UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumPasca pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, para elite politik yang tergabung di berbagai partai politik mulai mengutarakan keinginan mereka terkait kontrak politik baru. Tidak hanya partai politik koalisi pendukung calon yang menang, tetapi juga partai politik oposisi pendukung Presiden lawan. Dengan adanya koalisi dalam partai politik ini, justru dikhawatirkan dapat melemahkan hak prerogatif yang seharusnya mutlak hanya dimiliki oleh Presiden, salah satunya dalam hal pengisian kabinet menteri. Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pun juga terancam terganggu dengan adanya intervensi kepentingan dari partai politik, terutama bagi hak prerogatif Presiden, sehingga sistem Presidensial tidak dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun koalisi partai politik bertujuan memperkuat pemerintahan, pada praktiknya mereka sering menghambat prerogatif Presiden dan menimbulkan ketidakstabilan pada sistem presidensial di Indonesia.Ketiadaan koalisi yang permanen dan disiplin menyebabkan fragmentasi politik yang menghalangi pengambilan keputusan yang efektif.Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk menyederhanakan jumlah partai serta membangun koalisi yang stabil dan berlandaskan prinsip untuk melindungi wewenang Presiden.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana perubahan ambang batas kursi (parliamentary threshold) memengaruhi stabilitas koalisi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia, dengan menggunakan data pemilu terbaru. Selanjutnya, studi komparatif antara sistem presidensial Indonesia dengan negara lain yang menerapkan sistem multipartai dapat memberikan insight tentang mekanisme pengaturan koalisi yang lebih efisien. Selain itu, pemodelan simulasi dinamika pembentukan koalisi berdasarkan variasi tingkat fragmentasi partai dapat membantu merancang kebijakan yang mencegah koalisi tidak optimal dan melindungi prerogatif eksekutif.
| File size | 772.23 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALBKJURNALBK Penetapan ambang batas kandidasi presiden termasuk kebijakan hukum terbuka karena tidak diatur dalam konstitusi. Ambang batas ini membatasi hak konstitusionalPenetapan ambang batas kandidasi presiden termasuk kebijakan hukum terbuka karena tidak diatur dalam konstitusi. Ambang batas ini membatasi hak konstitusional
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dalam hal durabilitas, penambahan HDPE menyebabkan peningkatan daya serap air dari 13,62% hingga 24,38%, meskipun semua nilai tersebut masih berada diDalam hal durabilitas, penambahan HDPE menyebabkan peningkatan daya serap air dari 13,62% hingga 24,38%, meskipun semua nilai tersebut masih berada di
UmriUmri Ruang lingkup kegiatan meliputi edukasi mengenai pasar modal, asesmen profil risiko, dan pelatihan pemilihan instrumen investasi. Metode yang digunakanRuang lingkup kegiatan meliputi edukasi mengenai pasar modal, asesmen profil risiko, dan pelatihan pemilihan instrumen investasi. Metode yang digunakan
UTPUTP Fenomena hubungan beracun di kalangan mahasiswa telah mendapat perhatian yang semakin meningkat karena dampaknya yang serius terhadap kesehatan mental,Fenomena hubungan beracun di kalangan mahasiswa telah mendapat perhatian yang semakin meningkat karena dampaknya yang serius terhadap kesehatan mental,
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambangHal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambang
UnlaUnla Variabel seperti perilaku investasi berbasis usia, toleransi risiko, dan literasi keuangan secara signifikan memengaruhi keputusan investasi. PengaruhVariabel seperti perilaku investasi berbasis usia, toleransi risiko, dan literasi keuangan secara signifikan memengaruhi keputusan investasi. Pengaruh
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden,7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden,
DINASTIRESDINASTIRES Kedua undang‑undang tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 pemilihan akan dilaksanakan secara serentak dalam satu tahun, meliputi pemilihan Presiden‑WakilKedua undang‑undang tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 pemilihan akan dilaksanakan secara serentak dalam satu tahun, meliputi pemilihan Presiden‑Wakil
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Implikasi yang timbul meliputi berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, penghapusan mekanisme eksekusi parate, dan inefisiensi penangananImplikasi yang timbul meliputi berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, penghapusan mekanisme eksekusi parate, dan inefisiensi penanganan
UnlaUnla Studi ini bertujuan untuk mengembangkan rencana pemasaran strategis untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Batu Katak Bahorok menggunakan analisis SWOTStudi ini bertujuan untuk mengembangkan rencana pemasaran strategis untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Batu Katak Bahorok menggunakan analisis SWOT
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 27 of 2022 regarding Personal Data Protection (PDP Law), and other constitutional regulations are the primary legal materials in this research. The secondary27 of 2022 regarding Personal Data Protection (PDP Law), and other constitutional regulations are the primary legal materials in this research. The secondary
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yangPenguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yang