UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumPenelitian ini mengkaji . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang‑undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang‑Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan formulatif yang merupakan landasan operasionalisasi hukum pidana penanggulangan tindak pidana destructive fishing tersebut belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan minimum khusus, dan sanksi tindakan, sehingga penanggulangan tindak pidana destructive fishing belum efektif.
Pasal 85 memiliki beberapa kelemahan, antara lain korporasi hanya diakui sebagai subjek delik tetapi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tidak adanya sanksi tindakan, dan tidak diaturnya ancaman pidana minimum khusus.Kelemahan‑kelemahan tersebut menghambat efektivitas penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia.Oleh karena itu diperlukan penataan kebijakan formulatif yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat serta pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan destructive fishing setelah adanya revisi peraturan, dengan menelaah kasus nyata dan konsekuensi hukumnya. Selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai praktik penegakan hukum dan dampak sanksi minimum khusus di berbagai wilayah perairan Indonesia, untuk menilai apakah keberadaan sanksi tersebut dapat meningkatkan efek jera dan mengurangi frekuensi praktik destructive fishing. Terakhir, analisis komparatif antara kebijakan formulatif Indonesia dengan kebijakan negara ASEAN lain yang mengatur destructive fishing dapat memberikan wawasan tentang model kebijakan yang lebih efektif dan memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.
| File size | 742.83 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen untuk melacak fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten MinahasaData diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen untuk melacak fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis yang disajikan dalam bagian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Regulasi obligasi hijau di IndonesiaBerdasarkan analisis yang disajikan dalam bagian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Regulasi obligasi hijau di Indonesia
IAI TABAHIAI TABAH Keempat komponen tersebut juga telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah berupa tanggung jawab, keadilan, kebenaran, ketakwaan,Keempat komponen tersebut juga telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah berupa tanggung jawab, keadilan, kebenaran, ketakwaan,
IAI TABAHIAI TABAH sumber daya (pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, dukungan dana, ketersiadaan sarana prasarana), komunikasi (sosialisasi dan koordinasi) dan struktursumber daya (pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, dukungan dana, ketersiadaan sarana prasarana), komunikasi (sosialisasi dan koordinasi) dan struktur
IAI TABAHIAI TABAH Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Hedonic shopping motivation dan Shopping lifestyle terhadap ImpulsePenelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Hedonic shopping motivation dan Shopping lifestyle terhadap Impulse
UMCUMC Penelotian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik penelotian berupa studi kasus dan menyebar kuesioner serta wawancara kepada masyarakatPenelotian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik penelotian berupa studi kasus dan menyebar kuesioner serta wawancara kepada masyarakat
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Untuk itu Perencanaan Strategis Sistem Informasi saat ini merupakan salah satu kunci dalam pencapaian sasaran perusahaan yang harus diselaraskan denganUntuk itu Perencanaan Strategis Sistem Informasi saat ini merupakan salah satu kunci dalam pencapaian sasaran perusahaan yang harus diselaraskan dengan
UMCUMC belum terimplementasi secara memadai, (2) Dukungan prioritas program, posisi program KB belum menjadi pilihan utama program prioritas Pemerintah Kabupatenbelum terimplementasi secara memadai, (2) Dukungan prioritas program, posisi program KB belum menjadi pilihan utama program prioritas Pemerintah Kabupaten
Useful /
IAI TABAHIAI TABAH Kesenjangan antara idealitas dan kenyataan mencerminkan bahwa strategi internalisasi masih bersifat instruksional dan belum optimal dalam mengembangkanKesenjangan antara idealitas dan kenyataan mencerminkan bahwa strategi internalisasi masih bersifat instruksional dan belum optimal dalam mengembangkan
IAI TABAHIAI TABAH Karena dengan bank masyarakat dapat menghimpun dan menyalurkan uang dengan mudah dan efesien. Oleh karena itu kesehatan suatu bank perlu diperhatikan agarKarena dengan bank masyarakat dapat menghimpun dan menyalurkan uang dengan mudah dan efesien. Oleh karena itu kesehatan suatu bank perlu diperhatikan agar
UM SURABAYAUM SURABAYA Informasi pribadi seseorang bisa disebarluaskan oleh orang lain demi keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukumInformasi pribadi seseorang bisa disebarluaskan oleh orang lain demi keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan,Dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan,