UM SURABAYAUM SURABAYA

Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal Hukum

Penelitian ini mengkaji . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang‑undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang‑Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan formulatif yang merupakan landasan operasionalisasi hukum pidana penanggulangan tindak pidana destructive fishing tersebut belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan minimum khusus, dan sanksi tindakan, sehingga penanggulangan tindak pidana destructive fishing belum efektif.

Pasal 85 memiliki beberapa kelemahan, antara lain korporasi hanya diakui sebagai subjek delik tetapi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tidak adanya sanksi tindakan, dan tidak diaturnya ancaman pidana minimum khusus.Kelemahan‑kelemahan tersebut menghambat efektivitas penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia.Oleh karena itu diperlukan penataan kebijakan formulatif yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat serta pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan destructive fishing setelah adanya revisi peraturan, dengan menelaah kasus nyata dan konsekuensi hukumnya. Selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai praktik penegakan hukum dan dampak sanksi minimum khusus di berbagai wilayah perairan Indonesia, untuk menilai apakah keberadaan sanksi tersebut dapat meningkatkan efek jera dan mengurangi frekuensi praktik destructive fishing. Terakhir, analisis komparatif antara kebijakan formulatif Indonesia dengan kebijakan negara ASEAN lain yang mengatur destructive fishing dapat memberikan wawasan tentang model kebijakan yang lebih efektif dan memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Read online
File size742.83 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test