UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumPenelitian ini mengkaji . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang‑undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang‑Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan formulatif yang merupakan landasan operasionalisasi hukum pidana penanggulangan tindak pidana destructive fishing tersebut belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan minimum khusus, dan sanksi tindakan, sehingga penanggulangan tindak pidana destructive fishing belum efektif.
Pasal 85 memiliki beberapa kelemahan, antara lain korporasi hanya diakui sebagai subjek delik tetapi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tidak adanya sanksi tindakan, dan tidak diaturnya ancaman pidana minimum khusus.Kelemahan‑kelemahan tersebut menghambat efektivitas penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia.Oleh karena itu diperlukan penataan kebijakan formulatif yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat serta pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan destructive fishing setelah adanya revisi peraturan, dengan menelaah kasus nyata dan konsekuensi hukumnya. Selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai praktik penegakan hukum dan dampak sanksi minimum khusus di berbagai wilayah perairan Indonesia, untuk menilai apakah keberadaan sanksi tersebut dapat meningkatkan efek jera dan mengurangi frekuensi praktik destructive fishing. Terakhir, analisis komparatif antara kebijakan formulatif Indonesia dengan kebijakan negara ASEAN lain yang mengatur destructive fishing dapat memberikan wawasan tentang model kebijakan yang lebih efektif dan memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.
| File size | 742.83 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasar Modal Syariah memiliki dampak positif dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuanganPenelitian ini menyimpulkan bahwa Pasar Modal Syariah memiliki dampak positif dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan
UNUBLITARUNUBLITAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Penyuluh Agama Islam bersifat administratif-asistif dan tidak memiliki dasar kewenangan atributif maupunHasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Penyuluh Agama Islam bersifat administratif-asistif dan tidak memiliki dasar kewenangan atributif maupun
STAIDHTULUNGAGUNGSTAIDHTULUNGAGUNG Sistem syariah didasarkan pada prinsip keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan investasi konvensional yang berorientasi pada profitSistem syariah didasarkan pada prinsip keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan investasi konvensional yang berorientasi pada profit
UTPUTP Temuan ini menjadi dasar dalam merancang rencana implementasi layanan bimbingan kelompok, sesuai dengan Pedoman Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan KonselingTemuan ini menjadi dasar dalam merancang rencana implementasi layanan bimbingan kelompok, sesuai dengan Pedoman Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling
IUQIBOGORIUQIBOGOR Sampel terdiri dari 68 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling dan kuesioner dengan skala Likert 4. Analisis data menggunakan SPSS versiSampel terdiri dari 68 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling dan kuesioner dengan skala Likert 4. Analisis data menggunakan SPSS versi
UNIDAUNIDA Fatwa ini tidak hanya memperjelas mekanisme transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor Muslim dan mendorong pertumbuhan pasar modal Islam.Fatwa ini tidak hanya memperjelas mekanisme transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor Muslim dan mendorong pertumbuhan pasar modal Islam.
UNIGRESUNIGRES Maka dari itu dibutuhkan peranan dalam pemerintah dari mengantisipasi perbuatan tidak bertanggungjawab Manajer Investasi dengan menyediakan aturan hukumMaka dari itu dibutuhkan peranan dalam pemerintah dari mengantisipasi perbuatan tidak bertanggungjawab Manajer Investasi dengan menyediakan aturan hukum
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan,Dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan,
Useful /
USNIUSNI Berkomunikasi menggunakan e-mail memiliki banyak kelebihan namun di sisi lain rentan terhadap kegiatan digital attacker, seperti penyadapan. Untuk memenuhiBerkomunikasi menggunakan e-mail memiliki banyak kelebihan namun di sisi lain rentan terhadap kegiatan digital attacker, seperti penyadapan. Untuk memenuhi
USNIUSNI Hasil penelitian dan perancangan ini sangat bermanfaat bagi jemaat di Gereja House of filadelfia. Telah berhasil merancang sistem informasi pelayanan bagiHasil penelitian dan perancangan ini sangat bermanfaat bagi jemaat di Gereja House of filadelfia. Telah berhasil merancang sistem informasi pelayanan bagi
UNIDAUNIDA , SOBATKU, Paytren, Arah Muslim, Sobat Syariah, DANA, Shopee, Spin, dan Platform Mobile, Gopay, OVO, LinkAja. Dan keempat Platform Media Sosial, yaitu, SOBATKU, Paytren, Arah Muslim, Sobat Syariah, DANA, Shopee, Spin, dan Platform Mobile, Gopay, OVO, LinkAja. Dan keempat Platform Media Sosial, yaitu
JQWHJQWH Hasil peneilitian analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square didapatkan nilai ρ value 0,001, ada perbedaan antara elektif sc dengan cito sc terhadapHasil peneilitian analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square didapatkan nilai ρ value 0,001, ada perbedaan antara elektif sc dengan cito sc terhadap