UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumPenelitian ini mengkaji . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang‑undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang‑Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan formulatif yang merupakan landasan operasionalisasi hukum pidana penanggulangan tindak pidana destructive fishing tersebut belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan minimum khusus, dan sanksi tindakan, sehingga penanggulangan tindak pidana destructive fishing belum efektif.
Pasal 85 memiliki beberapa kelemahan, antara lain korporasi hanya diakui sebagai subjek delik tetapi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tidak adanya sanksi tindakan, dan tidak diaturnya ancaman pidana minimum khusus.Kelemahan‑kelemahan tersebut menghambat efektivitas penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia.Oleh karena itu diperlukan penataan kebijakan formulatif yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat serta pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan destructive fishing setelah adanya revisi peraturan, dengan menelaah kasus nyata dan konsekuensi hukumnya. Selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai praktik penegakan hukum dan dampak sanksi minimum khusus di berbagai wilayah perairan Indonesia, untuk menilai apakah keberadaan sanksi tersebut dapat meningkatkan efek jera dan mengurangi frekuensi praktik destructive fishing. Terakhir, analisis komparatif antara kebijakan formulatif Indonesia dengan kebijakan negara ASEAN lain yang mengatur destructive fishing dapat memberikan wawasan tentang model kebijakan yang lebih efektif dan memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.
| File size | 742.83 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak minyak ikan belut hingga dosis 5000 mg/kg masih diklasifikasikan sebagai aman untuk digunakanBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak minyak ikan belut hingga dosis 5000 mg/kg masih diklasifikasikan sebagai aman untuk digunakan
STIE TDNSTIE TDN Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara random sampling dan melibatkan 96 responden pengguna Bibit. HasilPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara random sampling dan melibatkan 96 responden pengguna Bibit. Hasil
UmriUmri Oleh karena itu, perluasan program sejenis di berbagai satuan pendidikan menengah perlu terus didorong, dengan dukungan teknologi dan penyesuaian kurikulumOleh karena itu, perluasan program sejenis di berbagai satuan pendidikan menengah perlu terus didorong, dengan dukungan teknologi dan penyesuaian kurikulum
UnlaUnla Variabel seperti perilaku investasi berbasis usia, toleransi risiko, dan literasi keuangan secara signifikan memengaruhi keputusan investasi. PengaruhVariabel seperti perilaku investasi berbasis usia, toleransi risiko, dan literasi keuangan secara signifikan memengaruhi keputusan investasi. Pengaruh
JMAN UPIYPTKJMAN UPIYPTK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap minat investor Fintech Lending di Indonesia untukPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap minat investor Fintech Lending di Indonesia untuk
UM SURABAYAUM SURABAYA Arus persebaran informasi semakin mudah terutama pada persebaran informasi pribadi. Informasi pribadi seseorang bisa disebarluaskan oleh orang lain demiArus persebaran informasi semakin mudah terutama pada persebaran informasi pribadi. Informasi pribadi seseorang bisa disebarluaskan oleh orang lain demi
UM SURABAYAUM SURABAYA Ketiadaan koalisi yang permanen dan disiplin menyebabkan fragmentasi politik yang menghalangi pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukanKetiadaan koalisi yang permanen dan disiplin menyebabkan fragmentasi politik yang menghalangi pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan
UM SURABAYAUM SURABAYA Secara umum, suatu negara tidak dapat menerapkan yurisdiksinya di luar wilayahnya karena akan bertentangan dengan kedaulatan negara lain.meskipun hukumSecara umum, suatu negara tidak dapat menerapkan yurisdiksinya di luar wilayahnya karena akan bertentangan dengan kedaulatan negara lain.meskipun hukum
Useful /
UnlaUnla Kualitas layanan, suasana toko, dan minat pembelian kembali di Delapan Belas Coffee and Beverages, Eatery berada dalam kategori baik. Kualitas layananKualitas layanan, suasana toko, dan minat pembelian kembali di Delapan Belas Coffee and Beverages, Eatery berada dalam kategori baik. Kualitas layanan
UnlaUnla Strategi yang dikembangkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai Maqashid Syariah. Pengembangan pariwisata Batu Katak tidak hanya meningkatkan kunjunganStrategi yang dikembangkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai Maqashid Syariah. Pengembangan pariwisata Batu Katak tidak hanya meningkatkan kunjungan
POLITEKNIKACEHPOLITEKNIKACEH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Aceh mampu mendayagunakan zakat secaraPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Aceh mampu mendayagunakan zakat secara
UM SURABAYAUM SURABAYA Pertukaran informasi keuangan otomatis menjadi penting untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Komitmen internasional seperti AEOI memerlukan kerangkaPertukaran informasi keuangan otomatis menjadi penting untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Komitmen internasional seperti AEOI memerlukan kerangka