APTISIAPTISI
Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)Penelitian ini mengkaji disparitas dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah Indonesia yang masih terfragmentasi dan menghambat penyampaian layanan yang efisien. Tujuannya adalah mengembangkan kerangka perencanaan arsitektur perusahaan hibrida yang menggabungkan model TOGAF, Zachman, FEAF, dan Gartner untuk mencapai adopsi SPBE yang lebih terstandarisasi dan interoperabel. Metode kuantitatif dengan pendekatan penjelas menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS‑SEM) diterapkan pada data 337 responden yang valid dari sembilan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, menguji empat konstruk utama: standar implementasi SPBE, kejelasan prosedur operasional, harmonisasi teknologi, dan kolaborasi institusional. Hasil menunjukkan semua konstruk secara signifikan meningkatkan efektivitas tata kelola digital, dengan standar menjadi faktor paling kuat (koefisien 0,423, p < 0,01). Selain validasi statistik, penelitian ini menyajikan kerangka operasional yang mencakup alur prosedural, matriks logika, dan pseudocode untuk menjembatani konsep teoretis dengan implementasi praktis SPBE, memberikan pendekatan yang terstruktur namun fleksibel bagi pemerintahan terdesentralisasi Indonesia dalam meningkatkan interoperabilitas, transparansi, dan koordinasi antar‑lembaga.
Penelitian ini mengembangkan dan memvalidasi kerangka arsitektur perusahaan hibrida yang mengintegrasikan TOGAF, Zachman, FEAF, dan Gartner untuk meningkatkan implementasi SPBE pada pemerintah daerah Indonesia, dengan bukti empiris dari 337 responden di sembilan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat.Kerangka tersebut dioperasionalkan melalui alur prosedural, matriks logika, dan pseudocode, sehingga dapat menstandarisasi praktik, memperjelas prosedur operasional, menyelaraskan teknologi, serta memperkuat kolaborasi institusional, yang secara keseluruhan meningkatkan interoperabilitas dan transformasi digital.Keterbatasan studi terletak pada fokus provinsi saja.penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model di wilayah lain serta mengintegrasikan AI, ontologi, atau blockchain untuk meningkatkan interoperabilitas, keamanan, dan menilai dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan, kepercayaan publik, dan kelincahan birokrasi.
Penelitian lanjutan dapat menguji apakah kerangka arsitektur hibrida yang dikembangkan dapat diterapkan secara efektif di provinsi atau negara lain dengan kondisi digital yang berbeda, sehingga menilai keuniversalan model tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilannya. Selanjutnya, studi dapat menyelidiki bagaimana integrasi teknologi kecerdasan buatan, ontologi data, atau blockchain ke dalam kerangka dapat meningkatkan interoperabilitas, keamanan, dan otomatisasi proses SPBE, serta mengungkap tantangan teknis, kebijakan, dan sumber daya manusia yang perlu diatasi untuk adopsi yang sukses. Akhirnya, penelitian longitudinal dapat memantau dampak jangka panjang penerapan kerangka terhadap kualitas layanan publik, tingkat kepercayaan masyarakat, dan kelincahan birokrasi dengan mengumpulkan data secara berkala selama beberapa tahun, memungkinkan analisis tren perubahan dan evaluasi efektivitas kebijakan. Dengan menambah variabel-variabel pengukuran kepuasan warga dan efisiensi biaya, studi dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai ekonomi dari transformasi digital. Pendekatan komparatif antar daerah yang beragam juga dapat memperkaya wawasan tentang adaptasi lokal dan best practice. Ketiga arah penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang efektivitas, adaptabilitas, dan kontribusi teknologi tambahan terhadap transformasi digital pemerintah daerah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan.
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.34306/attOne moment please moment please wait request verified doi 10 34306 att
- Oriented Enterprise Architecture for Enhancing Digital Governance and Technopreneurship in Regional Governments... doi.org/10.34306/att.v7i3.769Oriented Enterprise Architecture for Enhancing Digital Governance and Technopreneurship in Regional Governments doi 10 34306 att v7i3 769
| File size | 1.62 MB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas KIP-K Aspirasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek transparansi, ketepatan sasaran, danHasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas KIP-K Aspirasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek transparansi, ketepatan sasaran, dan
POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Temuan ini dapat menjadi dasar strategis bagi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan dan mempertahankan kepercayaan publik. Kualitas layananTemuan ini dapat menjadi dasar strategis bagi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan dan mempertahankan kepercayaan publik. Kualitas layanan
UM SURABAYAUM SURABAYA Sebaliknya, dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada pembuktian niat jahat (mens rea) dan pengkhianatanSebaliknya, dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada pembuktian niat jahat (mens rea) dan pengkhianatan
DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun terdapat kemajuan dalam instrumen hukum pro-HAM dan peran aktif masyarakat sipil, hambatan regulasi dan dinamika politik kontemporer masih menghalangiMeskipun terdapat kemajuan dalam instrumen hukum pro-HAM dan peran aktif masyarakat sipil, hambatan regulasi dan dinamika politik kontemporer masih menghalangi
UMMUUMMU Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus penyalahgunaan dana desa, wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumenMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus penyalahgunaan dana desa, wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen
UNIVEDUNIVED Integrasi keunggulan pendidikan dengan kolaborasi strategis industri, organisasi profesi, dan lembaga pemerintah terbukti memberikan kontribusi signifikanIntegrasi keunggulan pendidikan dengan kolaborasi strategis industri, organisasi profesi, dan lembaga pemerintah terbukti memberikan kontribusi signifikan
UNIMAUNIMA Hasil analisis menunjukkan bahwa kecintaan terhadap uang, sifat machiavellian, dan jabatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecuranganHasil analisis menunjukkan bahwa kecintaan terhadap uang, sifat machiavellian, dan jabatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan
UNTADUNTAD Intoduction: Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.Intoduction: Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Useful /
UMMUUMMU Temuan utama yang dihasilkan dari studi ini adalah netralitas penyelenggara seringkali terancam oleh intervensi elit politik lokal, transparansi informasiTemuan utama yang dihasilkan dari studi ini adalah netralitas penyelenggara seringkali terancam oleh intervensi elit politik lokal, transparansi informasi
UMMUUMMU Tulisan ini menganalisis hubungan antara birokrasi dan kedaulatan rakyat dengan pendekatan kualitatif-konseptual melalui tinjauan literatur, analisis doktrinalTulisan ini menganalisis hubungan antara birokrasi dan kedaulatan rakyat dengan pendekatan kualitatif-konseptual melalui tinjauan literatur, analisis doktrinal
UNIVEDUNIVED Studi ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis literatur ilmiah yang mengkaji peran komunikasi dalam setiap tahapan MSDK. Metode yang digunakan adalahStudi ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis literatur ilmiah yang mengkaji peran komunikasi dalam setiap tahapan MSDK. Metode yang digunakan adalah
UNIVEDUNIVED Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan standar pelayanan publik yang tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadapTemuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan standar pelayanan publik yang tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap