UM SURABAYAUM SURABAYA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum IslamMaqasid: Jurnal Studi Hukum IslamKorupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menimbulkan dampak sistemik terhadap keuangan negara, legitimasi hukum, dan kepercayaan publik, sehingga pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara menjadi isu sentral dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, serta mengkaji penerapannya dalam kasus kebijakan impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).
Penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula oleh Tom Lembong menekankan pada pendekatan objektif berbasis penyalahgunaan kewenangan jabatan dan timbulnya potensi kerugian negara, tanpa mensyaratkan pembuktian keuntungan pribadi secara langsung.Sebaliknya, dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada pembuktian niat jahat (mens rea) dan pengkhianatan amanah (ghulul), sehingga kebijakan publik yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan tanpa motif memperkaya diri cenderung diposisikan sebagai kesalahan administratif atau kekeliruan ijtihad kebijakan.Perbedaan ini menunjukkan adanya jurang konseptual antara pendekatan legal-formal dan pendekatan moral-substantif dalam menilai pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengembangkan pendekatan sosio-legal atau empiris-komparatif dengan melibatkan lebih banyak kasus kebijakan publik serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Selain itu, diperlukan kajian lanjutan mengenai reformulasi norma pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang mengakomodasi prinsip keadilan substantif, perlindungan kebijakan berbasis good faith, dan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan hakim dalam menilai batas antara kesalahan kebijakan dan perbuatan pidana korupsi secara lebih proporsional dan berkeadilan.
| File size | 650.36 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAMISTIAMI Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur telah melaksanakanBerdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur telah melaksanakan
KHARISMAKHARISMA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meningkatkan performa website ComfyLearn menggunakan empat stress tools, yaitu Lighthouse, PageSpeed Insights,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meningkatkan performa website ComfyLearn menggunakan empat stress tools, yaitu Lighthouse, PageSpeed Insights,
UM SURABAYAUM SURABAYA Pengampunan pra-inkracht berpotensi menghentikan fungsi hakim, melemahkan mekanisme checks and balances, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembagaPengampunan pra-inkracht berpotensi menghentikan fungsi hakim, melemahkan mekanisme checks and balances, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga
UM SURABAYAUM SURABAYA Hiburan, gaya pesta, dan prestise sosial bukanlah kebutuhan dasar, melainkan pelengkap. Kemudian dalam skala Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 tahun 2025 dalamHiburan, gaya pesta, dan prestise sosial bukanlah kebutuhan dasar, melainkan pelengkap. Kemudian dalam skala Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 tahun 2025 dalam
BPKBPK Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja tidak langsung, sedangkan untuk belanjaHasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja tidak langsung, sedangkan untuk belanja
BPKBPK The journey of fixed asset accounting in Indonesia, especially in the local government, has undergone many developments. Starting from the Local FinancialThe journey of fixed asset accounting in Indonesia, especially in the local government, has undergone many developments. Starting from the Local Financial
BPKBPK Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat.Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat.
UNTAGUNTAG Hasil peneltian menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara hasil skor tes Kemampuan Visual-Spasial dengan skor tes Kreativitas di BidangHasil peneltian menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara hasil skor tes Kemampuan Visual-Spasial dengan skor tes Kreativitas di Bidang
Useful /
STIAMISTIAMI Studi ini membahas proses pencatatan piutang usaha dan metode penghapusan piutang tak tertagih untuk Koperasi Usaha Mandiri Bekasi, melalui wawancara denganStudi ini membahas proses pencatatan piutang usaha dan metode penghapusan piutang tak tertagih untuk Koperasi Usaha Mandiri Bekasi, melalui wawancara dengan
BPKBPK Penelitian ini membahas perencanaan evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memanfaatkan pengalaman Government Accountability Office (GAO)Penelitian ini membahas perencanaan evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memanfaatkan pengalaman Government Accountability Office (GAO)
UADUAD 1 Tahun 2016 menjadi jenis pidana baru dalam sistem pemidanaan dan memberikan masukan bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk memasukkan pidana1 Tahun 2016 menjadi jenis pidana baru dalam sistem pemidanaan dan memberikan masukan bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk memasukkan pidana
UADUAD Untuk pencegahan, Pemerintah Provinsi Riau melakukan mediasi serta monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi pada khususnya. PelaksanaanUntuk pencegahan, Pemerintah Provinsi Riau melakukan mediasi serta monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi pada khususnya. Pelaksanaan