UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSaat ini, penerapan Omnibus Law atau Omnibus Law telah menjadi kehendak politik Presiden karena telah secara resmi dipresentasikan di hadapan Sidang Pleno MPR-RI pada upacara pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Namun, kebijakan omnibus law hanya untuk 2 rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang terkait Penciptaan Lapangan Kerja dan rancangan undang-undang terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, sebutkan dua Undang-Undang dalam pidato resmi Presiden dapat dianggap hanya sebagai contoh atau sebagai proyek percontohan. Masalah dalam makalah ini adalah bagaimana omnibus law dalam proses penyederhanaan legislasi di Indonesia?.
Omnibus law adalah produk undang-undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar dalam beberapa peraturan, kemudian disederhanakan dalam satu undang-undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan peraturan legislasi dengan tujuan khusus untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki / urutan undang-undang dan peraturan di Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi undang-undang dan peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik undang-undang dan peraturan.Untuk mengatasi kecenderungan legislasi nasional yang kurang produktif, diperlukan beberapa perubahan dalam legislasi dan kebijakan nasional.Pertama, mekanisme legislasi dapat disederhanakan, termasuk format undang-undang dapat diatur menjadi lebih sederhana.Kedua, setiap undang-undang memiliki posisi yang sama dengan undang-undang lainnya.Oleh karena itu, untuk memastikan ada integrasi dalam setiap agenda pembentukan undang-undang, praktik omnibus law sebagai kebiasaan yang terbentuk dalam sistem common law sejak 1937 dapat diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berpegang pada tradisi sistem hukum sipil.
Untuk meningkatkan produktivitas legislasi, perlu dilakukan perubahan dalam mekanisme legislasi dan kebijakan nasional. Pertama, mekanisme legislasi dapat disederhanakan dengan mengurangi panjangnya judul undang-undang dan menyederhanakan format undang-undang. Kedua, setiap undang-undang harus memiliki posisi yang setara dengan undang-undang lainnya untuk memastikan integrasi dalam setiap agenda pembentukan undang-undang. Praktik omnibus law dapat diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berpegang pada tradisi sistem hukum sipil. Selain itu, perlu dilakukan kodifikasi administratif untuk memastikan pembentukan kejelasan, integrasi, dan cakupan di antara teks-teks hukum yang dapat memudahkan implementasi berbagai undang-undang yang terpisah oleh aparatur pelaksana, memfasilitasi kegiatan pendidikan hukum dan upaya korektif di tengah masyarakat, serta memudahkan pencari keadilan dalam praktik. Kodifikasi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pengawasan formal dan materiil oleh DPR. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas legislasi dan meminimalkan konflik undang-undang dan peraturan di Indonesia.
| File size | 767.01 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada sebuah kasus,Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada sebuah kasus,
FHUKIFHUKI Dalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period memberikan wewenang kepada penanggung untuk meninjau kebenaran informasi yang diberikan tertanggung. JikaDalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period memberikan wewenang kepada penanggung untuk meninjau kebenaran informasi yang diberikan tertanggung. Jika
FHUKIFHUKI The imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detentionThe imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detention
FHUKIFHUKI PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadiPT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadi
FHUKIFHUKI Protection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitutionProtection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitution
UMMUMM Otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan peraturannya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian yang signifikan dalam mengelola pemerintahan lokal. Namun,Otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan peraturannya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian yang signifikan dalam mengelola pemerintahan lokal. Namun,
UMMUMM Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,
UBBGUBBG UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinanUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan
Useful /
UMMUMM Metode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasiMetode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasi
UMMUMM Dengan demikian, kerangka hukum yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan untuk mengakomodasi keunikan praktik lokal tanpa mengorbankan perlindunganDengan demikian, kerangka hukum yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan untuk mengakomodasi keunikan praktik lokal tanpa mengorbankan perlindungan
UM SURABAYAUM SURABAYA Kebijakan terkait dengan kemampuan seseorang sementara kebijaksanaan terkait dengan keputusan untuk mengizinkan tentang larangan yang telah dibuat karenaKebijakan terkait dengan kemampuan seseorang sementara kebijaksanaan terkait dengan keputusan untuk mengizinkan tentang larangan yang telah dibuat karena
UNISSULAUNISSULA Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitianTidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian