UNTADUNTAD

Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi Pemerintahan

Intoduction: Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep Smart Government mulai diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan, termasuk dalam penerbitan Kartu Keluarga. Smart Government bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.. Methods: Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengkaji efektivitas sistem keterbukaan informasi dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumentasi.. Result: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pelayanan publik secara online telah memudahkan akses informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur digital dan perluasan fitur interaktif.. Concolusion: Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pemerintah agar meningkatkan keterbukaan informasi sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan public terhadap pemerintah.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Smart Government pada keterbukaan informasi publik di Disdukcapil Kota Palu, yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat sesuai UU No.Meskipun keterbukaan informasi telah berhasil mendorong partisipasi aktif dan umpan balik konstruktif dari masyarakat, tantangan terkait infrastruktur digital dan kesadaran partisipasi masih perlu perhatian.Secara keseluruhan, keterbukaan informasi yang efektif meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik, sehingga disarankan pengembangan teknologi dan kolaborasi lanjutan.

Penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa area krusial yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk optimalisasi Smart Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Sebagai langkah awal, penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kuantitatif terhadap kinerja teknis infrastruktur digital yang mendukung pelayanan online. Ini penting untuk mengidentifikasi secara presisi titik-titik lemah dalam kecepatan sistem, kapasitas server, dan stabilitas jaringan internet, serta memahami bagaimana isu-isu teknis ini secara langsung mempengaruhi pengalaman dan kepuasan pengguna. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan dapat lebih berbasis data dan efektif dalam mengatasi kendala operasional. Selanjutnya, aspek partisipasi masyarakat juga memerlukan studi mendalam. Bagaimana strategi sosialisasi yang paling efektif dapat dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga kepercayaan diri masyarakat agar lebih aktif memberikan masukan? Pertanyaan ini dapat dijawab melalui studi komparatif strategi komunikasi atau eksperimen dengan penambahan fitur interaktif baru, seperti chat langsung atau forum diskusi, untuk mengukur dampaknya terhadap tingkat keterlibatan dan kualitas umpan balik yang diterima pemerintah. Terakhir, mengingat implementasi Smart Government di Palu masih relatif baru, studi komparatif dengan kota-kota lain yang lebih maju dalam penerapan serupa akan sangat bermanfaat. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) dan faktor-faktor kunci keberhasilan dari implementasi di kota lain, serta menganalisis relevansinya untuk konteks Kota Palu. Hal ini akan membantu dalam merumuskan peta jalan pengembangan Smart Government yang lebih strategis, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan lokal.

  1. DIGITAL GOVERNANCE DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | Setyawati | Jurnal Kebijakan Publik. digital... jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8217DIGITAL GOVERNANCE DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Setyawati Jurnal Kebijakan Publik digital jkp ejournal unri ac index php JKP article view 8217
Read online
File size675.67 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

ads-block-test