UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSaat ini, penerapan Omnibus Law atau Omnibus Law telah menjadi kehendak politik Presiden karena telah secara resmi dipresentasikan di hadapan Sidang Pleno MPR-RI pada upacara pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Namun, kebijakan omnibus law hanya untuk 2 rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang terkait Penciptaan Lapangan Kerja dan rancangan undang-undang terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, sebutkan dua Undang-Undang dalam pidato resmi Presiden dapat dianggap hanya sebagai contoh atau sebagai proyek percontohan. Masalah dalam makalah ini adalah bagaimana omnibus law dalam proses penyederhanaan legislasi di Indonesia?.
Omnibus law adalah produk undang-undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar dalam beberapa peraturan, kemudian disederhanakan dalam satu undang-undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan peraturan legislasi dengan tujuan khusus untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki / urutan undang-undang dan peraturan di Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi undang-undang dan peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik undang-undang dan peraturan.Untuk mengatasi kecenderungan legislasi nasional yang kurang produktif, diperlukan beberapa perubahan dalam legislasi dan kebijakan nasional.Pertama, mekanisme legislasi dapat disederhanakan, termasuk format undang-undang dapat diatur menjadi lebih sederhana.Kedua, setiap undang-undang memiliki posisi yang sama dengan undang-undang lainnya.Oleh karena itu, untuk memastikan ada integrasi dalam setiap agenda pembentukan undang-undang, praktik omnibus law sebagai kebiasaan yang terbentuk dalam sistem common law sejak 1937 dapat diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berpegang pada tradisi sistem hukum sipil.
Untuk meningkatkan produktivitas legislasi, perlu dilakukan perubahan dalam mekanisme legislasi dan kebijakan nasional. Pertama, mekanisme legislasi dapat disederhanakan dengan mengurangi panjangnya judul undang-undang dan menyederhanakan format undang-undang. Kedua, setiap undang-undang harus memiliki posisi yang setara dengan undang-undang lainnya untuk memastikan integrasi dalam setiap agenda pembentukan undang-undang. Praktik omnibus law dapat diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berpegang pada tradisi sistem hukum sipil. Selain itu, perlu dilakukan kodifikasi administratif untuk memastikan pembentukan kejelasan, integrasi, dan cakupan di antara teks-teks hukum yang dapat memudahkan implementasi berbagai undang-undang yang terpisah oleh aparatur pelaksana, memfasilitasi kegiatan pendidikan hukum dan upaya korektif di tengah masyarakat, serta memudahkan pencari keadilan dalam praktik. Kodifikasi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pengawasan formal dan materiil oleh DPR. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas legislasi dan meminimalkan konflik undang-undang dan peraturan di Indonesia.
| File size | 767.01 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Kekerasan terjadi tidak hanya di ruang publik tetapi juga di ranah domestik yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya, perempuan—khususnyaKekerasan terjadi tidak hanya di ruang publik tetapi juga di ranah domestik yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya, perempuan—khususnya
FHUKIFHUKI Namun, penerapan klausul ini harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak tertanggung. Diperlukan keterjelasan hukum untuk menghindari penyalahgunaanNamun, penerapan klausul ini harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak tertanggung. Diperlukan keterjelasan hukum untuk menghindari penyalahgunaan
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan11 Tahun 2008 melindungi karya cipta digital sebagai informasi elektronik. Pemegang hak cipta dapat menggunakan berbagai upaya hukum represif seperti gugatan
FHUKIFHUKI The imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detentionThe imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detention
FHUKIFHUKI Transformasi dari Perum ke Persero meliputi perbedaan struktur modal, tata kelola, dasar hukum, serta potensi privatisasi, dan sesuai dengan PP No. AkibatTransformasi dari Perum ke Persero meliputi perbedaan struktur modal, tata kelola, dasar hukum, serta potensi privatisasi, dan sesuai dengan PP No. Akibat
FHUKIFHUKI The loss suffered by the victim is not only physical, but also psychological, which results in prolonged trauma. Protection for victims, especially theThe loss suffered by the victim is not only physical, but also psychological, which results in prolonged trauma. Protection for victims, especially the
UBBGUBBG Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.
Useful /
APPIHIAPPIHI Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi sertaLatar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta
APPIHIAPPIHI Selain itu, pembaruan dalam regulasi atau penegakan hukum sangat diperlukan agar praktik hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebihSelain itu, pembaruan dalam regulasi atau penegakan hukum sangat diperlukan agar praktik hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih
UBBGUBBG Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan observasi. Informan penelitian adalahPenelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan observasi. Informan penelitian adalah
UNISSULAUNISSULA As a consequence, regulations regarding environmental protection appear to be the main targets to be changed and simplified. Therefore, the potential forAs a consequence, regulations regarding environmental protection appear to be the main targets to be changed and simplified. Therefore, the potential for