasar saham Indonesia, khususnya sektor perbankan milik negara, faktor-faktor tersebut belum tentu menjadi penentu

JURIS Sinkronisasi Program Bantuan Langsung Tunai BLT antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat di Desa Marindal II 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT dilakukan dengan mekanisme koordinasi yang sistematis antara pemerintah pusat dan desa, dimulaiHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT dilakukan dengan mekanisme koordinasi yang sistematis antara pemerintah pusat dan desa, dimulai

JURIS Implementasi Electronic Health Record di RSUD Loekmono Hadi Kudus 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Meskipun terdapat berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun sumber daya manusia, upaya pelatihan dan penyesuaian yang dilakukan efektif dalam mengatasiMeskipun terdapat berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun sumber daya manusia, upaya pelatihan dan penyesuaian yang dilakukan efektif dalam mengatasi

Useful /

JURIS Kekuatan Modal Sosial Dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang Kec Kindang Kab Bulukumba 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pada tahun 2009-2016, di sinilah transformasi kepemimpinan terjadi. Memotret gaya kepemimpinan Nurdin periode 2009 tidak lepas dari apresiasi dan pujian.Pada tahun 2009-2016, di sinilah transformasi kepemimpinan terjadi. Memotret gaya kepemimpinan Nurdin periode 2009 tidak lepas dari apresiasi dan pujian.

JURIS Internalisasi Nilai Nilai Indigenous Lampung Dalam Praktik Konseling Multikultural 2022More at 2022

UTPUTP Isu multikultur menjadi isu yang sangat digandrungi dan penting dalam perkembangan dunia Bimbingan Konseling, terutama dalam praktik konseling multikultural.Isu multikultur menjadi isu yang sangat digandrungi dan penting dalam perkembangan dunia Bimbingan Konseling, terutama dalam praktik konseling multikultural.

JURIS Law Number 9 of 2017 as Automatic Financial Information Exchange and Comparison with Malaysia 2019More at 2019

UM SURABAYAUM SURABAYA Implementasi undang-undang nomor 9 tahun 2017 menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan transparansi keuangan. Namun, tantangan seperti ketidaksesuaianImplementasi undang-undang nomor 9 tahun 2017 menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan transparansi keuangan. Namun, tantangan seperti ketidaksesuaian

JURIS Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia 2019More at 2019

UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang‑Undang Nomor 45Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang‑Undang Nomor 45

ads-block-test